Breaking News
light_mode
Trending HasTags
Beranda » KepastianHukum » Halaman "2"

KepastianHukum

Aktivis Demokrasi, Ivan Haikal : Hukum Tak Boleh Dikorbankan Demi Keuntungan Sengketa Tanah Fort de Kock, Ujian Bagi Kepentingan Rakyat

Aktivis Demokrasi, Ivan Haikal : Hukum Tak Boleh Dikorbankan Demi Keuntungan Sengketa Tanah Fort de Kock, Ujian Bagi Kepentingan Rakyat

  • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
  • account_circle Muhammad Yaman
  • visibility 166
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Bukittinggi — Perselisihan atas tanah kawasan Universitas dan STIKes Fort de Kock hingga kini belum menemukan titik terang. Pemerintah Kota Bukittinggi, Yayasan Pendidikan Fort de Kock, dan pihak perorangan saling bersitegang mempertahankan klaim kepemilikan, masing-masing berpegang pada dasar hukum yang dianggap sah. Di balik tumpukan dokumen, angka miliaran rupiah, dan putusan pengadilan yang […]

Penanganan Kasus Dugaan Perampasan Motor di Polres Metro Jakarta Timur Dipertanyakan, Pelapor Keluhkan Proses Hukum Berlarut Hingga Tiga Tahun

Penanganan Kasus Dugaan Perampasan Motor di Polres Metro Jakarta Timur Dipertanyakan, Pelapor Keluhkan Proses Hukum Berlarut Hingga Tiga Tahun

  • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
  • account_circle Agung Darmawan
  • visibility 287
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Jakarta — Penanganan perkara dugaan perampasan kendaraan roda dua (R2) yang dilaporkan sejak Agustus 2023 di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur mendapat sorotan. Hingga Agustus 2026, pelapor berinisial TN mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian perkara yang telah berjalan kurang lebih tiga tahun tersebut. TN mengeluhkan lambannya proses penanganan perkara dan berharap […]

PTUN Mataram Tolak Gugatan Mantan Kepala Desa Jenggala, Keputusan Bupati Lombok Utara Dinyatakan Tetap Sah

PTUN Mataram Tolak Gugatan Mantan Kepala Desa Jenggala, Keputusan Bupati Lombok Utara Dinyatakan Tetap Sah

  • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
  • account_circle Suwoto
  • visibility 156
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Mataram – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram menolak gugatan yang diajukan mantan Kepala Desa Jenggala, Fakhruddin, terhadap Keputusan Bupati Lombok Utara mengenai pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Jenggala. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor 21/G/2026/PTUN.MTR pada Jumat (31/7/2026). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya […]

BOLA PANAS BP2TD MEMPAWAH: Kasus Gubernur Kalbar Resmi Ditarik ke Mabes Polri, IKAMI Sulsel Desak Pengusutan Tanpa Pandang Bulu photo_camera 2

BOLA PANAS BP2TD MEMPAWAH: Kasus Gubernur Kalbar Resmi Ditarik ke Mabes Polri, IKAMI Sulsel Desak Pengusutan Tanpa Pandang Bulu

  • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
  • account_circle Hepni Jaya Kusuma
  • visibility 300
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Jakarta — Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah yang menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat kini memasuki babak baru yang kian panas. Kasus yang dinilai lama mengendap di daerah tersebut kini resmi diambil alih langsung oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri. Berdasarkan informasi […]

Pemko Bukittinggi Pasang Plang “Barang Milik Daerah”, Tegaskan Status Aset di Tengah Polemik

Pemko Bukittinggi Pasang Plang “Barang Milik Daerah”, Tegaskan Status Aset di Tengah Polemik

  • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
  • account_circle Delco Fitril
  • visibility 165
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi telah memasang plang bertuliskan “Barang Milik Daerah” di lokasi yang selama ini masih menjadi perdebatan dengan Yayasan Fort de Kock Bukittinggi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai status kepemilikan aset tersebut. Wali Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa pemasangan plang ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri […]

Bupati Ketapang Dampingi Warga Desa Teluk Bayur Kec. (Sungai Laur) Sampaikan Aspirasi Konflik Agraria Lahan ke DPR RI photo_camera 2

Bupati Ketapang Dampingi Warga Desa Teluk Bayur Kec. (Sungai Laur) Sampaikan Aspirasi Konflik Agraria Lahan ke DPR RI

  • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
  • account_circle Sukarto
  • visibility 179
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Jakarta – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mendampingi perwakilan masyarakat Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (20/7/2026). Agenda tersebut membahas penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat Desa Teluk Bayur dengan […]

Walikota Surabaya Terkesan Lidungi Pejabat Di Jajarannya Yang Diduga Menerima Gratifikasi Kasus Bangunan Bodong

Walikota Surabaya Terkesan Lidungi Pejabat Di Jajarannya Yang Diduga Menerima Gratifikasi Kasus Bangunan Bodong

  • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
  • account_circle Dudung Wahyudin
  • visibility 167
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Surabaya – Kasus pembangunan gedung tiga lantai tanpa IMB yang menyebabkan kerusakan berat rumah milik M Soleh namun terdakwa Sudarmanto enggan mengganti biaya kerugian sehingga kasus ini dilaporkan ke instansi penegakkan hukum yang kini sudah berjalan sepuluh tahun dan telah memasuki proses kasasi. Kasus yang sebenarnya tidak sulit dan tidak butuh waktu yang […]

Kaperwil Hanafiah Soroti Lemahnya Penegakan Hukum di Aceh: Kasus MBG Dinilai Mandek Tanpa Kejelasan

Kaperwil Hanafiah Soroti Lemahnya Penegakan Hukum di Aceh: Kasus MBG Dinilai Mandek Tanpa Kejelasan

  • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
  • account_circle Hanafiah
  • visibility 157
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Aceh – Kaperwil Media Suara Mabes Aceh wilayah Aceh, Hanafiah, angkat bicara terkait kondisi penegakan hukum di Provinsi Aceh yang dinilai masih lemah. Ia menyoroti sejumlah kasus yang dinilai mandek dan belum ada tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum [APH]. Menurut Hanafiah, ketidakjelasan penanganan sejumlah perkara membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum […]

Warga kapling mandiri desa setiamulya Pertanyakan Proses Pengadaan Lahan Proyek SUTT PLN, Klaim Sosialisasi dan Ganti Rugi Tidak Berjalan Sesuai Ketentuan

Warga kapling mandiri desa setiamulya Pertanyakan Proses Pengadaan Lahan Proyek SUTT PLN, Klaim Sosialisasi dan Ganti Rugi Tidak Berjalan Sesuai Ketentuan

  • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
  • account_circle Aan Hermawan
  • visibility 179
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Bekasi – Sejumlah warga menyampaikan keberatan terhadap proses pengadaan lahan untuk proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dikerjakan oleh PLN. Menurut warga, dalam pengadaan lahan untuk proyek ketenagalistrikan, PLN berkewajiban memberikan ganti rugi atas tanah, tanaman, dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga juga menyatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat […]

Kuasa Hukum Debitur Desak Pengungkapan Dugaan Hilangnya Dana Angsuran Rp38,805 Juta, Gugatan PMH dan Tiga Pengaduan Pidana Resmi Ditempuh

Kuasa Hukum Debitur Desak Pengungkapan Dugaan Hilangnya Dana Angsuran Rp38,805 Juta, Gugatan PMH dan Tiga Pengaduan Pidana Resmi Ditempuh

  • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
  • account_circle Suwoto
  • visibility 396
  • 0Komentar

MediaSuaraMabes | Karanganyar – Kuasa Hukum debitur, Pardiman, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia (YLBH-GKI) Solo Raya, menyatakan telah menempuh langkah hukum secara terpadu melalui jalur perdata dan pidana terkait sengketa pembiayaan kendaraan dengan PT Mandiri Utama Finance (MUF). Langkah hukum tersebut dilakukan menyusul adanya perbedaan mendasar […]

expand_less