GERILYA KOGNITIF SERI 8: Cyber Army, Kunci Pertahanan Digital dan Kedaulatan Nasional
- account_circle Suwoto
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 60
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergi Lembaga Menentukan Kekuatan Nasional
Indonesia telah memiliki sejumlah lembaga yang menjalankan fungsi terkait keamanan digital, di antaranya BSSN, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya.
Penguatan pertahanan siber membutuhkan koordinasi, pertukaran informasi yang aman, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta peningkatan kompetensi personel tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Pengalaman NATO melalui pengembangan Integrated Cyber Defence Centre juga menunjukkan pentingnya integrasi kemampuan dan koordinasi dalam menghadapi ancaman digital.
Enam Prioritas Penguatan Cyber Army Indonesia
Hutagaol menyoroti enam prioritas pengembangan, yakni pendidikan dan kaderisasi tenaga ahli, perlindungan infrastruktur vital nasional, penguatan pusat koordinasi respons insiden, pengembangan riset dan teknologi dalam negeri, latihan lintas sektor, serta peningkatan literasi dan ketahanan digital masyarakat.
Arah penguatan tersebut juga perlu memperhatikan kebijakan nasional, termasuk Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.
Cyber Army dalam Kerangka Gerilya Kognitif
Dalam perspektif Gerilya Kognitif, kemampuan siber juga berkaitan dengan perlindungan ruang informasi dan ketahanan masyarakat terhadap manipulasi digital.
Hutagaol menempatkan tiga pilar utama dalam kerangka Perang Fondasi, yaitu energi, data, dan persepsi. Energi menopang infrastruktur teknologi, data menjadi bahan yang dikelola dan dianalisis, sedangkan persepsi merupakan ruang kesadaran manusia dalam memahami informasi dan mengambil keputusan.
Cyber Army bukan pilar keempat, melainkan kemampuan manusia dan organisasi untuk menjaga ketiga pilar tersebut.
Ia juga menekankan bahwa pertahanan kognitif bukan bertujuan membungkam kritik atau memanipulasi masyarakat, melainkan memperkuat kemampuan publik membedakan fakta dan rekayasa.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar