Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol: Nilai Leluhur Harus Menjadi Perilaku untuk Membangun Peradaban Indonesia

MediaSuaraMabes | Jakarta – Indonesia dinilai tidak kekurangan nilai luhur, baik yang bersumber dari Pancasila, agama, maupun kearifan lokal yang diwariskan leluhur Nusantara. Tantangan terbesar bangsa saat ini adalah bagaimana nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai pengetahuan atau slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dan kehidupan institusi.

Pandangan tersebut disampaikan Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol dalam tulisan bertajuk “Nilai Menjadi Perilaku: Poda Leluhur, Kearifan Nusantara, dan Jalan Panjang Menuju Peradaban”, Jakarta, 12 September 2026.

Menurut MJP Hutagaol, bangsa Indonesia memiliki kekayaan nilai yang sangat besar. Selain Pancasila dan ajaran agama, berbagai masyarakat adat di Nusantara juga memiliki pedoman kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama manusia, masyarakat, dan alam.

Dalam tradisi Batak, misalnya, terdapat poda, umpama, umpasa, dan Dalihan Na Tolu. Sementara dalam tradisi Angkola-Mandailing dikenal Poda Na Lima. Di berbagai daerah lain terdapat Mapalus, Sasi, Subak serta tradisi gotong royong dengan bentuk dan istilah yang berbeda.

“Indonesia bukan bangsa yang miskin nilai. Persoalannya adalah apakah nilai itu masih hidup dalam perilaku kita,” demikian pokok pemikiran yang dikemukakan MJP Hutagaol.

MJP Hutagaol menggambarkan bahwa nilai membutuhkan proses panjang sebelum dapat menjadi kekuatan peradaban.

Menurutnya, proses tersebut dapat dilihat melalui rangkaian:

Nilai → Pemahaman → Perilaku → Kebiasaan → Karakter → Budaya → Sistem → Kepercayaan → Peradaban.

Nilai yang hanya diucapkan, menurutnya, akan berhenti sebagai kata. Sebaliknya, nilai yang dipahami dan dilakukan secara konsisten akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan yang hidup dalam masyarakat kemudian berkembang menjadi karakter dan budaya.

Ketika budaya diterjemahkan ke dalam aturan serta kelembagaan yang berjalan secara adil dan konsisten, maka akan terbentuk sistem yang dapat melahirkan kepercayaan publik.

“Peradaban sesungguhnya tidak dimulai dari gedung yang tinggi. Ia dimulai dari manusia yang memiliki kesadaran,” tulisnya.

Salah satu nilai leluhur yang menjadi perhatian dalam tulisan tersebut adalah Poda Na Lima, yang dikenal dalam tradisi Angkola-Mandailing.

Poda Na Lima mengajarkan kebersihan yang dimulai dari diri sendiri hingga lingkungan, antara lain melalui prinsip membersihkan hati, tubuh, pakaian, rumah, serta halaman atau lingkungan.

MJP Hutagaol melihat nilai tersebut tidak hanya sebagai ajaran kebersihan secara fisik, tetapi juga dapat dimaknai sebagai etika kehidupan.

Kebersihan hati berkaitan dengan niat, kebersihan tubuh dengan disiplin, pakaian dengan martabat, rumah dengan keteraturan, dan lingkungan dengan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks kehidupan publik, nilai tersebut dapat diterjemahkan menjadi pentingnya membersihkan niat ketika menerima amanah, menjaga perilaku, menghormati mandat, serta menciptakan institusi yang bersih dari praktik-praktik yang merusak.

Selain Poda Na Lima, MJP Hutagaol menyoroti Dalihan Na Tolu sebagai salah satu nilai sosial dalam masyarakat Batak.

Prinsip somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru dipandang mengandung nilai penghormatan, kehati-hatian dalam hubungan sosial, kepedulian, serta tanggung jawab.

Dari perspektif tersebut, kehidupan masyarakat tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kepentingan individual.

Nilai baru memiliki kekuatan ketika diwujudkan dalam tanggung jawab terhadap orang lain dan lingkungan sosial.

MJP Hutagaol juga mengajak masyarakat melihat kembali berbagai kearifan lokal Nusantara.

Mapalus mencerminkan kerja bersama dan saling membantu. Sasi mengandung prinsip keteraturan dalam pemanfaatan sumber daya dan penghormatan terhadap kesepakatan. Subak menunjukkan pengelolaan sumber daya air melalui kelembagaan dan kerja kolektif.

Sementara gotong royong menjadi salah satu bentuk kehidupan bersama yang telah lama dikenal di berbagai daerah Indonesia.

Menurutnya, meskipun bentuk, bahasa, dan sejarah setiap tradisi berbeda, terdapat kesamaan nilai bahwa manusia merupakan bagian dari kehidupan bersama dan tidak dapat hidup hanya berdasarkan kepentingan dirinya sendiri.

Namun, pelestarian budaya menurutnya tidak cukup hanya dilakukan melalui simbol, festival, pakaian adat, atau museum.

Yang lebih penting adalah memastikan nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup dalam perilaku masyarakat.

Dalam tulisannya, MJP Hutagaol juga mengaitkan persoalan nilai dengan tantangan pemberantasan korupsi.

Ia menilai korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan tentang nilai dengan perilaku.

Seseorang dapat mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang salah, tetapi pengetahuan tersebut belum tentu cukup untuk mencegah seseorang melakukan penyimpangan ketika terdapat kesempatan dan lemahnya pengawasan.

Menurutnya, pemberantasan korupsi karena itu tidak cukup hanya melalui slogan moral. Perubahan harus menyentuh perilaku, kesempatan melakukan penyimpangan, sistem pengawasan, transparansi, serta kepastian konsekuensi hukum.

Ia juga menekankan pentingnya sistem yang dapat mengurangi ruang penyalahgunaan, membuat proses dapat ditelusuri, memisahkan kewenangan, mencegah konflik kepentingan, serta membangun jejak audit.

“Setiap rupiah harus mempunyai jejak,” menjadi salah satu prinsip yang ditekankannya dalam konteks tata kelola keuangan dan penggunaan sumber daya publik.

Menurutnya, perhatian tidak cukup hanya diarahkan pada keberadaan sebuah proyek, tetapi juga pada kewajaran harga, proses pengadaan, manfaat, serta potensi konflik kepentingan.

MJP Hutagaol berpandangan bahwa pemberantasan korupsi harus dilaksanakan melalui proses hukum yang profesional, independen, berdasarkan bukti, serta menghormati prinsip keadilan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan hasil tindak pidana tidak terus dinikmati apabila telah terbukti melalui proses hukum.

Di sisi lain, sistem integritas juga harus memberikan perlindungan kepada orang yang bekerja secara benar dan pihak yang menyampaikan informasi mengenai dugaan penyimpangan dengan itikad baik sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jangan sampai orang jujur takut dan jangan sampai orang yang korupsi justru merasa aman,” menjadi pesan penting dalam gagasannya mengenai pembangunan sistem integritas.

Menurut MJP Hutagaol, keberhasilan membangun budaya integritas juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan.

Keteladanan pemimpin tidak hanya berkaitan dengan pesan yang disampaikan kepada bawahan, tetapi juga perilaku nyata yang diperlihatkan dalam menjalankan kewenangan.

Karena itu, menurutnya, selain tone from the top, dibutuhkan pula example from the top.

Pemimpin yang transparan, bertanggung jawab dan konsisten akan memberikan contoh kepada organisasi. Sebaliknya, perilaku penyalahgunaan kewenangan juga dapat membentuk persepsi dan budaya yang keliru di lingkungan organisasi.

MJP Hutagaol juga menilai Indonesia dapat belajar dari pengalaman berbagai negara dalam membangun tata kelola dan memperkuat pengendalian korupsi.

Ia menyebut pengalaman reformasi pelayanan publik di Georgia dan upaya penguatan tata kelola di Rwanda sebagai contoh yang dapat dipelajari, dengan tetap mempertimbangkan konteks, keterbatasan, serta karakter masing-masing negara.

Menurutnya, Indonesia tidak harus meniru negara lain secara utuh.

Indonesia memiliki modal sosial dan budaya sendiri berupa Pancasila, UUD 1945, agama, adat, gotong royong, poda, Dalihan Na Tolu, Mapalus, Sasi, Subak, serta pengalaman panjang dalam membangun kehidupan bernegara.

“Belajar dari dunia, tetapi tidak kehilangan akar,” menjadi gagasan yang ditekankannya.

MJP Hutagaol berpandangan bahwa nilai leluhur dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola kehidupan modern tanpa harus kehilangan substansinya.

Poda dapat menjadi etika. Etika diwujudkan dalam perilaku. Perilaku yang dilakukan secara konsisten menjadi kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya, dan budaya yang dilembagakan dapat memperkuat sistem.

Dalam konteks tersebut, kearifan lokal tidak cukup hanya dipertahankan dalam bentuk tradisinya, tetapi perlu diterjemahkan agar relevan dengan tantangan zaman, termasuk dalam tata kelola pemerintahan, organisasi, pendidikan, pelayanan publik dan kehidupan sosial.

Untuk menjadikan nilai sebagai perilaku, MJP Hutagaol menawarkan sejumlah langkah praktis, antara lain memetakan titik rawan penyimpangan, menutup celah penyalahgunaan, melakukan digitalisasi pada proses yang relevan, membangun jejak transaksi dan keputusan yang dapat diaudit, memperkuat pemeriksaan konflik kepentingan, serta memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik dalam melaporkan dugaan penyimpangan.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan tidak diskriminatif serta mekanisme pemulihan hasil kejahatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, keberhasilan program integritas tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah seminar, spanduk atau slogan.

Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak celah penyimpangan yang berhasil ditutup, transaksi yang dapat dilacak, konflik kepentingan yang dapat dicegah, kerugian yang dapat dipulihkan, serta perubahan perilaku yang benar-benar terjadi.

Pada akhirnya, MJP Hutagaol menempatkan manusia sebagai faktor utama dalam pembangunan peradaban.

Kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, kekuatan pertahanan, maupun kekayaan sumber daya alam tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dikelola oleh manusia yang memiliki integritas dan tanggung jawab.

Menurutnya, masa depan Indonesia pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelola seluruh sumber daya tersebut.

Karena itu, pekerjaan besar bangsa bukan sekadar memastikan bahwa nilai-nilai luhur tetap dikenal, tetapi membangun jembatan dari nilai menuju perilaku, dari perilaku menuju karakter, dari karakter menuju budaya, dan dari budaya menuju sistem yang dapat dipercaya.

“Peradaban adalah cermin dari manusianya,” menjadi salah satu pesan utama yang mengakhiri gagasan tersebut.

MJP Hutagaol menegaskan bahwa Nusantara tidak kehilangan arah. Nilai tersebut masih dapat ditemukan dalam berbagai warisan leluhur, adat, gotong royong, hubungan antarmanusia, serta penghormatan terhadap alam.

Tugas generasi sekarang adalah menemukan kembali nilai tersebut, membacanya secara kritis tanpa terjebak romantisme masa lalu, menerjemahkannya sesuai kebutuhan zaman, kemudian menghidupkannya dalam perilaku nyata.

Di situlah nilai berhenti menjadi kata. Di situlah nilai mulai menjadi perilaku. Dan di situlah peradaban dimulai.

Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol
Jakarta, 12 September 2026