Kedaulatan Digital Indonesia: Jangan Hanya Menjadi Penghasil Data, Indonesia Harus Menguasai Masa Depan Teknologi
- account_circle Suwoto
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 31
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Memperkuat Industri Chip dan Kecerdasan Buatan
Ketergantungan terhadap teknologi inti dari luar negeri menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pengembangan semikonduktor, desain chip, perangkat lunak, keamanan siber, dan AI membutuhkan investasi riset serta tenaga ahli berkualitas.
Kerja sama Danantara Indonesia dengan Arm dalam pengembangan talenta desain chip menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat kapasitas nasional. Program tersebut menargetkan pengembangan hingga 15.000 talenta Indonesia.
Hutagaol menekankan bahwa keberhasilan pengembangan SDM teknologi tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan, melainkan dari kemampuan menghasilkan inovasi, tenaga ahli yang terserap industri, dan tumbuhnya perusahaan teknologi nasional.
Di sisi lain, pengembangan AI harus disertai tata kelola yang bertanggung jawab. Pemanfaatannya di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, industri, dan pemerintahan harus tetap memperhatikan transparansi, perlindungan hak masyarakat, serta mekanisme pengawasan.
Indonesia juga perlu mengembangkan AI yang memahami bahasa nasional, bahasa daerah, dan kekayaan pengetahuan Nusantara dengan tetap menghormati hak kekayaan intelektual serta hak komunitas pemilik pengetahuan.
Tujuh Agenda Strategis Kedaulatan Digital
Dalam pemikirannya, Hutagaol mengemukakan tujuh agenda yang perlu diperkuat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan:
- Membangun tata kelola data nasional yang aman dan akuntabel.
- Memperkuat infrastruktur komputasi, pusat data, dan jaringan digital.
- Mengintegrasikan kebijakan energi dengan pembangunan industri teknologi.
- Mengembangkan riset dan industri nasional, khususnya chip, AI, serta keamanan siber.
- Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan teknologi.
- Memastikan investasi teknologi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
- Memperkuat perlindungan data pribadi, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan teknologi.
Ketujuh agenda tersebut, menurutnya, harus memiliki target, anggaran, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan yang terukur agar tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id

Saat ini belum ada komentar