Breaking News
light_mode
Trending HasTags
Beranda » Daerah » Warga RT 05 Desa Kuala Tolak Dugaan PT Laman Mining Geser Batas Lahan, Patok Lama Dan Patok Baru Jadi Bukti Persoalan

Warga RT 05 Desa Kuala Tolak Dugaan PT Laman Mining Geser Batas Lahan, Patok Lama Dan Patok Baru Jadi Bukti Persoalan

  • account_circle Sukarto
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MediaSuaraMabes | Kuala Tolak, Ketapang – Sejumlah warga RT 05 Desa Kuala Tolak di wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menyampaikan keberatan atas dugaan perubahan batas wilayah operasional PT Laman Mining yang dinilai telah memasuki atau mengambil sebagian lahan milik masyarakat.

Persoalan ini mencuat setelah warga menemukan adanya dua patok batas berbeda di lapangan. Warga menduga pemasangan patok baru telah menyebabkan tanah masyarakat yang belum dibebaskan ikut masuk ke dalam batas wilayah yang diklaim perusahaan.

DUA PATOK BERBEDA MENIMBULKAN PERTANYAAN

Warga menemukan adanya dua patok batas yang berbeda di lapangan. Patok pertama merupakan patok lama yang sebelumnya dikenal masyarakat sebagai penanda batas PT Laman Mining. Sementara itu, patok kedua berupa tiang beton berwarna merah yang menurut keterangan warga merupakan patok batas baru.

Perbedaan posisi kedua patok tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Warga menduga perubahan batas tersebut telah menyebabkan sebagian tanah masyarakat RT 05 masuk ke dalam wilayah yang diklaim sebagai batas perusahaan.

Warga juga memiliki dokumentasi foto kedua patok yang dilengkapi informasi waktu dan koordinat GPS pada 31 Oktober 2026 pukul 09.47 WIB.

Adapun titik koordinat yang tercantum dalam dokumentasi tersebut adalah:

1. Patok merah (batas baru menurut keterangan warga): Latitude -1.459013, Longitude 110.0848.
2. Patok lama: Latitude -1.459077, Longitude 110.084701.

Warga meminta agar kedua titik tersebut diperiksa dan dibandingkan dengan peta batas wilayah perusahaan yang lama maupun yang terbaru.

KETUA LPM: PERUSAHAAN DINILAI TIDAK MENGHORMATI ADAT ISTIADAT DAN PEMERINTAHAN SETEMPAT

Menurut Ketua LPM, Amat Yani, persoalan pemasangan patok batas di wilayah RT 05 bukan sekadar persoalan teknis pertanahan, tetapi juga menyangkut tata krama, adat istiadat, serta komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintahan setempat.

Amat Yani menyampaikan bahwa pihak perusahaan dinilai tidak melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik sebelum melakukan pemasangan patok batas. Akibatnya, tanah warga yang menurut keterangan masyarakat belum pernah dibebaskan justru ikut dipasangi patok batas perusahaan.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan serupa bukan baru pertama kali terjadi, melainkan sudah beberapa kali muncul di wilayah sekitar.

Bahkan, menurut keterangannya, permasalahan yang pernah terjadi di Desa Laman Satong sebelumnya juga berujung pada penerapan sanksi adat terhadap perusahaan.

Bagi masyarakat, adat istiadat dan tata pemerintahan setempat seharusnya tetap dihormati oleh setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas investasi di wilayah mereka.

PARIT DA. U DIDUGA MENJADI OBJEK JUAL BELI, PADAHAL DISEBUT SEBAGAI FASILITAS UMUM

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan Parit Da. U.

Berdasarkan dokumentasi lapangan pada 15 November 2026 pukul 08.57 dan 08.58 WIB, terlihat kondisi parit yang berada di wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara.

Masyarakat mempertanyakan dugaan adanya transaksi jual beli terhadap kawasan Parit Da. U tersebut. Menurut warga, apabila parit itu merupakan fasilitas umum, maka keberadaannya tidak semestinya diperlakukan sebagai milik pribadi atau objek transaksi tanpa kejelasan status dan dasar hukumnya.

Sementara itu, menurut keterangan Hendri Gunawan Syah, Parit Da. U tersebut berada di luar bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat yang diperjualbelikan.

Keterangan tersebut perlu menjadi perhatian instansi pertanahan untuk memastikan batas bidang tanah dalam sertifikat, status parit, serta apakah kawasan tersebut termasuk fasilitas umum atau memiliki status hukum lainnya.

Masyarakat meminta agar persoalan ini tidak hanya diselesaikan berdasarkan keterangan sepihak, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pertanahan dan pengukuran langsung di lapangan.

MINTA PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN

Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Warga juga meminta agar dilakukan pengukuran ulang secara independen dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, BPN, dan pihak perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperiksa meliputi:

1. Keabsahan patok batas lama dan patok batas baru PT Laman Mining.
2. Perbandingan peta wilayah perusahaan sebelum dan sesudah perubahan.
3. Apakah terdapat bidang tanah milik masyarakat yang masuk ke dalam batas baru perusahaan.
4. Status tanah warga yang belum dibebaskan tetapi diduga telah dipasangi patok perusahaan.
5. Dasar hukum dan dokumen yang digunakan dalam perubahan batas tersebut.
6. Status hukum Parit Da. U dan batas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat yang diperjualbelikan.
7. Apakah pemasangan patok baru telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan tata batas yang berlaku.
8. Apakah perusahaan telah melakukan komunikasi dan koordinasi sesuai ketentuan serta menghormati adat istiadat masyarakat setempat.

WARGA MENUNTUT KEPASTIAN HUKUM

Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menghambat kegiatan investasi dan pertambangan. Namun, investasi harus menghormati hak masyarakat serta tidak boleh merugikan pemilik tanah.

Warga berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah dan instansi terkait diminta tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi juga turun langsung melihat kondisi patok, parit, serta melakukan pemeriksaan berdasarkan data koordinat dan dokumen pertanahan.

Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran atau penguasaan tanah masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, warga meminta agar dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Catatan: Dugaan pergeseran batas lahan, pemasangan patok pada tanah yang belum dibebaskan, serta dugaan transaksi Parit Da. U merupakan keberatan dan keterangan masyarakat yang masih memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak perusahaan dan instansi berwenang.

Narasumber: Amat Yani – Ketua LPM.

Masyarakat RT 05 Desa Kuala Tolak
Kecamatan Matan Hilir Utara
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Sukarto

Jurnalis :

Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 1 Juni 2025 sebagai Wakil Kepala Biro (Wakabiro) Kab. Ketapang - Kalimantan Barat. Email : sukarto@mediasuaramabes.co.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dirjen Bea Cukai Djaka Terseret Korupsi Rp.61,3 Milyar, LSM LIRA Desak Presiden dan Menkeu Segera Pecat

    Dirjen Bea Cukai Djaka Terseret Korupsi Rp.61,3 Milyar, LSM LIRA Desak Presiden dan Menkeu Segera Pecat

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Thio Rudy
    • visibility 225
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes, Jakarta — Institusi Bea Cukai kembali tercoreng. Kali ini nama Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama ikut terseret dalam kasus suap importasi barang Rp 61,3 milyar yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo, John Field. LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) pun mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa agar segera memecat petinggi […]

  • PLTA Saguling Perkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Dukungan ProKlim Lestari Tingkat Nasional di Bank Sampah Unit Safamarwah

    PLTA Saguling Perkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Dukungan ProKlim Lestari Tingkat Nasional di Bank Sampah Unit Safamarwah

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Sudirman
    • visibility 194
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Cimahi – PT PLN Indonesia Power UBP Saguling terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap Program Kampung Iklim (ProKlim) Lestari Tingkat Nasional di Mitra Binaan Bank Sampah Unit (BSU) Safamarwah, yang berlokasi di Kampung Sukamaju, Desa […]

  • Dugaan Ketidakjelasan Penanganan Disiplin ASN di Indramayu Disorot, Sumber Minta Pemeriksaan Transparan

    Dugaan Ketidakjelasan Penanganan Disiplin ASN di Indramayu Disorot, Sumber Minta Pemeriksaan Transparan

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Eddy Susyanto
    • visibility 403
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Indramayu — Penanganan dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menjadi sorotan. Seorang sumber berinisial JF meminta adanya pemeriksaan yang transparan terhadap dugaan pemberian uang serta proses pengusulan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di UPT Puskesmas Kertawinangun, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, yang terjadi pada 2022. Menurut keterangan […]

  • Ketua Persatuan Orang Melayu Minta Proses Hukum Korupsi Tidak Dicampur Adat

    Ketua Persatuan Orang Melayu Minta Proses Hukum Korupsi Tidak Dicampur Adat

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Hepni Jaya Kusuma
    • visibility 209
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes, Pontianak Kalimantan Barat – Ketua Umum Persatuan Orang Melayu Agus Setiadi menegaskan perkara dugaan korupsi merupakan ranah hukum positif dan tidak boleh dicampuradukkan dengan simbol adat. “Indonesia adalah negara hukum. Adat adalah pilar kehormatan dan kearifan lokal yang kita junjung tinggi. Namun perkara korupsi adalah ranah hukum positif. Kita tidak boleh mencampuradukkan keduanya sehingga […]

  • Kapolres Pesawaran AKBP Alvie Granityo Panditha S. i.k M.M.S.Lakukan Patroli Jalur Pesisir dan Silaturahmi di Kecamatan Punduh Pidada

    Kapolres Pesawaran AKBP Alvie Granityo Panditha S. i.k M.M.S.Lakukan Patroli Jalur Pesisir dan Silaturahmi di Kecamatan Punduh Pidada

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Adi Sundari
    • visibility 227
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Pesawaran – Kapolres Pesawaran melaksanakan kegiatan pengecekan dan patroli jalur pesisir di wilayah hukum Polres Pesawaran, Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini dilanjutkan dengan kunjungan silaturahmi menyapa tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga di Kecamatan Punduh Pidada yang merupakan kecamatan terjauh di wilayah hukum Polres Pesawaran. Rombongan berangkat dari Mapolres Pesawaran pukul 07.00 WIB, didampingi […]

  • Masyarakat OKU Antusias Manfaatkam Program Diskon PBB P2

    Masyarakat OKU Antusias Manfaatkam Program Diskon PBB P2

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Erhamudin
    • visibility 448
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes, Baturaja OKU Sumsel – Antusiasme masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam memanfaatkan program diskon pajak dan pembebasan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terbilang tinggi. Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan PBB-P2 hingga Juni 2026 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan […]

expand_less