Dugaan Penyadapan Presiden Jadi Ujian Kedaulatan Digital, MJP Hutagaol: Integritas Amanat Menentukan Kekuatan Negara
- account_circle Suwoto
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 42
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kritik Bukan Pengkhianatan terhadap Negara
Hutagaol juga menegaskan bahwa menjaga negara tidak boleh dimaknai sebagai upaya membungkam kritik masyarakat.
Perbedaan pendapat, kritik terhadap pemerintah, dan pengungkapan dugaan penyimpangan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Negara yang kuat bukan negara yang meniadakan kritik, melainkan negara yang mampu menerima pengawasan, memperbaiki kesalahan, serta memastikan setiap penyelenggara kekuasaan bertanggung jawab.
Menjaga Amanat Berarti Menjaga Masa Depan Bangsa
Pada bagian akhir kajiannya, Hutagaol menekankan bahwa kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, ekonomi, dan teknologi, tetapi juga oleh integritas orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya.
Pejabat publik harus menjalankan jabatan sebagai amanat untuk melayani rakyat. Aparatur negara wajib bekerja berdasarkan konstitusi dan hukum, sementara masyarakat memiliki peran dalam menjaga kejujuran dan kepentingan bersama.
“Menjaga negara pada hakikatnya adalah menjaga kepercayaan, keadilan, martabat manusia, dan masa depan generasi yang akan datang,” menjadi pesan utama dalam kajian tersebut.
Kajian Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan digital dan ketahanan nasional harus dibangun melalui teknologi yang aman, pengawasan yang kuat, integritas kelembagaan, serta supremasi hukum.
Penulis: Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol
Sumber: Kajian Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol dan informasi perkembangan perkara dari Bareskrim Polri.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar