Warga Tunggulpandean Adukan Dugaan Maladministrasi Tukar Guling Tanah Kas Desa ke Inspektorat Jateng
- account_circle Supriyono
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 46
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PROSES TUKAR-MENUKAR TANAH DIPERTANYAKAN
Warga juga menyoroti proses pengelolaan dan pengalihan Tanah Kas Desa yang berlangsung sejak 2018 hingga 2026. Mereka mengaku belum memperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai mekanisme yang digunakan, termasuk apakah proses tersebut dilakukan melalui tukar-menukar (ruislag), pembelian, atau bentuk pemanfaatan aset desa lainnya.
Dalam pengaduan tersebut, warga menyebut nama Ambar Zulaeko, yang menjabat Kepala Desa Tunggulpandean periode 2014–2019, terkait proses yang menurut mereka berkaitan dengan tukar-menukar tanah.
Sementara itu, M. Khotibul Umam, yang menjabat Kepala Desa periode 2019–2026, disebut warga memiliki keterkaitan dengan proses administrasi pengesahan atau pelepasan Tanah Kas Desa.
Namun, pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak tersebut masih memerlukan pemeriksaan dokumen serta klarifikasi langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan.
Warga juga menyampaikan bahwa dokumen keterangan tata ruang Kabupaten Jepara tertanggal 10 September 2018, Nomor 650/4665, menyebut lokasi tersebut berada dalam kawasan permukiman dan lahan basah.
Mereka mempertanyakan kesesuaian dokumen tata ruang tersebut dengan dasar perizinan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan gardu induk.
TANAH TERCATAT MENJADI SHGB ATAS NAMA PLN
Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah perubahan status tanah yang sebelumnya merupakan Tanah Kas Desa.
Berdasarkan dokumen yang menurut warga diperoleh dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jepara, lahan tersebut diketahui telah tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT PLN (Persero).
Dalam dokumen yang disampaikan warga, tercantum tanggal penerbitan 3 Oktober 2024 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 11.13.000009216.0.
Warga mengaku baru mengetahui informasi mengenai perubahan status tanah tersebut ketika menempuh proses gugatan di Pengadilan Negeri Jepara.
Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai tahapan pengalihan aset desa, dasar penerbitan hak atas tanah, kelengkapan administrasi, serta proses yang mendasari perubahan status kepemilikan atau penguasaan tanah tersebut.
Meski demikian, keberadaan SHGB atas nama PT PLN (Persero) tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Keabsahan proses penerbitannya tetap perlu ditelusuri berdasarkan dokumen pertanahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jurnalis : Supriyono
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 29 Mei 2021 sebagai Kepala Biro (Kabiro) Kab. Jepara - Prov. Jawa Tengah. Email : supriyono@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar