Warga Tunggulpandean Adukan Dugaan Maladministrasi Tukar Guling Tanah Kas Desa ke Inspektorat Jateng

WARGA MINTA INSPEKTORAT LAKUKAN PEMERIKSAAN

Sebelum menyampaikan pengaduan ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, warga mengaku telah menempuh sejumlah upaya, termasuk menyampaikan laporan kepada kepolisian, mengajukan gugatan ke pengadilan, serta meminta penjelasan kepada sejumlah instansi pemerintahan dan pejabat terkait di Kabupaten Jepara.

Namun, menurut warga, berbagai upaya tersebut belum memberikan penjelasan menyeluruh mengenai proses pengalihan Tanah Kas Desa yang kini digunakan untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV Kudus II.

Melalui pengaduan tersebut, masyarakat berharap Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat menindaklanjuti laporan sesuai kewenangannya, khususnya terkait aspek administrasi pemerintahan dan pengelolaan aset desa.

Warga meminta agar sejumlah dokumen diperiksa secara objektif, antara lain berita acara musyawarah desa, daftar hadir, surat persetujuan, dokumen tukar-menukar tanah, dokumen perizinan pembangunan, serta administrasi pertanahan yang menjadi dasar penerbitan SHGB.

“Kami hanya ingin mengetahui kejelasan dan kebenaran proses Tanah Kas Desa yang sekarang digunakan untuk pembangunan Gardu Induk. Sejak awal, kami merasa tidak pernah mendapatkan informasi dan keterlibatan yang jelas. Kami berharap pengaduan ini tidak kembali berputar-putar, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang,” demikian harapan warga.

MENUNGGU KLARIFIKASI PIHAK TERKAIT

Persoalan ini membutuhkan penelusuran secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Klarifikasi dari Pemerintah Desa Tunggulpandean, Pemerintah Kabupaten Jepara, instansi pertanahan terkait, serta PT PLN (Persero) diperlukan untuk menjelaskan dasar hukum, mekanisme tukar-menukar, status aset desa, dan proses penerbitan SHGB tersebut.

MediaSuaraMabes memandang bahwa pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat.

Seluruh dugaan yang disampaikan warga tetap harus diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga berwenang. Pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan juga berhak memberikan penjelasan dan menggunakan hak jawab maupun hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai substansi pengaduan tersebut masih perlu diperoleh. MediaSuaraMabes membuka ruang klarifikasi dan akan memperbarui pemberitaan apabila terdapat informasi serta dokumen resmi yang relevan.

(Redaksi: Supriyono)