Warga Tunggulpandean Adukan Dugaan Maladministrasi Tukar Guling Tanah Kas Desa ke Inspektorat Jateng
- account_circle Supriyono
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 43
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Semarang – Sejumlah warga Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, mendatangi Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan pengaduan terkait dugaan maladministrasi dan persoalan prosedur tukar-menukar Tanah Kas Desa (TKD) yang kini digunakan untuk pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Kudus II milik PT PLN (Persero).
Dalam pengaduannya, warga meminta agar proses pemanfaatan dan pengalihan aset desa tersebut diperiksa secara menyeluruh, mulai dari tahapan musyawarah desa, persetujuan masyarakat, administrasi pertanahan, hingga penerbitan sertifikat atas nama PT PLN (Persero).
Persoalan ini menjadi perhatian masyarakat karena lahan yang digunakan untuk pembangunan gardu induk tersebut sebelumnya merupakan Tanah Kas Desa. Warga juga menyampaikan keberatan terkait dampak pembangunan terhadap saluran irigasi yang menurut mereka kini tidak lagi berfungsi, sehingga dikhawatirkan memengaruhi aktivitas pertanian dan pengairan sawah di sekitarnya.
Selain itu, warga mempertanyakan pemasangan tiang listrik di pekarangan milik masyarakat yang menurut pengaduan mereka dilakukan tanpa persetujuan pemilik tanah.
WARGA PERTANYAKAN DASAR HUKUM DAN DOKUMEN PERSETUJUAN
Salah satu persoalan yang disampaikan warga berkaitan dengan proses tukar-menukar Tanah Kas Desa dengan luas kurang lebih 19.848 meter persegi.
Warga mengaku mempertanyakan keabsahan dokumen persetujuan, berita acara musyawarah desa, serta keterlibatan unsur masyarakat dalam proses pengalihan aset tersebut.
Menurut keterangan yang disampaikan warga, sejumlah perangkat desa, ketua RT/RW, serta warga yang pernah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2014–2019 dan 2019–2026 disebut telah membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak pernah menandatangani dokumen persetujuan pembangunan gardu induk maupun persetujuan tukar-menukar tanah bengkok tersebut.
Mereka menyatakan bahwa tanda tangan yang pernah diberikan hanya berkaitan dengan daftar hadir kegiatan sosialisasi, bukan sebagai persetujuan pelepasan atau tukar-menukar Tanah Kas Desa.
Atas dasar itu, warga meminta agar keaslian, substansi, dan penggunaan setiap dokumen yang berkaitan dengan proses tersebut diperiksa oleh instansi berwenang.
Jurnalis : Supriyono
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 29 Mei 2021 sebagai Kepala Biro (Kabiro) Kab. Jepara - Prov. Jawa Tengah. Email : supriyono@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar