Penanganan Dugaan Kasus Napak Tilas Ketapang Dipertanyakan, IWO-I Desak Kejati Kalbar Beri Kepastian Hukum

MediaSuaraMabes | Pontianak–Ketapang – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I), Mustakim, mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut yang menurutnya belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Mustakim menilai, lamanya proses penanganan perkara tanpa informasi perkembangan yang jelas dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Ia meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menyampaikan penjelasan resmi mengenai status penanganan dugaan kasus tersebut.

“Sudah bertahun-tahun penanganan dugaan kasus korupsi Napak Tilas Kabupaten Ketapang belum juga ada kepastian, sehingga patut diduga ada permainan mata antara terperiksa dan pemeriksa,” ujar Mustakim.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan dugaan yang disampaikan Mustakim. Hingga kini, tudingan mengenai kemungkinan adanya permainan dalam penanganan perkara tersebut belum dapat dipastikan dan memerlukan klarifikasi serta bukti dari pihak berwenang.

Mustakim bahkan meminta Kepala Kejati Kalbar mengevaluasi kinerja penanganan perkara. Ia menyampaikan bahwa apabila pimpinan kejaksaan tidak mampu memberikan kepastian hukum dan penjelasan kepada masyarakat, maka pengunduran diri dari jabatan patut dipertimbangkan.

“Jika Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak mampu memberikan kepastian atas dugaan korupsi Napak Tilas Kabupaten Ketapang, bagus Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mundur dari jabatannya,” tegasnya.

LSM Tindak Indonesia Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

Sorotan serupa disampaikan Supriadi dari LSM Tindak Indonesia. Ia meminta Kejati Kalbar menunjukkan komitmen penegakan hukum secara profesional dan tidak membedakan pihak yang diduga terlibat berdasarkan jabatan maupun kedudukan.

Ia mencontohkan prinsip penegakan hukum yang menurutnya harus berlaku bagi siapa pun, termasuk pejabat dengan jabatan tinggi.

“Kalau ada pejabat tinggi terlibat, tindak tegas jika terbukti bersalah. Jangan tebang pilih,” ujar Supriadi.

Menurutnya, penanganan perkara yang terlalu lama tanpa kejelasan berpotensi menyulitkan proses pembuktian, antara lain karena risiko hilangnya barang bukti, berkurangnya daya ingat saksi, atau saksi yang tidak lagi dapat dimintai keterangan.

Atas dasar itu, IWO-I dan LSM Tindak Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum, yaitu:

1. Kejati Kalbar memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan dan tahapan penanganan dugaan kasus Napak Tilas Kabupaten Ketapang.
2. Proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan apabila telah ditemukan bukti yang cukup.
3. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih.
4. Kejaksaan Agung RI diminta melakukan evaluasi atau supervisi terhadap penanganan perkara apabila diperlukan.