Ketika F = m × a Membaca Indonesia: Besarnya Sumber Daya Belum Tentu Mempercepat Kemajuan

MediaSuaraMabes | Jakarta — Besarnya sumber daya yang dimiliki suatu bangsa tidak otomatis menghasilkan percepatan kemajuan. Gagasan tersebut menjadi salah satu pokok pemikiran Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol melalui tulisan berjudul “Ketika F = m × a Membaca Indonesia: Mengapa Besarnya Sumber Daya Belum Tentu Menghasilkan Percepatan Kemajuan”, yang ditulis di Jakarta, 30 Agustus 2026.

Dalam tulisannya, MJP Hutagaol menggunakan Hukum II Newton, F = m × a, sebagai analogi untuk melihat persoalan pembangunan Indonesia secara sistemik. Ia menegaskan bahwa rumus fisika tersebut tidak digunakan sebagai persamaan matematis untuk mengukur pembangunan negara, melainkan sebagai kerangka berpikir mengenai potensi, kekuatan, hambatan, arah kebijakan dan hasil pembangunan.

Dalam fisika, Hukum II Newton menjelaskan hubungan antara resultan gaya, massa dan percepatan. Konsep tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan pertanyaan: mengapa negara dengan sumber daya besar belum tentu memiliki percepatan kemajuan yang sebanding?

Massa Strategis Besar Belum Tentu Berarti Cepat

Menurut Hutagaol, Indonesia memiliki “massa strategis” yang besar, antara lain penduduk, wilayah, sumber daya alam, pangan, energi, mineral, modal, industri, teknologi, infrastruktur, birokrasi dan institusi.

Namun, besarnya potensi tersebut tidak cukup apabila berbagai kekuatan yang dimiliki tidak mampu diubah menjadi gerakan yang searah.

“Besar tidak otomatis berarti cepat,” menjadi salah satu prinsip yang ditekankan dalam pemikirannya.

Karena itu, persoalan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar sumber daya yang tersedia, tetapi juga seberapa efektif sumber daya tersebut dikonversi menjadi kemajuan.

Resultan Kekuatan Menentukan Arah

Hutagaol menggunakan konsep resultan gaya untuk menggambarkan kondisi ketika berbagai kekuatan dalam sistem pembangunan bekerja secara bersamaan.

Banyaknya program, anggaran, lembaga, regulasi dan sumber daya manusia belum tentu menghasilkan percepatan apabila bergerak dengan arah yang berbeda.

“Persoalannya bukan selalu kekurangan gaya. Bisa jadi gaya kita besar, tetapi resultannya kecil,” demikian inti pemikiran tersebut.

Dalam konteks pembangunan, sebuah kebijakan dapat kehilangan efektivitas apabila berhadapan dengan kebijakan lain yang menciptakan hambatan. Hal serupa dapat terjadi pada investasi, pendidikan, industri maupun pengembangan sumber daya manusia ketika sistem pendukungnya belum berjalan selaras.

Mengurangi “Gesekan Sistemik”

Selain persoalan arah, tulisan tersebut menyoroti berbagai “gesekan sistemik” yang dapat mengurangi efektivitas energi pembangunan.

Beberapa di antaranya adalah birokrasi yang panjang, regulasi tumpang tindih, ketidaksinkronan data, korupsi, lemahnya koordinasi, ketidakpastian hukum, distribusi yang tidak efisien serta proses pengambilan keputusan yang lambat.

Dalam perspektif tersebut, reformasi tidak selalu berarti menambah program baru. Percepatan dapat pula dilakukan dengan mengurangi hambatan yang sudah ada melalui penyederhanaan prosedur, integrasi data, kejelasan kewenangan, pemangkasan rantai keputusan dan pemanfaatan teknologi.

Pesan yang ditekankan adalah: “Jangan hanya memperbesar gaya. Kurangi juga gesekan.”

Melihat Indonesia sebagai Sistem

Kerangka berpikir tersebut kemudian diterapkan pada berbagai sektor seperti pangan, energi, pendidikan, industri, pertahanan, kesehatan dan teknologi.

Dalam sektor pangan, misalnya, keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah produksi. Pembiayaan, pupuk, teknologi, gudang, pengolahan, distribusi, informasi harga dan akses pasar juga menjadi bagian dari sistem yang saling berkaitan.

Pertanyaan yang ditawarkan dalam kerangka tersebut antara lain: apa kekuatan yang dimiliki, apa faktor pendorong dan penghambatnya, apakah kekuatan tersebut bergerak searah, ke mana resultannya diarahkan, serta apakah menghasilkan percepatan sesuai tujuan pembangunan.

Newton sebagai Kerangka Berpikir

Hutagaol menegaskan bahwa F = m × a tidak dapat diterapkan secara literal sebagai formula pembangunan negara. Masyarakat jauh lebih kompleks daripada benda fisik karena melibatkan manusia dengan kesadaran, kepentingan, nilai, budaya, konflik dan kreativitas.

Karena itu, konsep Newton ditempatkan sebagai analogi untuk membantu melihat persoalan secara sistemik, bukan sebagai hukum sosial.

Pada akhirnya, tulisan tersebut menekankan bahwa Indonesia memiliki modal dasar yang besar untuk menjadi bangsa yang kuat. Tantangannya adalah mengubah berbagai kekuatan tersebut menjadi gerakan bersama yang searah dengan tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, banyaknya program atau besarnya sumber daya, tetapi juga pada kemampuan mengurangi gesekan, menyelaraskan kekuatan dan memastikan resultan bergerak menuju tujuan yang jelas.

Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan gagasan/opini Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol. Penggunaan konsep F = m × a ditempatkan sebagai analogi untuk membangun kerangka berpikir, bukan penerapan literal Hukum II Newton terhadap sistem sosial atau pembangunan negara.