Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol: Pertahanan Nir-Materi Harus Menjadi Perspektif Strategis Seluruh Kementerian

MediaSuaraMabes | Jakarta – Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol kembali melanjutkan serial pemikirannya mengenai Implementasi Pertahanan Nir-Materi Melalui Kementerian sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan. Pada bagian lanjutan ini, ia menguraikan peran strategis sejumlah kementerian dalam memperkuat Sepuluh Pilar Pertahanan Nir-Materi sebagai bagian integral dari Sistem Pertahanan Semesta.

Menurut MJP Hutagaol, ancaman terhadap bangsa pada abad ke-21 tidak lagi hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga mencakup ancaman terhadap sektor pangan, energi, kesehatan, lingkungan, ruang digital, transportasi, agraria, hingga kelautan. Karena itu, setiap kementerian dinilai memiliki kontribusi strategis dalam membangun ketahanan nasional sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Dalam kajiannya, Kementerian Pertanian ditempatkan sebagai penjaga kedaulatan produksi pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, inovasi pertanian, regenerasi petani, serta penguatan kemandirian sarana produksi pertanian guna mendukung ketahanan pangan sebagai fondasi pertahanan negara.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipandang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, mengelola sumber daya mineral secara berkelanjutan, memperkuat hilirisasi industri, dan meningkatkan kemandirian energi sebagai aset strategis bangsa di tengah dinamika geopolitik global.

Pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan dinilai menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan dan kedaulatan kesehatan nasional melalui penguatan sistem kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pengembangan industri farmasi nasional, serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi dan ancaman biologis.

Di bidang maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan disebut memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan sumber daya kelautan, memperkuat ketahanan pangan berbasis laut, memberdayakan nelayan, serta mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan dipandang berperan sebagai pengawal konektivitas nasional melalui pembangunan sistem transportasi yang aman, terintegrasi, dan andal guna menjamin mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam bidang agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dinilai memiliki tanggung jawab strategis mewujudkan kepastian hukum pertanahan, reforma agraria, penataan ruang yang berkelanjutan, serta pencegahan konflik dan praktik mafia tanah sebagai bagian dari penguatan stabilitas nasional.