Gibran, Legitimasi Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi: Persoalan Jabatan Wapres Jadi Ujian Negara Hukum
- account_circle Suwoto
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 40
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Jakarta – Polemik hukum yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan dan pernyataan mengenai niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pandangan Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol, persoalan tersebut bukan sekadar kontroversi dokumen pendidikan, melainkan juga menyangkut legitimasi kekuasaan, kepastian hukum, akuntabilitas pejabat publik, serta konsistensi Indonesia sebagai negara hukum.
Perhatian publik meningkat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Presiden disebut tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah masukan. Gibran juga ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Namun, penyampaian niat mengundurkan diri tidak otomatis berarti jabatan Wakil Presiden telah berakhir. Status dan konsekuensi hukumnya harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Putusan MA Harus Dihormati dan Ditindaklanjuti
MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan memerintahkan pihak terkait mencabut dokumen tersebut.
Putusan ini harus dihormati dan dilaksanakan sesuai kewenangan instansi terkait. Namun, objek perkara tersebut merupakan keputusan administrasi, bukan putusan pemberhentian Wakil Presiden.
Dengan demikian, persoalan keabsahan dokumen administrasi dan kedudukan seseorang dalam jabatan Wakil Presiden harus dianalisis melalui jalur hukum masing-masing.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar