Gibran, Legitimasi Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi: Persoalan Jabatan Wapres Jadi Ujian Negara Hukum
- account_circle Suwoto
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 43
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Momentum Menguji Kedewasaan Demokrasi
Persoalan Gibran seharusnya menjadi momentum memperkuat sistem verifikasi persyaratan pejabat publik, meningkatkan akuntabilitas instansi penerbit dokumen, serta membangun budaya ketatanegaraan yang menghormati hukum.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kedekatan dengan kekuasaan. Sebaliknya, tidak boleh pula ada penghukuman berdasarkan prasangka dan opini yang belum dibuktikan.
Demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan masyarakat menyampaikan kritik, tetapi juga dari kesediaan penyelenggara negara menerima koreksi dan menjalankan hukum secara konsisten.
Pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah menghadapi persoalan, melainkan negara yang mampu menyelesaikan setiap persoalan melalui hukum, institusi yang profesional, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Yang harus diselamatkan bukanlah kepentingan jabatan seseorang, melainkan kehormatan konstitusi, martabat lembaga negara, dan kepercayaan rakyat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penulis: Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar