Protes Masyarakat Singkawang Terhadap Kebijakan SPBU 64.791.04 DPRD Janji Tindak Lanjuti, Hearing Digelar Besok
- account_circle Hepni Jaya Kusuma
- calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
- visibility 398
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes, Singkawang Kalbar – Puluhan warga dan sopir truk menggelar aksi protes di SPBU Pasiran 64.791.04, Jl. Ahmad Yani, Singkawang Barat, Kamis 11 Juni 2026. Aksi ini dipicu keberatan warga atas harga BBM non-subsidi yang dinilai mencekik serta kelangkaan solar di SPBU tersebut.
Proses mediasi berlangsung pukul 15.00–16.00 WIB dan dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang Harry Sarasati Widha Sugeng, Anggota DPRD Reni Asmaradewi, SE, pemilik SPBU Fitro, Kanit Ekonomi Polres Singkawang Aipda Agung, Patroli Presisi Polres Singkawang, serta sekitar 40 warga dan sopir truk.
Tuntutan Warga
Dalam mediasi, masyarakat menyampaikan dua poin utama:
1. Harga BBM non-subsidi di SPBU 64.791.04 dinilai terlalu tinggi dan memberatkan.
2. Mendesak agar BBM jenis Solar segera dijual kembali untuk kebutuhan operasional truk dan angkutan barang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang, Harry Sarasati Widha Sugeng, menyatakan akan segera mengoordinasikan keluhan warga kepada pimpinan Komisi II. “Keluh kesah masyarakat akan kami sampaikan. Kita juga perlu melihat Pergub dan kebijakan SPBU yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Harry juga mempersilakan SPBU tetap melayani penjualan hari ini selama mediasi berlangsung. Sebagai respons cepat, Komisi II DPRD Kota Singkawang akan menggelar Rapat Dengar Pendapat pada Jumat, 12 Juni 2026. Hearing tersebut akan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi agar penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, berjalan adil, transparan, dan sesuai ketentuan.
Mediasi di SPBU Pasiran berakhir pukul 16.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar dengan pengamanan dari Polres Singkawang.
Protes ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM yang dinilai belum transparan. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan memicu konflik sosial yang lebih luas.
Ketua Komisi II DPRD Harry Sarasati janji koordinasi ke pimpinan. Hearing digelar Jumat 12/6 di DPRD Singkawang bahas solusi BBM.
Jurnalis : Hepni Jaya Kusuma
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 3 Juni 2021 sebagai Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil_ Prov. Kalimantan Barat. Email : hepni.kusuma@mediasuaramabes.coid
Saat ini belum ada komentar