Breaking News
light_mode
Trending HasTags
Beranda » Hukum & Kriminal » Nama Hilang, Hak Raib! 53 Petani Rintisan KUD Tri Daya Mukti Desak Bupati Turun Tangan

Nama Hilang, Hak Raib! 53 Petani Rintisan KUD Tri Daya Mukti Desak Bupati Turun Tangan

  • account_circle A'ang Sanjaya
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MediaSuaraMabes | Ketapang — Harapan untuk memperoleh kepastian hukum dan hak atas lahan kemitraan perkebunan kelapa sawit masih terus dirawat oleh puluhan warga Desa Mekar Harapan, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Sebanyak 53 warga yang merupakan peserta rintisan awal Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Daya Mukti kini tengah menanti tindak lanjut nyata atas permohonan keberatan administratif yang telah mereka layangkan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang.pada 27/10/2026.di bidang hukum kantor bupati ketapang.

Persoalan ini bermula dari terbitnya Lampiran Keputusan Bupati Ketapang Nomor 168 Tahun 2009 tertanggal 20 April 2009 tentang Daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) dalam program revitalisasi perkebunan kelapa sawit KUD Tri Daya Mukti yang bermitra dengan PT Swadaya Mukti Prakarsa.Dalam lampiran tersebut, nama ke-53 petani rintisan tidak tercantum dan posisinya tergantikan oleh pihak lain.

Koordinator perwakilan 53 petani, Taswin, mengungkapkan bahwa para warga sebenarnya telah berpartisipasi dan memenuhi kewajiban administrasi sejak program dirintis pada tahun 2002. Hal itu dibuktikan dengan adanya kuitansi resmi pembayaran simpanan atau kontribusi awal sebesar Rp50.000 per orang tertanggal 11 Maret 2002 yang ditandatangani oleh pengurus KUD saat itu, yakni Ketua Umum C. Samad dan Bendahara Belvia.

“Kami ini peserta awal sejak 2002, bukti kuitansi setoran resminya masih kami simpan rapi.kata Taswin pada wartawan 19/11/2026

Sesuai prinsip dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, keanggotaan yang sah dan telah memenuhi kewajiban simpanan memiliki hak yang dilindungi, termasuk hak atas Sisa Hasil Usaha. Namun dalam dokumen internal koperasi justru tercatat ada 53 nama yang masuk daftar hilang, dan nama-nama kami tidak muncul saat SK CP/CL terbit tahun 2009 dan ada ke anehan SK CP/CL tersebut baru di buka ke publik pada tahun 2024.Sekitar 15 tahun SK CP/CL di pendam oleh oknum pemdes mekar harapan.

Lebih lanjut Taswin mengatakan,kalau mengacu pada aturan sektoral perkebunan—mulai dari Permentan Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan hingga UndangUndang Perkebunan (UU No. 18 Tahun 2004 jo. UU No. 39 Tahun 2014) serta ketentuan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (plasma)—penetapan CP/CL wajib mengutamakan masyarakat sekitar yang memenuhi syarat dan memiliki rekam jejak sah, dengan prinsip kemitraan yang transparan serta saling menguntungkan.

“Sebagai bentuk itikad baik dan menghormati koridor hukum yang berlaku, perwakilan warga telah menempuh mekanisme resmi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mengajukan surat Keberatan Administratif dan permohonan revisi atau addendum lampiran SK Bupati Ketapang Nomor 168 Tahun 2009.terang Taswin

Warga berharap pemerintah daerah dapat menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan—dengan membentuk tim verifikasi yang melibatkan Dinas Perkebunan, Bagian Hukum, serta unsur masyarakat untuk mencocokkan kembali data historis tahun 2002.

“Di tingkat desa, upaya warga ini sebenarnya mulai direspons melalui inisiatif Pemerintah Desa Mekar Harapan yang turun melakukan verifikasi ulang terhadap masyarakat penerima. Warga mengapresiasi langkah awal tersebut, namun berharap proses verifikasi di tingkat desa dapat segera dirampungkan secara terukur sesuai semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengedepankan akuntabilitas serta kepastian waktu, agar hasilnya bisa langsung menjadi pijakan data resmi tanpa terkesan berlarut-larut.harap Taswin

Di sisi lain,dari 53 warga juga masih menantikan jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Ketapang. Merujuk pada Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan memiliki koridor waktu paling lama 10 hari kerja untuk menyelesaikan atau menjawab pengajuan keberatan administratif dari masyarakat.

Sembari menunggu kepastian administrasi di tingkat desa maupun kabupaten berjalan sesuai koridor hukum, para petani berharap pihak KUD Tri Daya Mukti dan PT Swadaya Mukti Prakarsa dapat bersikap bijak dengan memperhitungkan alokasi hasil kebun plasma atas porsi lahan yang disengketakan.

“Kami sangat menghargai langkah pemerintah desa yang mulai melakukan verifikasi ulang.tegasnya

Harapan kami tentu proses di desa bisa berjalan efektif dan cepat selesai, sehingga hasilnya segera terang benderang untuk diteruskan kepada Bapak Bupati.

Kami menempuh jalur administratif ini secara santun sesuai undang-undang perkebunan maupun administrasi pemerintahan, dengan harapan persoalan kesalahan subjek data ini bisa diperbaiki secara musyawarah dan adil tanpa harus memaksa warga menempuh saluran hukum lanjutan, baik melalui upaya banding administratif, gugatan ke PTUN, maupun pelaporan terkait dugaan penggelapan hak dan pemalsuan data sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.”tambah warga.

Narahubung Media:
Taswin — Koordinator Perwakilan 53 Petani Rintisan KUD Tri Daya Mukti
Alamat: Dusun Jelemuk Hilir, RT 001 / RW 001, Desa Mekar Harapan, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang

(A ‘ang Sanjaya /Red)

A'ang Sanjaya

Jurnalis :

Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 23 April 2021 sebagai Kepala Biro (Kabiro) Kab. Ketapang - Kalimantan Barat. Email : aang.sanjaya@mediasuaramabes.co.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolda Bali Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila photo_camera 6

    Kapolda Bali Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Redaksi MSM
    • visibility 151
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes, Bali — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., turut menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan secara terpusat di tingkat provinsi di Lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, pada Senin (1/6/26) pagi. Upacara kebangsaan yang berlangsung khidmat sejak pukul 08.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Dr. […]

  • Ketua DPRD Provinsi Maluku  Sampaikan Ucapan Selamat kepada Wisudawan Universitas Lelemuku Saumlaki Angkatan IV

    Ketua DPRD Provinsi Maluku Sampaikan Ucapan Selamat kepada Wisudawan Universitas Lelemuku Saumlaki Angkatan IV

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle David SF
    • visibility 140
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Saumlaki – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, S.T., S.H., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Lelemuku Saumlaki Angkatan IV yang telah menyelesaikan tahapan pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Wisuda berlangsung di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (23/10/2026). Benhur G. Watubun berharap, momentum wisuda ini menjadi awal […]

  • Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol: Nilai Leluhur Harus Menjadi Perilaku untuk Membangun Peradaban Indonesia

    Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol: Nilai Leluhur Harus Menjadi Perilaku untuk Membangun Peradaban Indonesia

    • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 175
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – Indonesia dinilai tidak kekurangan nilai luhur, baik yang bersumber dari Pancasila, agama, maupun kearifan lokal yang diwariskan leluhur Nusantara. Tantangan terbesar bangsa saat ini adalah bagaimana nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai pengetahuan atau slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dan kehidupan institusi. Pandangan tersebut disampaikan Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol dalam […]

  • Pertahanan Indonesia Abad ke-21: Perang Fondasi Jadi Kunci Menjaga Kedaulatan Bangsa

    Pertahanan Indonesia Abad ke-21: Perang Fondasi Jadi Kunci Menjaga Kedaulatan Bangsa

    • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 493
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – Dinamika persaingan global pada abad ke-21 telah mengalami perubahan mendasar. Konflik tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan penguasaan wilayah, melainkan bergeser pada perebutan fondasi strategis yang menopang keberlangsungan suatu bangsa. Hal tersebut diungkapkan oleh Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol dalam tulisan bertajuk “Pertahanan Indonesia Abad ke-21: Perang Fondasi, Pertahanan […]

  • Ketika Katalis Membaca Indonesia: Perubahan Besar Tak Selalu Membutuhkan Kekuatan Lebih Besar

    Ketika Katalis Membaca Indonesia: Perubahan Besar Tak Selalu Membutuhkan Kekuatan Lebih Besar

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 155
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – Indonesia memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan infrastruktur yang terus berkembang. Namun, besarnya potensi tersebut belum selalu berbanding lurus dengan kecepatan perubahan menjadi hasil yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Gagasan tersebut menjadi salah satu pokok pemikiran Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol dalam tulisannya berjudul “Ketika […]

  • Highlight HUT MSM ke 4 Tahun 1.49 Play Button

    Highlight HUT MSM ke 4 Tahun

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
    • account_circle Redaksi MSM
    • visibility 17
    • 0Komentar
expand_less