Nama Hilang, Hak Raib! 53 Petani Rintisan KUD Tri Daya Mukti Desak Bupati Turun Tangan
- account_circle A'ang Sanjaya
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 30
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Ketapang — Harapan untuk memperoleh kepastian hukum dan hak atas lahan kemitraan perkebunan kelapa sawit masih terus dirawat oleh puluhan warga Desa Mekar Harapan, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Sebanyak 53 warga yang merupakan peserta rintisan awal Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Daya Mukti kini tengah menanti tindak lanjut nyata atas permohonan keberatan administratif yang telah mereka layangkan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang.pada 27/10/2026.di bidang hukum kantor bupati ketapang.
Persoalan ini bermula dari terbitnya Lampiran Keputusan Bupati Ketapang Nomor 168 Tahun 2009 tertanggal 20 April 2009 tentang Daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) dalam program revitalisasi perkebunan kelapa sawit KUD Tri Daya Mukti yang bermitra dengan PT Swadaya Mukti Prakarsa.Dalam lampiran tersebut, nama ke-53 petani rintisan tidak tercantum dan posisinya tergantikan oleh pihak lain.
Koordinator perwakilan 53 petani, Taswin, mengungkapkan bahwa para warga sebenarnya telah berpartisipasi dan memenuhi kewajiban administrasi sejak program dirintis pada tahun 2002. Hal itu dibuktikan dengan adanya kuitansi resmi pembayaran simpanan atau kontribusi awal sebesar Rp50.000 per orang tertanggal 11 Maret 2002 yang ditandatangani oleh pengurus KUD saat itu, yakni Ketua Umum C. Samad dan Bendahara Belvia.
“Kami ini peserta awal sejak 2002, bukti kuitansi setoran resminya masih kami simpan rapi.kata Taswin pada wartawan 19/11/2026
Sesuai prinsip dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, keanggotaan yang sah dan telah memenuhi kewajiban simpanan memiliki hak yang dilindungi, termasuk hak atas Sisa Hasil Usaha. Namun dalam dokumen internal koperasi justru tercatat ada 53 nama yang masuk daftar hilang, dan nama-nama kami tidak muncul saat SK CP/CL terbit tahun 2009 dan ada ke anehan SK CP/CL tersebut baru di buka ke publik pada tahun 2024.Sekitar 15 tahun SK CP/CL di pendam oleh oknum pemdes mekar harapan.
Lebih lanjut Taswin mengatakan,kalau mengacu pada aturan sektoral perkebunan—mulai dari Permentan Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan hingga UndangUndang Perkebunan (UU No. 18 Tahun 2004 jo. UU No. 39 Tahun 2014) serta ketentuan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (plasma)—penetapan CP/CL wajib mengutamakan masyarakat sekitar yang memenuhi syarat dan memiliki rekam jejak sah, dengan prinsip kemitraan yang transparan serta saling menguntungkan.
“Sebagai bentuk itikad baik dan menghormati koridor hukum yang berlaku, perwakilan warga telah menempuh mekanisme resmi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mengajukan surat Keberatan Administratif dan permohonan revisi atau addendum lampiran SK Bupati Ketapang Nomor 168 Tahun 2009.terang Taswin
Warga berharap pemerintah daerah dapat menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan—dengan membentuk tim verifikasi yang melibatkan Dinas Perkebunan, Bagian Hukum, serta unsur masyarakat untuk mencocokkan kembali data historis tahun 2002.
“Di tingkat desa, upaya warga ini sebenarnya mulai direspons melalui inisiatif Pemerintah Desa Mekar Harapan yang turun melakukan verifikasi ulang terhadap masyarakat penerima. Warga mengapresiasi langkah awal tersebut, namun berharap proses verifikasi di tingkat desa dapat segera dirampungkan secara terukur sesuai semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengedepankan akuntabilitas serta kepastian waktu, agar hasilnya bisa langsung menjadi pijakan data resmi tanpa terkesan berlarut-larut.harap Taswin
Di sisi lain,dari 53 warga juga masih menantikan jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Ketapang. Merujuk pada Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan memiliki koridor waktu paling lama 10 hari kerja untuk menyelesaikan atau menjawab pengajuan keberatan administratif dari masyarakat.
Sembari menunggu kepastian administrasi di tingkat desa maupun kabupaten berjalan sesuai koridor hukum, para petani berharap pihak KUD Tri Daya Mukti dan PT Swadaya Mukti Prakarsa dapat bersikap bijak dengan memperhitungkan alokasi hasil kebun plasma atas porsi lahan yang disengketakan.
“Kami sangat menghargai langkah pemerintah desa yang mulai melakukan verifikasi ulang.tegasnya
Harapan kami tentu proses di desa bisa berjalan efektif dan cepat selesai, sehingga hasilnya segera terang benderang untuk diteruskan kepada Bapak Bupati.
Kami menempuh jalur administratif ini secara santun sesuai undang-undang perkebunan maupun administrasi pemerintahan, dengan harapan persoalan kesalahan subjek data ini bisa diperbaiki secara musyawarah dan adil tanpa harus memaksa warga menempuh saluran hukum lanjutan, baik melalui upaya banding administratif, gugatan ke PTUN, maupun pelaporan terkait dugaan penggelapan hak dan pemalsuan data sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.”tambah warga.
Narahubung Media:
Taswin — Koordinator Perwakilan 53 Petani Rintisan KUD Tri Daya Mukti
Alamat: Dusun Jelemuk Hilir, RT 001 / RW 001, Desa Mekar Harapan, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang
(A ‘ang Sanjaya /Red)
Jurnalis : A'ang Sanjaya
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 23 April 2021 sebagai Kepala Biro (Kabiro) Kab. Ketapang - Kalimantan Barat. Email : aang.sanjaya@mediasuaramabes.co.id

Saat ini belum ada komentar