Kisruh Legislatif Dan Eksekutif di Bandung Barat, Pelayanan Publik Jadi Terhambat
- account_circle Kikin Sodikin
- calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
- visibility 236
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes |Bandung Barat – Sejumlah Ketua Ormas dan LSM se-Kabupaten Bandung Barat menyikapi isu memanasnya hubungan antara legislatif dengan Eksekutif ditubuh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu terakhir.
Dalam polemik yang terjadi di pemerintahan kab.bandung barat , legislatif dan eksekutif jadi pembahasan para ketua ormas LSM dan aktivis terutamanya Eksekutif yang paling disoroti di kab.bandung barat. Dalam hal yang menyangkut pemangkasan Pokir Dewan dan kemajuan kabupaten Bandung Barat dan pelayanan publik.
diduga adanya permasalahan antara legislatif dan eksekutif yang tidak harmonis tersebut, Ketua DPD LSM GARDA PATRIOT BERSATU Jawa Barat (Sudirman) “ berbeda pemahaman legislatif dan eksekutif jadi timbul perdebatan antara dprd dan sekda, kalau ini terus terjadi tanpa solusi bisa menggangu pokok pikiran (Pokir) aspirasi masyarakat dan jalannya roda pemerintahan, tegasnya.
Gara-gara tarik menarik anggaran Pokir DPRD kab.bandung barat dengan sekda sehingga perkembangan di bandung barat tidak optimal bisa menjadi mempengaruhi pelayanan publik dan berdampak pada usulan-usulan Musrenbang dan Musrendes, kalau seperti ini terus lebih baik sekda lengser/diganti. Tegasnya Ketua Dpw Garda patriot bersatu jawa barat
Sebagai kontrol sosial dimasyarakat, ketua Ormas Sundawani Wirabuana yang di nahkodai oleh kang Asep Layunk ‘jika sekda sekarang masih tetap menjabat, kekhawatiran publik masyarakat kab.bandung barat akan mengurangi rasa kepercayaan terhadap Pemerintah kbb, seandainya aspirasi masyarakat di pangkas seperti hal yang sekarang terjadi, saya harapkan Lebih baik sekda lengser dengan Legowo. Tegasnya
Ketua LSM KERISTA dan ORMAS PAKU PADJADJARAN kbb menyatakan prihatin atas kisruh yang terjadi. Menurutnya, perseteruan politik di internal pemerintahan berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Kami melihat pembangunan di KBB jalan di tempat. Program untuk rakyat tertunda karena ada segelintir kepentingan. Ini harus segera disudahi kami mendukung penuh Bupati dan DPRD yang bekerja untuk kemajuan kbb, dan siap mengawal agar tidak ada penyimpangan,. Dan segera bapak sekda lengser/diganti” tegasnya.
“Kami ini mitra kritis. Kalau terus kisruh, kami tidak segan turun ke jalan dengan cara damai untuk mengingatkan,” tambahnya.
Sampai berita ini di terbitkan kekesalan para ketua ormas/LSM dan aktivis menjadi bahan refleksi untuk bupati Bandung Barat sehingga demi kemajuan bandung barat dan mensejahterakan masyarakat, harus memberikan ketegasan terhadap pejabat yang bisa merugikan bupati itu sendiri.
*jurnalis kikin
Jurnalis : Kikin Sodikin
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 6 Juni 2026 sebagai Wakil Kepala Perwakilan Wilayah Prov. Jawa Barat. Email : kikin.sodikin@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar