Hukum Mandul di Jalan Protokol: Skandal Mafia BBM Bersubsidi Kuala Mempawah Telanjangi Integritas Aparat
- account_circle Hepni Jaya Kusuma
- calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
- visibility 96
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BPH Migas Kecolongan Makro
Sebagai pemegang fungsi pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM, BPH Migas dinilai mandul di tingkat tapak. Kebocoran masif yang terus berulang membuat fungsi pengawasan makro dan evaluasi kuota daerah oleh lembaga ini patut dipertanyakan secara serius.
Pertamina Kalbar Terkesan Tutup Mata
Sebagai badan usaha penugasan, Pertamina Regional/Depot Kalbar sebenarnya memiliki “taring” administratif yang sangat kuat. Mereka berwenang menjatuhkan sanksi terhadap SPBU nakal, mulai dari:
Surat peringatan keras
Skorsing pasokan kuota
Hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)
Faktanya, pembiaran yang terjadi di lapangan membuat akuntabilitas pengawasan internal Pertamina kini berada di titik nadir.
Dalih “Tidak Tahu” Polres Mempawah Cacat Logika
Sorotan paling tajam mengarah ke Polres Mempawah sebagai pemilik wewenang absolut penegakan hukum pidana. Aktivitas ilegal para mafia BBM ini berlangsung terang-terangan di pinggir jalan protokol. Secara logika hukum, dalih “tidak tahu” sangat lemah dan tidak masuk akal. Pembiaran terhadap tindak pidana yang kasat mata ini jelas mengikis habis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Penulis Hepni Jaya Kusuma
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 3 Juni 2021 sebagai Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil_ Prov. Kalimantan Barat. Email : hepni.kusuma@mediasuaramabes.coid
Saat ini belum ada komentar