Pertalite

MediaSuaraMabes | Sulawesi Utara – Kebijakan sementara berlangsung selama delapan hari, mulai 16 hingga 23 Oktober 2026. ESDM akan melakukan evaluasi lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait. Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU akan menerapkan ketentuan pengisian dengan sistem ganjil-genap mulai Jumat, 16 Oktober 2026, hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Kebijakan […]

MediaSuaraMabes | Sukabumi — Aktivitas distribusi Pertalite di SPBN 38.43301, Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah sejumlah awak media melakukan investigasi terkait informasi dugaan penyaluran BBM yang tidak sesuai peruntukan, Kamis (1/10). Informasi tersebut diperoleh dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sumber menyebut adanya dugaan Pertalite yang seharusnya diperuntukkan bagi […]

MediaSuaraMabes | Kapuas, Kalteng – Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, dugaan tersebut terjadi di SPBU Nomor 65.735.002 yang berada di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di jalur lintas Palangka Raya–Buntok. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan pada Rabu, 8 Juli 2026, […]

MediaSuaraMabes, Ketapang – Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. SPBU 64.788.16 yang berada di Kecamatan Sungai Laur menjadi sorotan setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas pemindahan BBM dari truk tangki merah putih ke tangki industri serta kendaraan pikap. Video tersebut memicu perhatian publik […]

MediaSuaraMabes, Mempawah – Praktik lancung penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kuala Mempawah menjadi potret buram ambyarnya penegakan hukum di tanah air. Ironisnya, di tengah berlapisnya regulasi dan canggihnya sistem barcode MyPertamina besutan BPH Migas, manipulasi justru melenggang kangkung secara masif di lapangan. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, […]