Mazhab Nusantara Seri 4: Budi Dinilai Menjadi Fondasi Kebijaksanaan di Tengah Kemajuan Teknologi

MediaSuaraMabes | Jakarta – Gagasan Mazhab Nusantara kembali mengangkat persoalan mendasar mengenai hubungan antara kecerdasan, moralitas, dan arah kemajuan peradaban. Dalam Seri 4 bertajuk “Budi: Fondasi Kebijaksanaan Nusantara”, MJP Hutagaol ’86 menekankan pentingnya Budi sebagai landasan etis agar pengetahuan, teknologi, dan kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab.

Gagasan tersebut berangkat dari satu persoalan utama: kemampuan manusia untuk mengetahui dan melakukan sesuatu tidak selalu berjalan seiring dengan kebijaksanaan dalam menentukan tujuan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka berbagai peluang bagi kehidupan manusia. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan ketika kemampuan yang semakin besar tidak diimbangi pertimbangan moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran terhadap dampaknya bagi masyarakat.

Ilmu pengetahuan, misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan. Kekuasaan dapat menjadi instrumen pelayanan publik, tetapi penggunaannya tetap membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban.

Dalam konteks tersebut, Budi ditempatkan sebagai salah satu landasan penting untuk menilai bukan hanya apa yang mampu dilakukan manusia, melainkan juga apa yang patut dilakukan.

Dalam uraian Seri 4, Budi dipahami sebagai kemampuan menimbang pengetahuan, kehendak, dan tindakan berdasarkan pertimbangan moral serta tanggung jawab terhadap sesama dan kehidupan.

Pengertian ini tidak menempatkan Budi sebagai lawan kecerdasan. Sebaliknya, Budi dipandang sebagai unsur yang membantu mengarahkan kecerdasan agar menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan yang perlu diajukan tidak berhenti pada apakah suatu tujuan dapat dicapai. Pertanyaan berikutnya ialah apakah tujuan tersebut layak diperjuangkan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risikonya, dan bagaimana dampaknya terhadap kepentingan bersama.

Dengan demikian, ukuran kemajuan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menciptakan teknologi, mengumpulkan kekayaan, atau memperluas kekuasaan. Kualitas keputusan dan konsekuensinya bagi kehidupan manusia juga perlu menjadi bagian dari penilaian.

Pembahasan Budi juga membuka ruang untuk meninjau kembali beragam warisan pemikiran dan praktik sosial di Nusantara.

Tradisi musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap kehidupan, serta tanggung jawab sosial dapat menjadi bahan kajian untuk memahami bagaimana nilai kebijaksanaan diterapkan dalam masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda.

Namun, Nusantara tidak dapat dipandang sebagai masyarakat yang sejak awal memiliki satu konsep Budi yang seragam. Keragaman bahasa, adat, sejarah, dan tradisi pemikiran merupakan bagian penting dari kenyataan sosial kawasan ini.

Karena itu, pengembangan Mazhab Nusantara membutuhkan pendekatan yang terbuka dan kritis. Warisan masa lalu perlu dipahami sesuai konteksnya, sementara praktik yang mengandung ketidakadilan harus tetap dapat dievaluasi.

Menghargai tradisi bukan berarti menerima seluruh praktik lama tanpa pemeriksaan. Sebaliknya, nilai yang masih relevan perlu dikembangkan agar mampu menjawab persoalan masyarakat masa kini.

Relevansi Budi semakin penting ketika kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berkembang dan mulai digunakan dalam berbagai bidang kehidupan.

AI mampu mengolah data, mengenali pola, menghasilkan teks, dan membantu analisis dalam waktu singkat. Meski demikian, kemampuan menghasilkan jawaban tidak otomatis menjamin bahwa setiap keputusan yang melibatkan teknologi tersebut memenuhi pertimbangan moral dan kepentingan publik.

Penggunaan AI tetap memerlukan pengawasan manusia, transparansi yang sesuai, serta mekanisme pertanggungjawaban. Keputusan yang berdampak terhadap hak dan kehidupan masyarakat tidak cukup dinilai hanya berdasarkan efisiensi atau kecepatan teknologi.

Bagi Indonesia, tantangan strategisnya bukan sekadar menguasai teknologi, melainkan memastikan pemanfaatannya mendukung kualitas sumber daya manusia, memperluas manfaat pembangunan, dan mengurangi risiko ketimpangan.

Prinsip serupa berlaku dalam pengelolaan energi, mineral strategis, data, dan kekayaan alam. Berbagai sumber daya tersebut dapat mendukung pembangunan, tetapi hasilnya sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan, tata kelola, dan pertanggungjawaban dalam penggunaannya.

Dalam kerangka pemikiran ini, pengetahuan memberikan kemampuan, teknologi memperluas daya, dan kekuasaan memperbesar jangkauan tindakan. Budi menjadi pengingat mengenai arah, batas, dan tanggung jawab yang menyertai semuanya.

Seri 4 merupakan kelanjutan dari rangkaian tulisan Mazhab Nusantara yang sebelumnya membahas pengertian mazhab, mazhab sebagai jalan berpikir, serta pertanyaan mengenai kemungkinan adanya cara berpikir Nusantara.

Pada tahap ini, pembahasan diarahkan pada nilai yang dapat menuntun cara berpikir tersebut. Budi diajukan sebagai salah satu kemungkinan fondasi etika dalam kerangka pemikiran Mazhab Nusantara yang sedang dirumuskan.

Penempatan tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan gagasan, bukan klaim bahwa Budi merupakan satu-satunya nilai yang menyatukan seluruh sejarah dan kebudayaan Nusantara.

Mazhab Nusantara, dalam kerangka ini, perlu dibangun melalui dialog dengan sejarah, ilmu pengetahuan, pengalaman masyarakat, dan perkembangan pemikiran dunia. Gagasannya juga harus terbuka terhadap kritik serta pengujian agar tidak berhenti sebagai romantisme masa lalu.

Ukuran keberhasilannya bukan sekadar kebanggaan terhadap identitas Nusantara, melainkan sejauh mana gagasan tersebut mampu memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan nyata.

Persoalan utama yang diangkat dalam Seri 4 adalah kebutuhan untuk membedakan antara kemampuan dan kepatutan. Manusia mungkin mampu melakukan banyak hal, tetapi setiap tindakan tetap perlu dinilai berdasarkan tujuan, dampak, dan tanggung jawabnya.

Budi karena itu dapat menjadi titik berangkat untuk membangun pemikiran yang menghubungkan kecerdasan dengan kebijaksanaan, kemajuan dengan kemanusiaan, serta pengetahuan dengan tanggung jawab sosial.

Nusantara tidak harus menutup diri dari perkembangan dunia untuk merumuskan identitas pemikirannya. Sebaliknya, pengenalan terhadap akar budaya dapat berjalan bersama keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan gagasan dari berbagai peradaban.

Sumbangan suatu peradaban pada akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari apa yang berhasil diciptakan, tetapi juga dari nilai yang diwujudkan dan kualitas kehidupan yang berhasil diperbaiki.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Budi dapat diterjemahkan menjadi prinsip nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pertanyaan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan berikutnya dalam Mazhab Nusantara Seri 5 — “Pancasila: Nilai, Kebijaksanaan, dan Arah Peradaban.”