Setelah Pergantian Menkeu, Kemana Arah Kebijakan Ekonomi Presiden?

MediaSuaraMabes | Jakarta — Pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026.

Pengangkatan Suahasil ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Serah terima jabatan kemudian berlangsung di Kementerian Keuangan pada Selasa, 15 September 2026.

Pergantian tersebut menempatkan arah kebijakan fiskal dan ekonomi pemerintah kembali menjadi perhatian. Pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai pergantian pejabat, tetapi juga bagaimana kebijakan keuangan negara akan diarahkan untuk mendukung target pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pandangan Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol ’86, arah kebijakan ekonomi perlu dilihat dari kemampuan negara menghubungkan kebijakan fiskal dengan investasi, industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

APBN 2027 DAN TARGET PERTUMBUHAN

RAPBN 2027 dirancang dengan pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Pemerintah juga menempatkan sejumlah agenda prioritas, antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan serta pengurangan kemiskinan.

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen membuat tantangan kebijakan fiskal semakin besar. Pertumbuhan tersebut membutuhkan dukungan investasi, peningkatan produktivitas, penguatan industri serta penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran atau tingkat pertumbuhan ekonomi.

Persoalan yang lebih mendasar adalah berapa besar nilai tambah yang dapat dipertahankan di dalam negeri dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi memberikan dampak kepada masyarakat.

HILIRISASI DAN RANTAI NILAI

Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Namun, pengelolaan sumber daya tersebut menghadirkan tantangan untuk membangun rantai nilai yang lebih panjang di dalam negeri.

Hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan mengolah komoditas sebelum diekspor. Dalam perspektif industrialisasi, hilirisasi juga berkaitan dengan kemampuan membangun industri pengolahan, teknologi, manufaktur, logistik dan pasar.

Rantai ekonomi tersebut dapat digambarkan sebagai:

SUMBER DAYA → PRODUK → INDUSTRI → TEKNOLOGI → LOGISTIK → PASAR.

Semakin banyak mata rantai yang dapat dikembangkan di dalam negeri, semakin besar potensi nilai ekonomi, kesempatan kerja dan penguasaan teknologi yang dapat tercipta.

SAWIT DAN AGENDA KETAHANAN ENERGI

Sektor kelapa sawit menjadi salah satu contoh bagaimana komoditas dapat dihubungkan dengan kebijakan energi dan industri.

Pemerintah pada 2026 meluncurkan mandatori biodiesel B50, yaitu campuran biodiesel berbasis sawit dengan solar. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi, meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

Dengan demikian, sawit tidak hanya dipandang sebagai komoditas perkebunan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan industri energi, lapangan kerja, nilai tambah dan penghematan devisa.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pengembangan industri turunannya semakin memperkuat kapasitas produksi dan teknologi nasional.

NIKEL DAN INDUSTRIALISASI

Hal serupa berlaku terhadap komoditas mineral, termasuk nikel.

Indonesia telah mendorong kebijakan hilirisasi mineral. Namun, tantangan jangka panjangnya adalah bagaimana pengolahan sumber daya mineral dapat berkembang dari sekadar bahan olahan menjadi komponen industri, manufaktur dan teknologi dengan nilai tambah yang semakin tinggi.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari volume produksi atau investasi, tetapi juga dari panjangnya rantai industri yang terbentuk di Indonesia.

PUPUK DAN KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan juga memiliki hubungan erat dengan industri dan kebijakan fiskal.

Produktivitas pertanian membutuhkan ketersediaan pupuk, benih, air, teknologi, infrastruktur, pembiayaan dan sistem distribusi yang efisien.

Karena itu, ketahanan pangan tidak semata-mata mengenai kemampuan menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga kemampuan menjaga seluruh sistem produksi dan distribusinya.

Dalam kerangka tersebut, sektor pupuk, pertanian, industri pengolahan dan logistik perlu dipandang sebagai bagian dari satu ekosistem ekonomi.

INDUSTRI KAPAL DAN LOGISTIK

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan konektivitas dan biaya logistik.

Industri kapal dan transportasi laut memiliki peran dalam menghubungkan pusat produksi dengan pusat industri dan pasar.

Kapal bukan hanya sarana transportasi, tetapi bagian dari infrastruktur yang mendukung distribusi barang antarpulau.

Penguatan industri maritim nasional karena itu dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni mendukung industrialisasi, perdagangan dan konektivitas ekonomi.

PERAN STRATEGIS MENTERI KEUANGAN

Pergantian Menteri Keuangan membuat perhatian publik tertuju pada bagaimana kebijakan fiskal selanjutnya akan dijalankan.

Setelah dilantik, Suahasil Nazara menyatakan mendapat arahan Presiden untuk menjaga keuangan negara, termasuk kesehatan dan kredibilitasnya. Ia juga menegaskan APBN harus mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.

Dengan RAPBN 2027 yang tetap ekspansif namun disertai target defisit 2,40 persen terhadap PDB, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan kesinambungan fiskal.

Di sinilah kebijakan fiskal menjadi penting dalam menentukan bagaimana sumber daya negara dialokasikan untuk berbagai agenda pembangunan.

PERTUMBUHAN HARUS TERHUBUNG DENGAN KESEJAHTERAAN

Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya perlu diterjemahkan ke dalam aktivitas ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Investasi perlu menciptakan kegiatan produksi. Industrialisasi perlu meningkatkan produktivitas. Hilirisasi perlu menghasilkan nilai tambah. Pembangunan infrastruktur perlu memperlancar aktivitas ekonomi. Dan seluruh proses tersebut perlu membuka kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Karena itu, beberapa indikator yang relevan untuk diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi antara lain:

Pertama, peningkatan nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri.

Kedua, penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, peningkatan penguasaan teknologi dan kapasitas industri nasional.

Keempat, penguatan ketahanan pangan dan energi.

Kelima, pengurangan ketergantungan terhadap impor strategis.

Keenam, kesinambungan fiskal dan kredibilitas pengelolaan APBN.

Ketujuh, sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

APBN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN

Pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, yang akan menjadi perhatian publik adalah kesinambungan dan implementasi kebijakan setelah pergantian tersebut.

APBN bukan sekadar catatan penerimaan dan belanja negara. Dalam kebijakan pembangunan, APBN merupakan instrumen untuk membiayai prioritas pemerintah sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.

Karena itu, arah kebijakan ekonomi setelah pergantian Menteri Keuangan perlu diamati melalui kebijakan konkret: bagaimana investasi didorong, bagaimana industri dikembangkan, bagaimana hilirisasi menghasilkan nilai tambah, bagaimana ketahanan pangan dan energi diperkuat, serta bagaimana keberlanjutan fiskal dijaga.

Pada akhirnya, tantangan Indonesia bukan hanya memiliki sumber daya alam, tetapi bagaimana mengubah sumber daya tersebut menjadi produktivitas, teknologi, industri dan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Pertanyaan yang relevan untuk publik bukan semata-mata siapa yang menduduki kursi Menteri Keuangan, tetapi bagaimana kebijakan fiskal dan ekonomi diterjemahkan menjadi pembangunan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol ’86
Jakarta, 15 September 2026