Pancasila, Nusantara, dan Mercusuar Dunia: Ketika Dunia Kehilangan Arah, Apakah Indonesia Memiliki Tawaran Peradaban?

MediaSuaraMabes | Jakarta – Perubahan geopolitik global, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), persaingan teknologi, serta meningkatnya polarisasi sosial menjadi bagian dari dinamika dunia yang dihadapi masyarakat internasional saat ini.

Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai memiliki pengalaman sejarah dan fondasi kebangsaan yang dapat menjadi bahan refleksi dalam membangun arah peradaban di tengah perubahan global.

Pandangan tersebut disampaikan Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol dalam sebuah tulisan bertajuk “Pancasila, Nusantara, dan Mercusuar Dunia”, tertanggal Jakarta, 31 Mei 2026.

Menurut Hutagaol, perkembangan teknologi dan konektivitas global tidak selalu berjalan seiring dengan kematangan moral, ketahanan sosial, dan pencarian makna kehidupan manusia.

Ia menyoroti sejumlah persoalan global, mulai dari konflik geopolitik, konsentrasi kekuatan ekonomi, perkembangan AI, hingga pengaruh media sosial dan algoritma terhadap pola konsumsi informasi masyarakat.

“Dunia menjadi semakin maju secara teknologi, tetapi belum tentu semakin matang secara peradaban,” demikian salah satu gagasan utama yang dikemukakan dalam tulisan tersebut.

Nusantara dan Jejak Keterhubungan dengan Dunia

Hutagaol kemudian mengajak melihat kembali sejarah Nusantara yang menurutnya sejak masa lampau telah terhubung dengan jaringan perdagangan dan pertukaran budaya internasional.

Barus di pesisir barat Sumatera, misalnya, dikenal dalam sejarah perdagangan kawasan sebagai salah satu wilayah penting yang berkaitan dengan komoditas seperti kapur barus. Jaringan perdagangan maritim juga menghubungkan kepulauan Nusantara dengan berbagai kawasan di Asia.

Dalam perkembangannya, muncul pusat-pusat kekuatan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang memiliki pengaruh terhadap hubungan antarkawasan di Asia Tenggara.

Dari perspektif tersebut, Nusantara tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan wilayah kepulauan, tetapi juga sebagai ruang interaksi manusia, perdagangan, kebudayaan, pengetahuan, dan kekuasaan.

Hutagaol menilai pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap dunia tidak selalu berarti kehilangan identitas.

“Jati diri Nusantara sesungguhnya bukan isolasi, melainkan kemampuan menyerap dunia tanpa kehilangan identitasnya sendiri,” tulisnya.

Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Nusantara

Dalam tulisannya, Hutagaol membedakan antara Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Nusantara.

Indonesia merupakan negara modern yang diproklamasikan pada 1945. Sementara Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.

Adapun Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang tercantum pada pita yang dicengkeram Garuda Pancasila.

Ungkapan tersebut berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada masa Majapahit dan secara umum dimaknai sebagai prinsip persatuan dalam keberagaman.

Sementara wawasan Nusantara berkembang sebagai konsep geopolitik Indonesia yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Karena itu, menurut Hutagaol, keempat unsur tersebut tidak seharusnya dicampuradukkan. Masing-masing memiliki kedudukan dan konteks berbeda, namun dapat dibaca sebagai bagian dari perjalanan pemikiran kebangsaan Indonesia.

Pancasila dan Gagasan Keseimbangan

Hutagaol juga menempatkan Pancasila sebagai salah satu fondasi pemikiran yang berupaya mempertemukan berbagai kepentingan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dipandang memiliki relevansi dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.

Dalam konteks tersebut, Pancasila menurutnya tidak cukup dipahami sebatas hafalan atau simbol kenegaraan.

Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan kepemimpinan.

“Apabila Pancasila hanya berhenti sebagai hafalan, maka ia akan menjadi dokumen sejarah,” tulisnya.

Sebaliknya, ia berpandangan bahwa nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kebijakan dan kehidupan nyata agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Mercusuar Dunia dan Gagasan Peran Indonesia

Salah satu bagian penting dalam tulisan tersebut adalah pembahasan mengenai gagasan Indonesia sebagai “Mercusuar Dunia” yang pernah dikemukakan dalam pemikiran politik Presiden Soekarno.

Hutagaol menggunakan metafora mercusuar sebagai simbol negara yang memberikan arah, bukan sebagai kekuatan yang mendominasi negara lain.

Dalam kerangka tersebut, Indonesia diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun hubungan antarbangsa melalui diplomasi, kerja sama, perdamaian, kemanusiaan, serta pertukaran pengetahuan dan kebudayaan.

Gagasan itu kemudian dikaitkan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan Nusantara sebagai bagian dari identitas kebangsaan Indonesia.

Tantangan Era Digital

Perubahan teknologi menjadi salah satu perhatian lain dalam tulisan tersebut.

Hutagaol menilai perkembangan AI, platform digital, algoritma, dan penguasaan data telah menciptakan bentuk baru ketergantungan yang berbeda dengan pola kolonialisme klasik.

Ia menggunakan istilah “kolonialisme digital” untuk menggambarkan risiko ketergantungan terhadap teknologi, platform, data, serta ekosistem digital yang sebagian besar dikembangkan dan dikendalikan oleh kekuatan ekonomi dan teknologi tertentu.

Namun, persoalan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan teknologi, literasi digital, perlindungan data, kemampuan riset, serta kapasitas sumber daya manusia.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan sekadar bagaimana Indonesia menggunakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi dikembangkan dan dimanfaatkan tanpa mengabaikan kepentingan manusia dan masyarakat.

Tantangan Pancasila di Abad ke-21

Menurut Hutagaol, tantangan Pancasila pada masa kini bukan lagi sekadar bagaimana masyarakat menghafalkan lima sila.

Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

Ia mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai keadilan hukum, pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan, pemanfaatan teknologi, serta praktik demokrasi.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurutnya, penting untuk terus dibahas karena kemajuan suatu negara tidak hanya dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi dan penguasaan teknologi, tetapi juga dari kemampuan menjaga karakter, keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan.

Tetap Menjadi Indonesia di Tengah Perubahan Dunia

Pada bagian akhir tulisannya, Hutagaol menekankan bahwa Indonesia memiliki sejumlah modal strategis, baik dari sisi geografis, demografis, sumber daya, maupun pengalaman sejarah.

Namun modal tersebut membutuhkan arah kebijakan dan kemampuan bangsa dalam menjaga identitas serta kepentingan nasional.

Ia memandang tantangan Indonesia pada abad ke-21 bukan hanya mencapai status sebagai negara maju, tetapi juga memastikan bahwa modernisasi tidak membuat bangsa kehilangan karakter dan arah kebangsaannya.

Dalam perspektif tersebut, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan Nusantara ditempatkan sebagai bagian dari kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk membaca perubahan zaman.

“Bukan untuk mendominasi bangsa lain. Bukan untuk menggurui dunia. Melainkan untuk menunjukkan bahwa kemajuan, keberagaman, keadilan sosial, dan kemanusiaan masih dapat berjalan bersama dalam satu peradaban,” tulis Hutagaol.

Gagasan tersebut pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan reflektif: apakah Indonesia mampu membangun modernitas dengan tetap mempertahankan jati diri, sekaligus memberikan kontribusi konstruktif bagi masyarakat internasional?

Pertanyaan itu menjadi bagian dari perdebatan yang terus relevan ketika dunia memasuki era perubahan geopolitik, digitalisasi, kecerdasan buatan, dan kompetisi antarnegara yang semakin kompleks.

Jakarta, 31 Mei 2026
Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol