Dari Dua Kalimat Menjadi Sebuah Negara: Proklamasi, UUD 1945, dan Arsitektur Kelahiran Indonesia

MediaSuaraMabes | Jakarta – Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hanya terdiri atas dua kalimat pokok. Namun, dari teks yang singkat tersebut lahir sebuah momentum sejarah yang menandai berdirinya Indonesia sebagai bangsa yang menyatakan kemerdekaan dan menentukan nasibnya sendiri.

Demikian gagasan yang disampaikan Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol dalam tulisannya bertajuk “Dari Dua Kalimat Menjadi Sebuah Negara: Proklamasi, UUD 1945, dan Arsitektur Kelahiran Indonesia”, di Jakarta, 13 Agustus 2026.

Menurutnya, kelahiran Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari peristiwa pembacaan Proklamasi pada pagi 17 Agustus 1945. Di baliknya terdapat proses panjang berupa perjuangan bangsa, perdebatan mengenai dasar negara, penyusunan rancangan konstitusi, perbedaan pandangan antargenerasi, hingga kompromi politik para pendiri bangsa.

Hutagaol menekankan bahwa gagasan mengenai Indonesia merdeka telah dibicarakan sebelum Proklamasi.

Sidang pertama BPUPK berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan salah satu agenda utama membahas dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila sebagai philosophische grondslag dan Weltanschauung bagi Indonesia merdeka.

Pembahasan kemudian berlanjut. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menghasilkan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Selanjutnya, pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar terus dilakukan dalam rangkaian persidangan BPUPK.

“Indonesia memang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, tetapi pemikiran tentang negara Indonesia telah dikerjakan sebelum hari itu,” tulis Hutagaol.

Menurut dia, kemerdekaan membutuhkan keberanian, tetapi negara membutuhkan gagasan, dasar, tujuan, serta aturan untuk menjalankan kehidupan bernegara.

Situasi berubah cepat setelah Jepang menerima ketentuan penyerahan kepada Sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penerimaan tersebut kepada rakyat Jepang.

Perubahan situasi itu memunculkan perbedaan pandangan di kalangan tokoh pergerakan Indonesia mengenai waktu dan mekanisme pelaksanaan kemerdekaan.

Golongan muda mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan dan tidak menimbulkan kesan sebagai pemberian Jepang. Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu latar belakang peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.

Hutagaol melihat peristiwa tersebut bukan semata-mata sebagai pertentangan antara golongan muda dan golongan tua. Kedua kelompok memiliki tujuan yang sama, yakni Indonesia merdeka, tetapi berbeda dalam membaca momentum dan cara mencapai tujuan tersebut.

“Orang yang mempunyai tujuan sama tidak selalu mempunyai cara dan waktu yang sama untuk mencapainya,” tulisnya.

Pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta kembali ke Jakarta. Bersama Ahmad Soebardjo, keduanya kemudian terlibat dalam proses perumusan naskah Proklamasi di kediaman Laksamana Tadashi Maeda.

Konsep Proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno dengan masukan pemikiran dari Mohammad Hatta dan Ahmad Soebardjo. Setelah itu, naskah diketik oleh Sayuti Melik.

Dalam proses tersebut terdapat perubahan redaksional. Salah satunya adalah perubahan kata “penjerahan” menjadi “pemindahan” serta “dioesahakan” menjadi “diselenggarakan”.

Rumusan penandatanganan dalam naskah ketikan kemudian berbunyi “atas nama bangsa Indonesia” dengan Soekarno dan Hatta sebagai penandatangan.

Bagi Hutagaol, perubahan kata-kata tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan Proklamasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari perumusan pernyataan politik yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa.

Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00, Soekarno didampingi Mohammad Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan di Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

Teks tersebut sangat singkat. Kalimat pertama menyatakan kemerdekaan Indonesia, sedangkan kalimat kedua menyatakan bahwa hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Tidak terdapat uraian mengenai kementerian, anggaran negara, pertahanan, pendidikan, ekonomi, maupun hubungan luar negeri.

Menurut Hutagaol, hal tersebut karena Proklamasi bukanlah konstitusi. Proklamasi merupakan pernyataan politik dan historis mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Dua kalimat itu membuka pintu. Tetapi setelah pintu kemerdekaan terbuka, sebuah negara harus dibangun,” tulisnya.

Sehari setelah Proklamasi, pada 18 Agustus 1945, PPKI bersidang. Pada momentum tersebut UUD 1945 ditetapkan dan Soekarno serta Mohammad Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam proses menjelang penetapan konstitusi tersebut juga terjadi penyesuaian rumusan dasar negara. Rumusan sila pertama yang ditetapkan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hutagaol memandang proses 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945 sebagai rangkaian penting dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Ia menilai sejarah tersebut tidak perlu disederhanakan seolah-olah seluruh pendiri bangsa sejak awal memiliki pandangan yang sama. Justru terdapat perbedaan pandangan, perdebatan, serta kebutuhan untuk mencari titik temu demi membangun negara yang dapat menaungi seluruh rakyat Indonesia.

“Indonesia tidak lahir karena semua pendirinya berpikir sama. Indonesia dapat berdiri karena ketika menghadapi keputusan yang menentukan, mereka mampu menempatkan sesuatu yang lebih besar daripada diri dan kelompoknya: Indonesia,” tulisnya.

Dalam perspektif tersebut, Proklamasi dan UUD 1945 memiliki hubungan yang tidak terpisahkan.

Proklamasi menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Sementara UUD 1945 memberikan landasan bagi penyelenggaraan negara.

Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan negara, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, Proklamasi dan konstitusi merupakan bagian dari rangkaian sejarah yang menghubungkan pernyataan kemerdekaan dengan pembentukan negara.

Pada 17 Agustus 2026, Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Bagi Hutagaol, peringatan tersebut tidak semestinya hanya menjadi momentum seremonial.

Generasi sekarang juga perlu memahami pertanyaan mendasar yang pernah dihadapi para pendiri bangsa: untuk apa Indonesia merdeka?

Kemerdekaan, menurutnya, harus terus diterjemahkan dalam kehidupan bernegara melalui perlindungan rakyat, kesejahteraan, pendidikan, keadilan, kedaulatan, serta kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia.

Generasi saat ini memang tidak menghadapi situasi yang sama dengan para pendiri bangsa pada 1945. Namun, tanggung jawab untuk menjaga arah perjalanan negara tetap menjadi bagian dari amanat kemerdekaan.

Karena itu, menghormati 17 Agustus bukan hanya dengan mengenang dua kalimat Proklamasi, tetapi juga memahami proses sejarah yang melahirkannya, konstitusi yang menyusulnya, serta tanggung jawab yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Kemerdekaan bukan hanya sebuah tanggal. Kemerdekaan adalah amanat untuk terus membangun negara.”