BOLA PANAS BP2TD MEMPAWAH: Kasus Gubernur Kalbar Resmi Ditarik ke Mabes Polri, IKAMI Sulsel Desak Pengusutan Tanpa Pandang Bulu

MediaSuaraMabes | Jakarta — Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah yang menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat kini memasuki babak baru yang kian panas. Kasus yang dinilai lama mengendap di daerah tersebut kini resmi diambil alih langsung oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Prudensi dari sumber internal Mabes Polri dan Polda Kalbar pada Jumat (25/6/2026), pelimpahan perkara skala besar ini sengaja dilakukan demi mengikis potensi intervensi politik lokal serta mengakselerasi penuntasan perkara secara total.

“Bebaskan dari Beban Politik Daerah!”

Langkah tegas Mabes Polri ini mendapat respons keras dari kalangan aktivis mahasiswa. Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI SulSel) Kabupaten Mempawah, Muslim, menilai penarikan kasus ke tingkat pusat sebagai angin segar yang sudah lama dinantikan publik.

Menurutnya, kasus ini memerlukan keberanian hukum tingkat tinggi agar tidak terus-menerus menjadi misteri di mata masyarakat.

“Harapannya jelas, agar penanganan bisa jauh lebih cepat, bebas dari tekanan politik, dan kasus yang sudah lama mengendap ini segera tuntas. Ketika Kortas Tipikor turun tangan langsung, kami menuntut proses hukum yang benar-benar profesional dan transparan,” ujar Muslimin, Jumat (24/7/2026).

Muslim juga menyoroti lambatnya progres hukum terdahulu, padahal perkara dugaan korupsi BP2TD Mempawah ini telah mendapatkan pengawasan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Publik menagih kepastian hukum! Jangan sampai perkara yang bahkan sudah mendapat supervisi KPK justru terus mengendap tanpa penyelesaian yang jelas,” ungkapnya.

Pelimpahan wewenang ke Mabes Polri dipandang sebagai langkah strategis untuk mensterilkan proses hukum dari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) di daerah.

Beberapa poin krusial yang ditekankan dalam penanganan kasus ini meliputi:
Sterilisasi Hambatan: Memotong potensi hambatan politik maupun birokrasi yang berisiko menyandera penyidikan di tingkat lokal.

Kepastian Hukum: Mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Kalimantan Barat.

Mengakhiri pernyataannya, Muslim melayangkan pesan menohok bagi para penyidik Mabes Polri yang kini memegang berkas perkara tersebut.

“Yang paling penting sekarang adalah keberanian untuk menuntaskan kasus ini sampai selesai. Jangan ada tebang pilih! Korupsi adalah kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara secara langsung,” pungkasnya tegas.