Soroti Penindakan Tambang di Kalbar, Pengamat Pertanyakan Mengapa Kaltim yang Diduga Lebih Parah Belum Tersentuh?
- account_circle Sudarnarto
- calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
- visibility 177
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes, Jakarta – Muncul sorotan tajam terhadap langkah penegakan hukum yang belakangan mengarah pada persoalan pertambangan di Kalimantan Barat (Kalbar). Sejumlah kalangan mempertanyakan mengapa perhatian aparat penegak hukum terfokus pada Kalbar, sementara dugaan aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang disebut-sebut lebih masif justru belum terlihat mendapat penanganan yang sama.
Salah satu pemerhati persoalan hukum dan pertambangan menilai terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, jika tujuan utama adalah membersihkan praktik pertambangan ilegal, maka wilayah-wilayah yang selama ini kerap disebut sebagai titik rawan juga harus menjadi prioritas.
“Publik berhak bertanya, mengapa Kalbar menjadi fokus, sementara Kaltim yang selama ini ramai diperbincangkan terkait dugaan aktivitas tambang ilegal justru belum terlihat menjadi sasaran utama. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada standar berbeda dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa sektor pertambangan di Kalimantan Timur memiliki kompleksitas yang jauh lebih besar karena diduga melibatkan berbagai kepentingan ekonomi dan politik. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat upaya penertiban tidak mudah dilakukan.
Dalam pandangannya, kasus yang berkembang di Kalbar diduga berkaitan dengan dinamika pasca-terungkapnya perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas pertambangan emas ilegal. Dugaan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai adanya konflik kepentingan antar kelompok yang terdampak oleh penegakan hukum.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa semua dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan profesional. Aparat penegak hukum diharapkan mampu menunjukkan independensi serta keberanian dalam menangani seluruh kasus tanpa membedakan wilayah maupun pihak-pihak yang terlibat.
“Penegakan hukum harus berjalan secara adil dan menyeluruh. Jika memang ada pelanggaran, siapapun pelakunya dan di manapun lokasinya harus diproses sesuai aturan. Masyarakat tentu berharap hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga berani menyentuh pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait mengenai berbagai dugaan yang berkembang tersebut. Publik pun menantikan transparansi dan konsistensi aparat dalam menuntaskan persoalan pertambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia.
Jurnalis : Sudarnarto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 14 Februari 2024 sebagai Jurnalis Prov. DKI Jakarta. Email : sudarnarto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar