Breaking News
light_mode
Trending HasTags
Beranda » Nasional » Sempat Dicari KPK, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Muncul di Sidang Kabinet Prabowo

Sempat Dicari KPK, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Muncul di Sidang Kabinet Prabowo

  • account_circle Saud Maruntung
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 43
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MediaSuaraMabes | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kehadiran Nusron ini menjadi sorotan publik setelah keberadaannya sempat dipertanyakan lantaran dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nusron sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

​Saat tiba di kompleks Istana Negara, Nusron tidak terpantau melewati pintu pilar yang lazim dilalui oleh para menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya. Meski demikian, kehadirannya terekam jelas dalam tayangan siaran langsung melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Dalam sidang kabinet tersebut, Nusron tampak mengenakan kemeja putih lengkap dengan peci hitam. Ia terlihat duduk di kursi yang telah disediakan sesuai dengan papan nama jabatannya.

​​Sebelumnya, Nusron tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Pada pemanggilan pertama, Rabu (7/10/2026), Nusron berhalangan hadir dengan alasan adanya agenda internal di Kementerian ATR/BPN.

​Penyidik KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026). Namun, Nusron kembali absen karena diketahui sedang berada di luar negeri. Berdasarkan catatan keimigrasian, Nusron sempat melakukan perjalanan ke Singapura dan Malaysia melalui jalur darat via Batam.

Ketidakhadiran berulang tersebut mendorong KPK mengeluarkan ultimatum tegas. Lembaga antirasuah itu meminta Nusron bersikap kooperatif dengan menghadiri agenda pemeriksaan serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan penyidik.

​Sebagai informasi, KPK hingga kini telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

​Kedelapan tersangka tersebut meliputi:

1.​Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I)

2.​Lampri (Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN)

3.​Adrianto Pitojo Adhi (Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk)

4.​Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (Politikus Partai Golkar)

5.​Arif Sugiyanto (Mantan Bupati Kebumen)

6.​Muhammad Fakhry (Swasta/Pihak Terkait)

7.​Erwin (Swasta/Pihak Terkait)

8.​Rizal Pahlevi (Swasta/Pihak Terkait)

​Dalam konstruksi perkaranya, KPK menyebut empat di antara para tersangka—yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry—merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Saat ini, seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

​Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026) lalu. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan 19 orang beserta barang bukti uang tunai senilai Rp106,3 miliar.

​Penulis: Saud Maruntung Marbun

Saud Maruntung

Jurnalis :

Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 3 November 2025 sebagai Jurnalis Kota Tangerang - Prov. Banten. Email : saud.maruntung@mediasuaramabes.co.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kesbangpol Jakarta Pusat Gelar Implementasi Kebijakan Ormas, FKKPBM Turut Hadir

    Kesbangpol Jakarta Pusat Gelar Implementasi Kebijakan Ormas, FKKPBM Turut Hadir

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Busrial
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah (FKKPBM) DPC Jakarta Pusat turut menghadiri kegiatan Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Kota Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Serba Guna Utama, Gedung PTSP Lantai I, Kantor Wali […]

  • Poral 2026 Resmi Ditutup, Koarmada RI Raih Juara Umum photo_camera 4

    Poral 2026 Resmi Ditutup, Koarmada RI Raih Juara Umum

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 138
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – Pekan Olahraga Angkatan Laut (Poral) Tahun 2026 resmi ditutup dalam upacara yang dipimpin Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana Madya TNI T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., di Lapangan Tenis Krida Segara, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026). Penutupan Poral 2026 menjadi penanda berakhirnya rangkaian kompetisi olahraga yang diikuti prajurit dari berbagai […]

  • Menyelaraskan Visi dan Misi Pengamanan, PLN Indonesia Power UBP Saguling Perkuat Sinergi dengan Forkopimcam Cipatat

    Menyelaraskan Visi dan Misi Pengamanan, PLN Indonesia Power UBP Saguling Perkuat Sinergi dengan Forkopimcam Cipatat

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Ujang Dadang
    • visibility 138
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Bandung Barat – Dalam upaya memperkuat sistem pengamanan aset strategis ketenagalistrikan serta meningkatkan koordinasi lintas instansi, PLN Indonesia Power UBP Saguling menggelar kegiatan Diskusi Bidang Keamanan Area Kecamatan Cipatat bersama Satuan Pengamanan (Satpam) PLTA Saguling. Kegiatan yang berlangsung di Gedung CSR Husni Sabar PLTA Saguling ini menjadi wadah untuk menyelaraskan visi, misi, dan […]

  • Mobilisasi Komcad Hadapi Demo Mahasiswa: Koalisi Sipil Tuding Pemerintah Lakukan Tindakan Ilegal photo_camera 6

    Mobilisasi Komcad Hadapi Demo Mahasiswa: Koalisi Sipil Tuding Pemerintah Lakukan Tindakan Ilegal

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle Saud Maruntung
    • visibility 164
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes, Jakarta – Suasana panas menyelimuti kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6). Aksi unjuk rasa massa mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi, termasuk BEM UI, terhenti di kawasan Tosari akibat barikade ketat aparat gabungan TNI-Polri. Namun, di balik pengamanan tersebut, muncul gejolak serius. Keterlibatan unsur TNI hingga dugaan pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) untuk […]

  • Memperingati  HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Wakapolda Kalbar Pimpin Upacara di Lapangan Jananuraga

    Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Wakapolda Kalbar Pimpin Upacara di Lapangan Jananuraga

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Hepni Jaya Kusuma
    • visibility 110
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Pontianak – Polda Kalimantan Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Jananuraga, Mapolda Kalbar, Senin (17/8). Upacara dipimpin Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Hindarsono, S.I.K., S.H., M.Hum., diikuti para Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar, seluruh personel Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polda Kalbar. Peringatan […]

  • Proyek BUMN Diduga Abaikan Hak Warga, Masyarakat Soroti Proses Penilaian Aset

    Proyek BUMN Diduga Abaikan Hak Warga, Masyarakat Soroti Proses Penilaian Aset

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle Aan Hermawan
    • visibility 172
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Bekasi – Sejumlah warga kampung mandiri desa setiamulya kecamatan Tarumajaya menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh BUMN. Mereka menilai proses penilaian aset (appraisal) dilakukan tanpa adanya persetujuan atau pemberitahuan yang jelas kepada pemilik lahan maupun bangunan. Menurut keterangan warga, mereka merasa hak atas kepemilikan aset yang sah tidak dihormati karena penilaian […]

expand_less