Breaking News
light_mode
Trending HasTags
Beranda » Nasional » Sempat Dicari KPK, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Muncul di Sidang Kabinet Prabowo

Sempat Dicari KPK, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Muncul di Sidang Kabinet Prabowo

  • account_circle Saud Maruntung
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • visibility 39
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MediaSuaraMabes | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kehadiran Nusron ini menjadi sorotan publik setelah keberadaannya sempat dipertanyakan lantaran dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nusron sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

​Saat tiba di kompleks Istana Negara, Nusron tidak terpantau melewati pintu pilar yang lazim dilalui oleh para menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya. Meski demikian, kehadirannya terekam jelas dalam tayangan siaran langsung melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Dalam sidang kabinet tersebut, Nusron tampak mengenakan kemeja putih lengkap dengan peci hitam. Ia terlihat duduk di kursi yang telah disediakan sesuai dengan papan nama jabatannya.

​​Sebelumnya, Nusron tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Pada pemanggilan pertama, Rabu (7/10/2026), Nusron berhalangan hadir dengan alasan adanya agenda internal di Kementerian ATR/BPN.

​Penyidik KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026). Namun, Nusron kembali absen karena diketahui sedang berada di luar negeri. Berdasarkan catatan keimigrasian, Nusron sempat melakukan perjalanan ke Singapura dan Malaysia melalui jalur darat via Batam.

Ketidakhadiran berulang tersebut mendorong KPK mengeluarkan ultimatum tegas. Lembaga antirasuah itu meminta Nusron bersikap kooperatif dengan menghadiri agenda pemeriksaan serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan penyidik.

​Sebagai informasi, KPK hingga kini telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

​Kedelapan tersangka tersebut meliputi:

1.​Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I)

2.​Lampri (Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN)

3.​Adrianto Pitojo Adhi (Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk)

4.​Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (Politikus Partai Golkar)

5.​Arif Sugiyanto (Mantan Bupati Kebumen)

6.​Muhammad Fakhry (Swasta/Pihak Terkait)

7.​Erwin (Swasta/Pihak Terkait)

8.​Rizal Pahlevi (Swasta/Pihak Terkait)

​Dalam konstruksi perkaranya, KPK menyebut empat di antara para tersangka—yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry—merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Saat ini, seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

​Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026) lalu. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan 19 orang beserta barang bukti uang tunai senilai Rp106,3 miliar.

​Penulis: Saud Maruntung Marbun

Saud Maruntung

Jurnalis :

Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 3 November 2025 sebagai Jurnalis Kota Tangerang - Prov. Banten. Email : saud.maruntung@mediasuaramabes.co.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • The Prabowonomic Institute / The Print “Pasal VS Pasar: Kami Pilih Konstitusi”

    The Prabowonomic Institute / The Print “Pasal VS Pasar: Kami Pilih Konstitusi”

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 175
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – The Prabowonomics Institute (The PRINT), yang diketuai oleh Yonge Sihombing, Penulis Buku Bilingual “Prabowonomics”, menyampaikan sikap resmi terkait pemberitaan The Australian 31 Juli 2026 karya Amanda Hodge berjudul “Bagaimana Pesona Prabowonomics Pudar” dan ulasan De Volkskrant 29-31 Juli 2026 yang menyebut adanya “krisis kepercayaan” terhadap ekonomi Indonesia. Kami menghargai kritik media […]

  • PJU Kodam III/Siliwangi dan Keluarga Besar TNI Perkuat Soliditas melalui Mini Soccer

    PJU Kodam III/Siliwangi dan Keluarga Besar TNI Perkuat Soliditas melalui Mini Soccer

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
    • account_circle Achmad Arif Rachman
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Bandung – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih., S.E. S.I.P. M.M., bersama Pejabat Utama (PJU) Kodam III/Siliwangi dan Keluarga Besar TNI mengikuti kegiatan olahraga bersama melalui pertandingan mini soccer yang digelar di Lapangan Serka Dedy Unadi, Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh No. 69, Kota Bandung, Jumat (26/6/2026). Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta tersebut turut dihadiri […]

  • Abdullah Puteh Pimpin Konsolidasi Internal DPP G8C Lewat Buka Puasa Bersama

    Abdullah Puteh Pimpin Konsolidasi Internal DPP G8C Lewat Buka Puasa Bersama

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes. Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Giring 8 Center (G8C) resmi menjadwalkan agenda buka puasa bersama sekaligus konsolidasi internal sebagai upaya mempererat tali silaturahmi antar-pengurus. Acara yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum DPP G8C, Prof. Dr. Ir. Abdullah Puteh, M.Si., ini dirancang untuk memperkokoh struktur organisasi di tengah suasana khidmat bulan suci Ramadhan. Momentum […]

  • Sofjan Yacoeb Dorong ABUJAPI Hadirkan Manfaat Nyata bagi BUJP, Satpam, dan Masyarakat

    Sofjan Yacoeb Dorong ABUJAPI Hadirkan Manfaat Nyata bagi BUJP, Satpam, dan Masyarakat

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 69
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Bali – Hasil Rakernas Bandung perlu diterjemahkan menjadi program terukur melalui pembinaan kompetensi, budaya pelayanan 4S, penguatan koordinasi wilayah, dan tanggung jawab manajemen BUJP (9/10/2026). Ketua Umum BPP Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Komjen Pol (P) Drs. Moch. Sofjan Yacoeb, MM., mendorong organisasi untuk menghadirkan manfaat nyata bagi pengurus, Badan Usaha […]

  • Mewakili Kapolres, Wakapolres Ketapang Hadiri Tradisi Pencucian Senjata Pusaka Tanah Kayong Di Pendopo Bupati Ketapang

    Mewakili Kapolres, Wakapolres Ketapang Hadiri Tradisi Pencucian Senjata Pusaka Tanah Kayong Di Pendopo Bupati Ketapang

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle A'ang Sanjaya
    • visibility 159
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Ketapang Kalbar – Mewakili Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR. Wakapolres Ketapang menghadiri kegiatan Pencucian Senjata Pusaka Tanah Kayong Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Bupati Ketapang, Kegiatan yang merupakan tradisi budaya tahunan masyarakat Kabupaten Ketapang tersebut berlangsung khidmat dan semarak dengan dihadiri unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta […]

  • BPKS Sabang Beli Kapal Pandu Rp4,9 Miliar Diduga Cepat Rusak, Media Suara Mabes Desak APH Periksa PPK dan Rekanan photo_camera 3

    BPKS Sabang Beli Kapal Pandu Rp4,9 Miliar Diduga Cepat Rusak, Media Suara Mabes Desak APH Periksa PPK dan Rekanan

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Hanafiah
    • visibility 331
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes, Sabang – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) diduga membeli kapal pandu multi purpose yang cepat rusak, meski anggaran pengadaannya mencapai Rp4,9 miliar. Media Suara Mabes Aceh mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan terkait. Berdasarkan hasil investigasi lapangan, BPKS Sabang pada 2022 menganggarkan pengadaan kapal multi purpose senilai […]

expand_less