Asam Fosfat dan Geopolitik Perang Fondasi, Indonesia Perlu Perkuat Kedaulatan Industri

MediaSuaraMabes | Jakarta – Ketergantungan terhadap bahan baku strategis, konsentrasi pemasok, dan penguasaan teknologi pengolahan menjadi faktor penting dalam menentukan daya tahan industri suatu negara. Salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam konteks tersebut adalah asam fosfat, bahan kimia yang berperan dalam industri pupuk dan sejumlah proses produksi material baterai.

Persoalan ini menjadi sorotan dalam analisis bertajuk “Asam Fosfat dan Geopolitik Perang Fondasi: Ketika Bahan Baku Menjadi Instrumen Kekuatan Negara” yang ditulis oleh MJP Hutagaol ’86. Tulisan tersebut menempatkan rantai pasok bahan baku strategis sebagai salah satu aspek penting dalam membaca persaingan ekonomi dan teknologi global.

Dalam analisisnya, MJP Hutagaol menegaskan bahwa kekuatan negara pada era modern tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh penguasaan teknologi, energi, bahan baku, logistik, serta kapasitas industri pengolahan.

Persaingan antarnegara, menurut kerangka analisis tersebut, dapat berlangsung melalui perdagangan, penguasaan kapasitas produksi, persaingan teknologi, dan ketergantungan terhadap pemasok tertentu, tanpa harus melibatkan konflik bersenjata secara langsung.

Impor Asam Fosfat Indonesia Perlu Dicermati

Data World Integrated Trade Solution (WITS) untuk 2024 mencatat Indonesia mengimpor sekitar 48.385,7 ton asam fosfat dan asam polifosfat dengan kode HS 280920, senilai sekitar US$46,01 juta.

Dalam kategori tersebut, Tiongkok memasok sekitar 33.033,9 ton, Vietnam 7.285,5 ton, dan Filipina 7.000,8 ton. Dengan demikian, pangsa Tiongkok mencapai sekitar 68 persen dari volume impor yang tercatat dalam kategori produk tersebut.

Angka ini menunjukkan adanya konsentrasi pemasok yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan perdagangan dan industri.

Meski demikian, data tersebut tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh kebutuhan fosfat nasional. Statistik dengan kode HS 280920 hanya mencakup kategori produk tertentu, bukan keseluruhan batuan fosfat, pupuk fosfat, senyawa fosfat lainnya, maupun bahan dengan spesifikasi khusus untuk industri baterai.

Karena itu, pemetaan ketergantungan Indonesia memerlukan data yang lebih menyeluruh, meliputi produksi domestik, konsumsi, impor, ekspor, persediaan, kapasitas industri, serta proyeksi kebutuhan setiap sektor.

Penyusunan neraca fosfat nasional yang terintegrasi menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Maroko dan Tiongkok, Dua Pelajaran Strategis

Pengalaman Maroko memperlihatkan pentingnya menghubungkan sumber daya alam dengan kemampuan industri pengolahan. Negara tersebut memiliki cadangan batuan fosfat yang sangat besar dan mengembangkan industri turunan, termasuk asam fosfat dan pupuk.

Berdasarkan estimasi U.S. Geological Survey (USGS) untuk 2024, Maroko memiliki cadangan batuan fosfat sekitar 50 miliar ton. Pengembangan industri pengolahan dan jaringan pasar turut memperkuat posisinya dalam rantai pasok fosfat global.

Bagi Indonesia, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran untuk menilai peluang peningkatan nilai tambah. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi bahan baku, biaya energi, kebutuhan investasi, teknologi, infrastruktur, dan kepastian pasar domestik.

Sementara itu, dalam Global Critical Minerals Outlook 2025, International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa Tiongkok memproduksi sekitar 75 persen asam fosfat murni dunia yang penting bagi baterai lithium iron phosphate (LFP). Tiongkok juga mendominasi produksi material katoda LFP dan sel baterai LFP global pada 2024.

Konsentrasi produksi tersebut memperlihatkan pentingnya penguasaan teknologi dan kapasitas manufaktur dalam rantai nilai baterai.

Namun, dominasi produksi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penggunaan bahan baku sebagai alat tekanan geopolitik. Risiko strategis perlu dinilai berdasarkan kondisi pasar, kebijakan perdagangan, ketersediaan alternatif pemasok, dan bukti konkret mengenai potensi gangguan pasokan.

Hilirisasi Harus Berbasis Kelayakan Industri

Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa agenda hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga menghasilkan kemampuan teknologi, efisiensi, dan daya saing yang berkelanjutan.

Industri asam fosfat untuk pupuk dan kebutuhan kimia umum perlu dibedakan dari produksi asam fosfat dengan tingkat kemurnian tinggi untuk material baterai. Keduanya memiliki persyaratan bahan baku, proses pemurnian, standar mutu, dan pasar yang dapat berbeda.

Karena itu, pengembangan industri fosfat perlu didukung studi kelayakan teknis dan ekonomi yang mencakup ketersediaan bahan baku, biaya energi, kebutuhan modal, teknologi, dampak lingkungan, serta permintaan pasar yang dapat dibuktikan.

Indonesia juga perlu menilai bagian mana dari rantai nilai yang paling realistis untuk dikembangkan di dalam negeri, bagian mana yang masih membutuhkan kemitraan teknologi, dan bagaimana risiko ketergantungan dapat dikurangi tanpa mengorbankan daya saing industri.

Penguatan riset, peningkatan kompetensi tenaga ahli, diversifikasi pemasok, kontrak pasokan jangka panjang, dan persediaan penyangga bagi kebutuhan kritis merupakan sejumlah pilihan yang dapat dikaji sesuai karakteristik setiap produk.

Perang Fondasi: Energi, Data, dan Persepsi

Dalam kerangka Perang Fondasi yang dibahas MJP Hutagaol ’86, ketahanan industri dipahami melalui keterkaitan tiga unsur, yakni energi, data, dan persepsi.

Energi menentukan keandalan operasi dan struktur biaya industri. Data memungkinkan pemerintah dan pelaku usaha mengenali kebutuhan, kapasitas produksi, konsentrasi pemasok, serta risiko rantai pasok. Sementara itu, persepsi terhadap kepastian hukum dan konsistensi kebijakan dapat memengaruhi keputusan investasi dan kerja sama industri.

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Ketersediaan energi yang kompetitif perlu didukung data yang akurat, sedangkan iklim investasi yang positif harus ditopang kapasitas industri dan kepastian pelaksanaan kebijakan.

Analisis tersebut juga mengusulkan penerapan kerangka ESTOM sebagai pendekatan untuk membaca lingkungan strategis, mengumpulkan informasi, menganalisis persoalan, menentukan tindakan, dan menyesuaikan strategi terhadap perubahan kondisi.

Pendekatan ini menempatkan kualitas data dan kemampuan mengeksekusi kebijakan sebagai bagian penting dari ketahanan nasional.

Tiga Agenda untuk Indonesia

Dari analisis tersebut, terdapat tiga agenda yang layak dipertimbangkan dalam penguatan industri fosfat nasional.

Pertama, membangun neraca fosfat nasional. Data produksi, perdagangan, konsumsi, persediaan, kapasitas terpasang, dan proyeksi kebutuhan perlu diintegrasikan berdasarkan jenis produk dan spesifikasi penggunaannya.

Kedua, menguji peluang hilirisasi secara objektif. Pengembangan industri harus didasarkan pada studi kelayakan, kemampuan teknologi, struktur biaya, dampak lingkungan, serta prospek pasar yang terukur.

Ketiga, memperkuat ketahanan pasokan. Diversifikasi pemasok, pengembangan kapasitas domestik, kerja sama teknologi, dan persediaan penyangga untuk kebutuhan kritis dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi yang saling melengkapi.

Pelaksanaan agenda tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk industri, perdagangan, energi, pertanian, investasi, riset, dan keuangan.

Kedaulatan Industri Berarti Memiliki Pilihan

Asam fosfat memperlihatkan bahwa bahan baku yang tampak teknis dapat memiliki implikasi lebih luas terhadap pangan, industri, teknologi, dan posisi tawar negara.

Ketergantungan impor tidak selalu menjadi ancaman. Perdagangan internasional dapat memberikan akses terhadap bahan baku, efisiensi biaya, dan teknologi yang belum tersedia di dalam negeri. Namun, ketergantungan yang terkonsentrasi pada mata rantai penting perlu dipetakan dan dikelola secara terukur.

Dalam konteks ini, kedaulatan industri tidak harus diartikan sebagai kewajiban memproduksi seluruh kebutuhan di dalam negeri. Kedaulatan lebih tepat dipahami sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat, memiliki kapasitas produksi dan teknologi yang memadai, serta menyediakan alternatif ketika rantai pasok global mengalami gangguan.

Analisis MJP Hutagaol ’86 menempatkan penguatan fondasi industri sebagai bagian dari upaya Indonesia menghadapi perubahan lingkungan ekonomi dan geopolitik global.

Bagi Indonesia, langkah strategis tersebut perlu dimulai dari data yang dapat dipertanggungjawabkan, dilanjutkan dengan kajian kelayakan yang objektif, dan diwujudkan melalui kebijakan industri yang konsisten serta terukur.

Bersambung ke Seri 2: Indonesia—Dari Hilirisasi Menuju Kedaulatan Industri: Strategi Nasional Menghadapi Risiko Rantai Pasok Dunia.

Sumber rujukan:

1. World Integrated Trade Solution (WITS), Indonesia: Phosphoric Acid and Polyphosphoric Acids Imports by Country, 2024.
2. U.S. Geological Survey (USGS), data komoditas mineral dan batuan fosfat Maroko.
3. International Energy Agency (IEA), Global Critical Minerals Outlook 2025.