Breaking News
light_mode
Trending HasTags
Beranda » Daerah » Pemdes dan Warga Jangkar Asam Tolak Skema Sewa Lahan Bank Tanah Rp120 Juta per Hektare, Kajari Soroti Transaksional Lahan

Pemdes dan Warga Jangkar Asam Tolak Skema Sewa Lahan Bank Tanah Rp120 Juta per Hektare, Kajari Soroti Transaksional Lahan

  • account_circle Ramlie Arbaie
  • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
  • visibility 59
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

​MediaSuaraMabes | Manggar — Pemerintah Desa bersama masyarakat Jangkar Asam, Kabupaten Belitung Timur, secara tegas menyatakan keberatan dan menolak kebijakan Badan Bank Tanah yang menetapkan tarif sewa maupun jual beli lahan di wilayah mereka. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Jangkar Asam, Fahrizal, dalam forum pertemuan bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

​Permasalahan ini bermula dari terbitnya sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) milik Bank Tanah di kawasan Desa Jangkar Asam. Fahrizal mengungkapkan bahwa pada awal sosialisasi beberapa tahun lalu, warga dijanjikan bahwa lahan tersebut akan didistribusikan untuk dikelola langsung oleh masyarakat.

​”Dulu saat awal sosialisasi, dijanjikannya lahan itu untuk kesejahteraan masyarakat dan dikelola langsung oleh warga. Namun, kenyataannya setelah sertifikat HPL terbit, kami justru dihadapkan pada skema kerja sama yang mewajibkan warga menyewa atau membeli tanah yang selama ini sudah lama kami garap dan usahakan sendiri,” ujar Fahrizal saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

​Pihak desa dan warga menilai tarif yang dipatok oleh Bank Tanah sangat memberatkan perekonomian masyarakat lokal. Tarif tersebut berkisar antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per meter persegi, yang jika diakumulasikan mencapai sekitar Rp120 juta per hektare.

​Selain persoalan tarif yang dinilai tidak masuk akal, Pemerintah Desa Jangkar Asam juga menyoroti ketiadaan petunjuk teknis (juknis) serta kejelasan alas hak yang mendasari skema kerja sama tersebut. Fahrizal menegaskan bahwa pihaknya tidak serta-merta menolak aturan negara, asalkan perhitungannya logis dan berpihak kepada rakyat.

​”Kami sebenarnya bersedia mengikuti aturan yang berlaku, misalnya jika perhitungannya didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tapi kalau skemanya seperti sekarang, tanpa transparansi dan aturan main yang jelas, tentu kami bersama warga dengan tegas menolak,” tambahnya.

​Dalam forum GTRA tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Timur sempat mempertanyakan dasar hukum yang digunakan pihak Bank Tanah dalam mematok nominal tarif serta melakukan transaksi jual beli lahan di wilayah tersebut. Sayangnya, perwakilan Bank Tanah dikabarkan tidak mampu memberikan jawaban yang substansial dan memilih menyerahkan penyelesaian serta hasil verifikasi sengketa lahan kepada tim GTRA.

​Menanggapi polemik ini, Pemerintah Desa Jangkar Asam berharap tim GTRA dapat segera turun tangan secara objektif untuk menuntaskan konflik agraria ini demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat setempat. (Ramli Arbaie).

Ramlie Arbaie

Jurnalis :

Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 1 April 2021 sebagai Kepala Biro (Kabiro) Kab. Belitung Timur - Prov. Bangka Belitung. Email : ramlie.arbaie@mediasuaramabes.co.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Biro Media Suara Mabes Sabang Soroti Kekosongan Kepengurusan MAA Selama Enam Bulan

    Kepala Biro Media Suara Mabes Sabang Soroti Kekosongan Kepengurusan MAA Selama Enam Bulan

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Soeharto
    • visibility 302
    • 0Komentar

    Media Suara Mabes | Sabang – Kepala Biro Media Suara Mabes Kota Sabang, Soeharto, menyoroti belum terbentuknya kepengurusan baru Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Sabang periode 2026-2030. Hingga akhir Juni 2026, kepengurusan baru MAA disebut belum terbentuk, sementara masa jabatan pengurus sebelumnya telah berakhir pada Desember 2025. Kepada Media Suara Mabes, Senin (29/6/2026), Soeharto menyayangkan […]

  • Pemulihan 41 Jembatan Aceh Timur Mandek, Serapan Dana TKD Tambahan Jadi Sorotan

    Pemulihan 41 Jembatan Aceh Timur Mandek, Serapan Dana TKD Tambahan Jadi Sorotan

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Saud Maruntung
    • visibility 161
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Banda Aceh — Delapan bulan pascabanjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025, proses pemulihan infrastruktur masih terus berlangsung. Namun, lambannya perbaikan 41 jembatan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur kini menjadi sorotan. Pasalnya, hingga saat ini belum satu pun dari 41 […]

  • Polidik Polres Ketapang, Edukasi Pelajar Cegah Perundungan dan Bentuk Generasi Muda Berkarakter

    Polidik Polres Ketapang, Edukasi Pelajar Cegah Perundungan dan Bentuk Generasi Muda Berkarakter

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle A'ang Sanjaya
    • visibility 203
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Ketapang, Kalbar – Dalam rangka mewujudkan program “Polri Bersama Masyarakat”, Polres Ketapang melalui kegiatan Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) hadir di MAN Negeri 1 Ketapang, Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan sekaligus upaya membangun kedekatan dengan para pelajar, (02/11/2026). Kapolres Ketapang […]

  • Desak Evaluasi Keselamatan Pelayaran, Laskar NKRI Banten Soroti Tabligh Akbar di ASDP Merak

    Desak Evaluasi Keselamatan Pelayaran, Laskar NKRI Banten Soroti Tabligh Akbar di ASDP Merak

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Saud Maruntung
    • visibility 123
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Cilegon — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Aksi damai yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan pelayaran tersebut sempat diwarnai ketegangan di lokasi kegiatan. Dalam aksinya, Laskar NKRI menduga adanya upaya untuk menghambat penyampaian aspirasi mereka melalui […]

  • Diduga Modus Pengobatan, ZJ Diamankan Terkait Pencurian Rp16,9 Juta di Mempawah

    Diduga Modus Pengobatan, ZJ Diamankan Terkait Pencurian Rp16,9 Juta di Mempawah

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Hepni Jaya Kusuma
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Mempawah, Kalbar – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mempawah melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Jatanras mengamankan seorang pria berinisial ZJ (19) yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian uang tunai sebesar Rp16,9 juta di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. ZJ diamankan petugas pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 23.05 WIB di tempat […]

  • Polsek Simpang Dua Laksanakan Pemanenan Jagung Hibrida Milik Poktan Dua Makmur di Desa Semandang Kanan

    Polsek Simpang Dua Laksanakan Pemanenan Jagung Hibrida Milik Poktan Dua Makmur di Desa Semandang Kanan

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle A'ang Sanjaya
    • visibility 218
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes, Ketapang Kalbar – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polsek Simpang Dua Polres Ketapang melaksanakan kegiatan pemanenan jagung hibrida milik Kelompok Tani (Poktan) Dua Makmur yang berlokasi di Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang. Pemanenan dilakukan pada lahan seluas 1 hektare yang selama ini dikelola oleh anggota kelompok tani setempat (04/06/2026). […]

expand_less