Breaking News
light_mode
Trending HasTags
Beranda » Daerah » Pemulihan 41 Jembatan Aceh Timur Mandek, Serapan Dana TKD Tambahan Jadi Sorotan

Pemulihan 41 Jembatan Aceh Timur Mandek, Serapan Dana TKD Tambahan Jadi Sorotan

  • account_circle Saud Maruntung
  • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
  • visibility 113
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MediaSuaraMabes | Banda Aceh — Delapan bulan pascabanjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025, proses pemulihan infrastruktur masih terus berlangsung. Namun, lambannya perbaikan 41 jembatan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur kini menjadi sorotan.

Pasalnya, hingga saat ini belum satu pun dari 41 jembatan tersebut mulai dikerjakan, meskipun pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Keluhan masyarakat yang beredar di media sosial, salah satunya video yang memperlihatkan anak sekolah meniti tali baja di Gayo Lues pada pertengahan Juli lalu, turut memunculkan persepsi mengenai lambannya penanganan pascabencana.

Padahal, penanganan bencana memiliki tata kelola serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 18 Agustus 2026, sebanyak 43 jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di tiga provinsi terdampak telah 100 persen selesai ditangani.

Sebaliknya, tantangan terbesar masih berada pada jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Tercatat sebanyak 1.253 unit atau sekitar 96,3 persen jembatan yang rusak merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 629 unit telah selesai diperbaiki, sedangkan 624 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,6 triliun sejak akhir Mei 2026. Namun, progres pemanfaatan anggaran di sejumlah daerah masih bervariasi.

Aceh Timur menerima tambahan TKD sebesar Rp53,6 miliar, atau menjadi salah satu daerah penerima dengan alokasi terbesar.

Namun, dari 41 jembatan yang mengalami kerusakan, belum satu pun yang mulai dikerjakan. Baru terdapat satu paket dengan pagu anggaran sekitar Rp1,3 miliar, tetapi paket tersebut bahkan belum memasuki tahap lelang.

Bener Meriah menerima tambahan TKD sebesar Rp28,2 miliar. Dari 135 jembatan yang rusak, sebanyak 15 unit telah selesai diperbaiki, sementara 120 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Pemkab Bener Meriah juga telah menyiapkan 10 paket rehabilitasi dengan nilai sekitar Rp19,2 miliar yang saat ini berada dalam tahap lelang.

Aceh Utara menerima tambahan TKD sebesar Rp33,6 miliar. Dari 71 jembatan yang rusak, sebanyak 37 unit telah selesai diperbaiki dan 34 unit lainnya masih dalam proses.

Meski demikian, realisasi penyerapan anggaran khusus untuk penanganan jembatan disebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Sementara itu, dari 79 jembatan yang rusak di Aceh Tengah, sebanyak 33 unit telah selesai ditangani, sedangkan 46 unit lainnya masih berada dalam tahap pengerjaan.

Rendahnya serapan anggaran serta masih adanya hambatan administrasi membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Satgas PRR melakukan asistensi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan membantu daerah agar tambahan anggaran yang telah dialokasikan tidak mengalami stagnasi.

“Saya akan turunkan tim Dirjen Keuda dan Dirjen Bangda untuk membantu agar anggaran tambahan jangan stagnan,” tegas Tito Karnavian.

Tim pemerintah pusat akan diterjunkan untuk mendampingi pemerintah daerah, termasuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan administratif yang selama ini menjadi kendala dalam proses pencairan dan pelaksanaan anggaran.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur vital, khususnya jembatan yang menjadi akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Masyarakat kini menantikan langkah konkret pemerintah daerah agar anggaran yang telah tersedia dapat segera direalisasikan dan proses pembangunan jembatan tidak kembali tertunda.

Wartawan: Saud Maruntung Marbun

Media Suara Mabes — Selalu Memberikan Informasi Lugas, Tegas, dan Terpercaya.

Saud Maruntung

Jurnalis :

Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 3 November 2025 sebagai Jurnalis Kota Tangerang - Prov. Banten. Email : saud.maruntung@mediasuaramabes.co.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buntut Temuan Fasilitas Mewah, Kementerian Imipas Resmi Pecat Kalapas Cibinong dan Sanksi 16 Petugas

    Buntut Temuan Fasilitas Mewah, Kementerian Imipas Resmi Pecat Kalapas Cibinong dan Sanksi 16 Petugas

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Saud Maruntung
    • visibility 118
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto. Pemecatan tersebut merupakan buntut dari temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait dugaan penyediaan fasilitas mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong. Pengumuman pemecatan disampaikan langsung oleh […]

  • Pimum Media Suara Mabes Resmi Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polda Metro Jaya

    Pimum Media Suara Mabes Resmi Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polda Metro Jaya

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 292
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta — Pimpinan Umum (Pimum) Media Suara Mabes (MSM), Suratno, resmi membuat Laporan Polisi (LP) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan melalui media sosial TikTok. Laporan tersebut telah diterima dan dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) yang diterbitkan SPKT […]

  • 405 Perahu Nelayan Menggetarkan Kalibaru! Festival HUT RI ke-81 Banjir Apresiasi, UMKM Hingga Lomba Bakar Ikan Jadi Sorotan

    405 Perahu Nelayan Menggetarkan Kalibaru! Festival HUT RI ke-81 Banjir Apresiasi, UMKM Hingga Lomba Bakar Ikan Jadi Sorotan

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Hepni Jaya Kusuma
    • visibility 194
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta Utara — Laut Kalibaru mendadak semarak. Sebanyak 405 perahu nelayan memadati kawasan pesisir dalam parade perahu nelayan KCM (Kalibaru, Cilincing, dan Marunda) yang menjadi salah satu atraksi utama Festival Kalibaru 2026, Sabtu–Minggu, 29–30 Agustus 2026. Festival tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta […]

  • Resmi Dilantik, PNS Jabatan Fungsional Kemenkes RSUP Jayapura Jalani Pengambilan Sumpah

    Resmi Dilantik, PNS Jabatan Fungsional Kemenkes RSUP Jayapura Jalani Pengambilan Sumpah

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 282
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jayapura – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyelenggarakan upacara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Jumat (28/8/2026). Pengambilan sumpah/janji tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan para pegawai sebagai aparatur sipil negara (ASN), sekaligus momentum untuk meneguhkan komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional, […]

  • Mengenal Lebih Dalam Sistem Rekrutmen TNI-PORLI Dengan Prinsip Betah

    Mengenal Lebih Dalam Sistem Rekrutmen TNI-PORLI Dengan Prinsip Betah

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Hapzon Effendi
    • visibility 590
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes, Jakarta – Rekrutmen anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu proses strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, serta siap mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Untuk menjamin kualitas, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi, TNI dan Polri menerapkan sistem penerimaan terpadu yang berlandaskan prinsip BETAH, […]

  • Perkuat Sinergi Pengelolaan Waduk Saguling, PLN Indonesia Power Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Kemenko Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan RI photo_camera 2

    Perkuat Sinergi Pengelolaan Waduk Saguling, PLN Indonesia Power Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Kemenko Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan RI

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Sudirman
    • visibility 196
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Bandung – PLN Indonesia Power UBP Saguling terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pengelolaan Waduk Saguling yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia yang membahas tindak lanjut berbagai isu strategis terkait pengelolaan kawasan Waduk Saguling. Diskusi dilaksanakan di Ruang Rapat […]

expand_less