Mazhab Nusantara Seri 7: Kemajuan Bangsa Tak Cukup Diukur Dari Kekayaan Dan Kekuasaan

MediaSuaraMabes | Jakarta — Kemajuan suatu bangsa tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kekuatan pertahanan, penguasaan teknologi, maupun besarnya investasi. Kemajuan juga perlu dinilai dari kualitas kehidupan masyarakat, keadilan dalam memperoleh kesempatan, kredibilitas kelembagaan, kemandirian strategis, serta kemampuan menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Gagasan tersebut menjadi pokok pembahasan Mazhab Nusantara Seri 7 bertajuk “Ukuran Kemajuan: Kekayaan, Kekuasaan, atau Kualitas Peradaban?”, yang ditulis MJP Hutagaol ’86 dan dipublikasikan sebagai bagian dari rangkaian pemikiran mengenai nilai kebangsaan, kebijaksanaan, dan pembangunan peradaban Indonesia.

Dalam tulisan tersebut, kemajuan ditempatkan bukan semata-mata sebagai capaian angka, melainkan sebagai kemampuan bangsa memastikan bahwa hasil pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik tetap menjadi unsur penting dalam pembangunan nasional. Namun, capaian tersebut perlu dibaca bersama kondisi sosial dan kemampuan masyarakat mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kekayaan sumber daya alam, misalnya, tidak otomatis menjadikan suatu negara mandiri. Demikian pula, kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya menjamin keadilan apabila penerapannya tidak disertai tata kelola yang bertanggung jawab.

Karena itu, ukuran kemajuan perlu menjawab pertanyaan mendasar: bukan hanya seberapa besar kemampuan yang dimiliki negara, tetapi juga bagaimana kemampuan tersebut digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Dalam kerangka pemikiran Mazhab Nusantara, terdapat lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan peradaban secara lebih menyeluruh.

Pertama, kualitas manusia. Pendidikan, kesehatan, pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan karakter menjadi fondasi bagi masyarakat yang mampu menghadapi perubahan zaman. Pembangunan perlu memperluas kesempatan manusia untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang bermartabat.

Kedua, keadilan dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi perlu disertai perhatian terhadap distribusi manfaat pembangunan, perlindungan kelompok rentan, pemerataan kesempatan, dan kepastian hukum. Keadilan tidak mengharuskan semua orang memperoleh hasil yang sama, tetapi menuntut kesempatan yang layak dan perlakuan yang adil.

Ketiga, kualitas kelembagaan. Lembaga negara dan institusi publik membutuhkan kompetensi, integritas, pengawasan yang efektif, serta pertanggungjawaban dalam penggunaan kewenangan dan anggaran. Kualitas kelembagaan menentukan apakah kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan dievaluasi ketika menghadapi persoalan.

Keempat, kemandirian strategis. Kemandirian tidak berarti menutup diri dari hubungan internasional. Sebaliknya, kemandirian berarti memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengelola sumber daya, serta menjaga kepentingan nasional dalam kerja sama dengan negara lain.

Kelima, keberlanjutan kehidupan. Pembangunan perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan, ketahanan energi dan pangan, ketersediaan air, serta kepentingan generasi mendatang. Kemajuan saat ini tidak seharusnya menciptakan beban yang tidak proporsional bagi masa depan.

Kelima dimensi tersebut merupakan kerangka pemikiran yang ditawarkan dalam Mazhab Nusantara, bukan indeks resmi pembangunan. Penerapannya membutuhkan indikator yang jelas, data yang dapat diuji, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Indonesia memiliki sumber daya alam dan posisi strategis yang dapat menjadi modal penting bagi pembangunan. Namun, besarnya sumber daya belum cukup untuk menjamin kemandirian ekonomi apabila tidak didukung penguasaan pengetahuan, teknologi, industri, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola yang baik.

Pengolahan sumber daya di dalam negeri berpotensi meningkatkan nilai tambah dan memperluas kegiatan ekonomi. Pengembangan riset, inovasi, serta industri yang kompetitif juga dapat memperkuat kemampuan nasional dalam menentukan arah pembangunan.

Meski demikian, hilirisasi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Manfaatnya tetap perlu dinilai berdasarkan produktivitas, kualitas lapangan kerja, dampak lingkungan, distribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri.

Dengan demikian, pertanyaan strategis bagi Indonesia bukan sekadar berapa besar kekayaan alam yang dimiliki, melainkan seberapa besar kemampuan nasional yang berhasil dibangun melalui pengelolaan kekayaan tersebut.

Tulisan Mazhab Nusantara Seri 7 juga menempatkan kekuasaan dan teknologi dalam kerangka tanggung jawab.

Kekuatan negara diperlukan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan keberlangsungan pelayanan publik. Namun, penggunaan kewenangan tetap membutuhkan batas yang jelas, pengawasan, kepastian hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Di bidang teknologi, inovasi dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses informasi, serta mempercepat pelayanan publik. Akan tetapi, penerapannya perlu memperhatikan keamanan, perlindungan data pribadi, perubahan kebutuhan tenaga kerja, dan risiko ketimpangan akses.

Dalam era kecerdasan buatan, kemajuan tidak cukup ditandai dengan penggunaan teknologi terbaru. Kemampuan sumber daya manusia untuk memahami, mengembangkan, mengawasi, dan mengevaluasi teknologi juga menjadi faktor penting.

Dengan kata lain, kekuatan dan kecanggihan teknologi perlu ditempatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan, bukan sekadar simbol keberhasilan pembangunan.

Seri ketujuh ini melanjutkan rangkaian pembahasan Mazhab Nusantara mengenai Budi, Pancasila, serta hubungan antara manusia dan kelembagaan.

Budi ditempatkan sebagai landasan pertimbangan moral dan kebijaksanaan. Pancasila menjadi dasar negara sekaligus orientasi nilai kehidupan kebangsaan. Sementara itu, manusia dan kelembagaan berperan dalam menerjemahkan nilai menjadi keputusan, kebijakan, dan tindakan nyata.

Pembahasan mengenai ukuran kemajuan kemudian menjadi sarana untuk menilai hasil penerapan nilai dan kebijakan tersebut.

Kerangka ini menekankan bahwa nilai yang baik membutuhkan sistem pelaksanaan yang memadai. Sebaliknya, sistem yang berjalan tanpa orientasi nilai berisiko kehilangan arah dan tujuan sosialnya.

Oleh karena itu, gagasan kebangsaan perlu dihubungkan dengan persoalan konkret, seperti kualitas pendidikan, integritas kelembagaan, produktivitas ekonomi, keadilan sosial, penguasaan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Pengukuran dan evaluasi menjadi penting agar gagasan tidak berhenti pada cita-cita, tetapi dapat dikembangkan menjadi agenda pemikiran dan kebijakan yang terbuka terhadap pengujian.

Melalui Seri 7, Mazhab Nusantara menawarkan cara pandang bahwa kemajuan ekonomi, kekuatan negara, dan penguasaan teknologi perlu berjalan bersama peningkatan kualitas manusia dan tanggung jawab sosial.

Kekayaan, kekuasaan, dan teknologi tidak harus dipertentangkan dengan kebijaksanaan serta nilai kebangsaan. Tantangannya adalah menempatkan seluruh unsur tersebut dalam hubungan yang saling memperkuat.

Masa depan Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengubah sumber daya menjadi kapasitas produktif, pengetahuan menjadi inovasi, nilai menjadi tindakan, serta pembangunan menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pada bagian akhir tulisannya, MJP Hutagaol ’86 mengarahkan pembahasan menuju persoalan yang lebih strategis: bagaimana Indonesia membangun kemampuan sendiri dalam ilmu pengetahuan, energi, teknologi, dan industri tanpa kehilangan orientasi kebangsaan serta tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Pertanyaan tersebut akan menjadi pokok pembahasan berikutnya dalam Mazhab Nusantara Seri 8: “Kemandirian Strategis: Dari Sumber Daya Menuju Kekuatan Peradaban.”

Mazhab Nusantara merupakan rangkaian pemikiran yang berupaya membahas hubungan antara nilai, kebijaksanaan, Pancasila, manusia, kelembagaan, dan arah pembangunan peradaban Indonesia. Gagasan-gagasan di dalamnya dikembangkan sebagai bahan refleksi dan diskusi mengenai tantangan kebangsaan serta masa depan Indonesia.

Penulis: MJP Hutagaol ’86