Laporan Dugaan Pengeroyokan Wawan Papendang Sejak Juli Belum Mendapat Kejelasan, Kapolres Bitung Diminta Turun Tangan

MediaSuaraMabes | Sulawesi Utara — Penanganan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Wawan Papendang yang dilaporkan ke Polsek Maesa, Polres Bitung, sejak 3 Juli 2026, kini menjadi sorotan dari pihak pelapor. Hampir tiga bulan sejak laporan dibuat, pelapor mengaku masih membutuhkan kepastian mengenai perkembangan dan status penanganan perkara tersebut.

Merina Kundiman, selaku pelapor, akhirnya mengajukan surat resmi kepada Kapolres Bitung tertanggal 12 Oktober 2026. Surat itu berisi permohonan tindak lanjut, supervisi, dan pengawasan terhadap penanganan laporan polisi bernomor LP/B/59/VII/2026/SPKT.POLSEK MAESA/POLRES BITUNG/POLDA SULAWESI UTARA.

Dalam laporan tersebut, Wawan Papendang tercatat sebagai korban, sementara Rahmat Saipi dan Dirly merupakan pihak yang dilaporkan terkait dugaan penganiayaan atau pengeroyokan.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan, laporan polisi dibuat pada 3 Juli 2026. Selanjutnya, pada 8 Juli 2026, Polsek Maesa menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan.

Dalam surat tersebut diterangkan bahwa laporan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan selama 30 hari. Apabila diperlukan perpanjangan waktu, perkembangan selanjutnya akan diberitahukan.

Namun, hingga surat permohonan kepada Kapolres Bitung dibuat pada 12 Oktober 2026, pelapor menyatakan masih membutuhkan kejelasan mengenai tindakan penyelidikan yang telah dilakukan serta status terakhir perkara.

Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: Sudah sejauh mana laporan tersebut ditangani, apakah para pihak telah diperiksa, dan apa langkah hukum selanjutnya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang diharapkan dapat dijawab secara terbuka oleh pihak kepolisian.

Melalui surat resminya, Merina meminta Kapolres Bitung melakukan supervisi langsung terhadap penanganan laporan di Polsek Maesa.

Ia juga memohon agar Kasat Reskrim Polres Bitung melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah penyelidikan yang telah dilaksanakan.

Permohonan tersebut mencakup pemeriksaan korban, saksi-saksi, pihak terlapor, serta penelusuran alat bukti yang relevan, termasuk dokumen medis atau visum, foto, rekaman CCTV, dan bukti lainnya apabila tersedia.

Tidak hanya itu, pelapor meminta adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP) yang menjelaskan status perkara, tindakan penyelidikan, kendala yang dihadapi, hingga rencana tindak lanjut.

“Yang saya mohonkan adalah kepastian proses, transparansi perkembangan perkara dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian salah satu penegasan Merina dalam surat permohonannya.

Persoalan ini tidak hanya dimohonkan untuk mendapatkan perhatian Kapolres Bitung.

Dalam surat tersebut, Merina juga mencantumkan tembusan kepada Kapolda Sulawesi Utara, Itwasda Polda Sulut, serta Bidpropam Polda Sulut.

Langkah itu dimaksudkan agar penanganan laporan memperoleh pengawasan sesuai kewenangan masing-masing, khususnya berkaitan dengan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepolisian.

Pelapor menegaskan bahwa permohonan pengawasan tersebut bukan merupakan tuduhan terhadap anggota kepolisian tertentu, melainkan upaya memperoleh kepastian bahwa laporannya ditangani sesuai prosedur.

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut harapan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang profesional dan transparan.

Setiap laporan yang diterima kepolisian tentu memerlukan proses pemeriksaan dan pembuktian. Namun, masyarakat yang melapor juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganannya.

Karena itu, keterbukaan informasi dari Polsek Maesa maupun Polres Bitung menjadi penting untuk menjawab pertanyaan pelapor sekaligus mencegah munculnya spekulasi terhadap proses penegakan hukum.

Merina secara khusus berharap laporannya tidak berhenti pada tahap penerimaan administrasi, melainkan memperoleh penanganan hingga status hukumnya menjadi jelas.

“Saya berharap laporan tersebut tidak berhenti hanya pada tahap penerimaan laporan, tetapi mendapatkan penanganan sampai diperoleh kejelasan mengenai status hukumnya berdasarkan hasil penyelidikan,” tulisnya.

Kini, perhatian tertuju pada langkah Kapolres Bitung dalam menyikapi permohonan supervisi tersebut.

Apakah proses penyelidikan telah berjalan sesuai tahapan? Apakah korban, saksi, dan pihak terlapor telah dimintai keterangan? Apakah alat bukti telah dikumpulkan dan diperiksa? Serta apa kendala yang mungkin dihadapi dalam penanganan perkara?

Jawaban resmi atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelapor, korban, maupun pihak-pihak yang dilaporkan.

Penegakan hukum bukan hanya mengenai hasil akhir suatu perkara, tetapi juga mengenai proses yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga dokumen permohonan tertanggal 12 Oktober 2026 tersebut, status akhir penyelidikan belum dijelaskan dalam materi yang menjadi dasar pemberitaan ini. Perkembangan setelah tanggal tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pihak kepolisian.

Seluruh pihak yang dilaporkan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Cahyanto Amos | Kaperwil Sulut.