HKTI Sabang Dorong Pengembangan Cokelat dan Nilam, Soroti Transparansi Bantuan Kelompok Tani
- account_circle Hanafiah
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 35
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Sabang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Sabang mendorong pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas cokelat (kakao) dan nilam, agar Sabang mampu menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Aceh dalam mengoptimalkan potensi pertanian daerah.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI Kota Sabang, Syukri yang akrab disapa T. Bayu, mengatakan bahwa meskipun hamparan lahan pertanian di Sabang relatif terbatas, potensi yang ada masih dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan yang tepat, pendampingan petani, serta dukungan program pertanian yang berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan komoditas cokelat dan nilam memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung perekonomian masyarakat petani. Khusus nilam, komoditas tersebut memiliki potensi sebagai bahan baku industri wewangian yang dapat dikembangkan dari wilayah kepulauan seperti Sabang.
“Lahan pertanian kita memang tidak terlalu luas, tetapi bagaimana potensi yang ada bisa dimaksimalkan. Sabang harus mampu menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan penghalang untuk menghasilkan produk pertanian unggulan,” ujar T. Bayu.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penyaluran bantuan pertanian, termasuk bantuan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif kepada kelompok tani.
T. Bayu berharap bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.
Ia mengungkapkan adanya informasi dan dugaan praktik yang perlu mendapat perhatian, yakni bantuan kelompok tani yang diduga hanya menggunakan identitas atau KTP anggota sebagai persyaratan administrasi, sementara pemanfaatan bantuan, termasuk bibit tanaman, disebut tidak sepenuhnya berada di tangan kelompok tani penerima.
“Jangan sampai nama dan KTP petani hanya digunakan untuk memenuhi administrasi, tetapi bantuan yang seharusnya dimanfaatkan kelompok tani justru dialihkan kepada pihak lain. Kalau seperti ini, petani yang sebenarnya membutuhkan tidak mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
T. Bayu menegaskan, pernyataan tersebut merupakan perhatian terhadap tata kelola bantuan pertanian dan perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan serta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Ia berharap aparat penegak hukum maupun instansi berwenang dapat melakukan penelusuran apabila terdapat indikasi penyimpangan, sehingga penyaluran bantuan berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, pengawasan yang baik akan membantu melindungi kelompok tani sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat.
HKTI, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk ikut mendukung kemajuan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong kesejahteraan rakyat.
Ia juga mengajak kelompok tani, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta seluruh pihak terkait untuk memperkuat sinergi, membangun tata kelola bantuan yang akuntabel, dan mengembangkan potensi pertanian Sabang demi kesejahteraan petani.
(Redaksi Hanafiah)
Jurnalis : Hanafiah
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 5 Agustus 2023 sebagai Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Prov. Aceh. Email : hanafiah@mediasuaramabes.co.id

Saat ini belum ada komentar