Gerakan Organisasi Masyarakat Bersatu Menggugat Kabupaten Bandung Barat

MediaSuaraMabes | Bandung Barat, Jabar – Aliansi aktivis dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Senin 07 September 2026.

Aksi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam para aktivis melihat kondisi tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dinilai carut-marut dan jauh dari komitmen mensejahterakan rakyat.

Koordinator GOBBB menegaskan bahwa kegagalan demi kegagalan administrasi telah berdampak langsung pada merosotnya indikator capaian sosial dan ekonomi makro di wilayah Bandung Barat. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), potret ketimpangan dan keterpurukan ekonomi KBB tercermin nyata melalui poin-poin berikut:

• Angka Kemiskinan yang Tinggi: Persentase penduduk miskin KBB masih tertahan di angka 9,87%, angka yang dinilai memprihatinkan karena berada di atas rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Jawa Barat.

• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Angka TPT KBB stagnan dan tetap tertahan di atas rata-rata Jawa Barat, yakni mencapai 6,6% hingga 6,7%.

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terendah: IPM KBB tercatat hanya sebesar 70,77 (meningkat tipis ke 71,65 pada evaluasi berkala BPS), yang menempatkannya sebagai posisi paling rendah di kawasan Bandung Raya.

• Ketimpangan Gini Rasio: Angka ketimpangan ekonomi atau Gini Rasio KBB menunjukkan jurang pemisah yang lebar antara si kaya dan si miskin di angka yang fluktuatif namun cenderung tinggi di atas target kesejahteraan regional.

• PDRB per Kapita yang Rendah: Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku KBB berada di kisaran Rp32.500.000, jauh di bawah rata-rata daerah lain di Jawa Barat.

Kemerosotan ini diperparah oleh kegagalan perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru direncanakan mengalami penurunan drastis, jauh di bawah standar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di lapangan, dampak salah urus ini terlihat dari hancurnya infrastruktur jalan di berbagai pelosok, menjamurnya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta rusaknya fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP negeri yang telantar tanpa renovasi memadai.

Anggaran Gagal Total dan Tidak Pro-Rakyat
Para aktivis mengecam keras prioritas anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan mendesak masyarakat.

GOBBB menyoroti alokasi belanja pengadaan jaringan internet (Wi-Fi) yang menelan anggaran hingga belasan miliar rupiah meskipun di lapangan fasilitas tersebut justru sulit diakses oleh publik.

Kebijakan ini sangat ironis jika dibandingkan dengan realitas sosial di Kecamatan Cililin, di mana jembatan penyeberangan warga tidak pernah dibangun sama sekali oleh pemerintah. Kondisi memprihatinkan ini sempat viral di media sosial, memperlihatkan anak-anak sekolah yang setiap hari harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai hanya dengan menggunakan rakit sederhana akibat absennya infrastruktur dasar tersebut.

Kegagalan Sistem Meritokrasi dan Carut-Marut Lembaga
Selain masalah anggaran, GOBBB menduga kuat adanya praktik nepotisme dan maladministrasi dalam kebijakan kepegawaian.

Dugaan rotasi dan mutasi jabatan administrator yang dilakukan secara sembrono jelas-jelas mengabaikan prinsip meritokrasi dan menunjukkan kegagalan total dari Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN Kabupaten Bandung Barat.

Kejanggalan nyata terlihat di mana oknum ASN yang diketahui jarang atau bahkan hampir tidak pernah masuk kerja—seperti salah satu jabatan strategis Sekcam di Cikalong—justru mendapatkan promosi jabatan.

GOBBB menilai Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung Barat hanya sibuk mengamankan kepentingan kelompok masing-masing.

Legislator di DPRD dituding terlalu fokus memikirkan keuntungan politis pribadinya, sementara TAPD justru membuat Rencana Kerja (Renja) yang tidak terarah serta tidak jelas indikator keberhasilannya.

Kongkalikong ini berujung pada penyusunan prioritas pembangunan yang kabur dan tidak mencerminkan kebutuhan nyata rakyat di lapangan.

Krisis kepercayaan publik ini semakin diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI).

Dalam laporan tersebut, ditemukan indikasi kuat adanya potensi kehilangan aset daerah senilai belasan miliar rupiah akibat buruknya inventarisasi dan amburadulnya tata kelola barang milik daerah.

Tuntutan Resmi Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB):
1. Tuntut Bupati segera mencopot dan mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat yang dinilai gagal sebagai jenderal birokrasi sekaligus ketua Tim Penilai Kinerja.

2. Tuntut Bupati segera mencopot dan mengganti Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) atas kelalaiannya mengamankan aset daerah serta carut-marutnya pengelolaan anggaran.

3. Tuntut Pemerintah Daerah membatalkan hasil rotasi-mutasi yang cacat prosedur dan melakukan evaluasi total terhadap seluruh jajaran Tim Penilai Kinerja.

4. Tuntut DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk bersikap tegas dengan TIDAK menyetujui APBD maupun APBD Perubahan (APBD-P) yang formulasinya terbukti tidak pro-rakyat.

5. Tuntut DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk memperketat fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif agar penyimpangan serupa tidak terus berulang.

GOBBB menegaskan aksi unjuk rasa ini barulah awal dari gelombang perlawanan masyarakat sipil.
Jika tuntutan reformasi birokrasi, penegakan meritokrasi, dan perbaikan anggaran ini diabaikan, gerakan ormas dan seluruh elemen masyarakat Bandung Barat siap mengonsolidasikan massa yang lebih besar demi menyelamatkan masa depan daerah.

Redaksi: Ujang Dadang