Gebrakan Ekonomi Hijau, Menhut Raja Juli Antoni Luncurkan Perdagangan Karbon Kehutanan Secara Konkret

MediaSuaraMabes | Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi memulai babak baru dalam upaya memperkuat ekonomi hijau di Indonesia. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meluncurkan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) di Kantor Kementerian Kehutanan, Senin (6/7/2026). Langkah ini menandai dimulainya perdagangan karbon sektor kehutanan secara nyata melalui proyek-proyek yang telah matang dan siap dipasarkan.

Dalam sambutannya, Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang siap dieksekusi demi memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Kepada yang telah siap, nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja. Jadi bisa langsung ada yang konkret kita dagangkan,” ujar Raja Juli Antoni.

Buah Kepemimpinan Kuat Presiden Prabowo Subianto

Menhut mengapresiasi kepemimpinan serta dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menjadi motor penggerak utama percepatan program tersebut. Berbagai gagasan besar mengenai ekonomi hijau yang sebelumnya dinilai sulit diwujudkan, kini berhasil direalisasikan pada era pemerintahan saat ini.

“Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang dulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dulu hanya kemungkinan sekarang jadi mungkin dan terjadi,” tambahnya.

Melibatkan Korporasi hingga Perhutanan Sosial

Sebagai langkah awal, Kementerian Kehutanan memperkenalkan empat proyek karbon perdana yang siap dijalankan, meliputi:

– Tiga proyek di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
– Satu proyek di kawasan Perhutanan Sosial (PS).

Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa perluasan perdagangan karbon tidak lagi hanya berfokus pada kawasan konsesi skala besar, tetapi juga merambah kawasan konservasi seperti Way Kambas serta wilayah perhutanan sosial. Langkah ini dilakukan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat.

“Semuanya, kata Presiden, segala sesuatu asal orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat, kita eksekusi. Oleh karena itu, hari ini kita launching tiga PBPH dan satu perhutanan sosial sebagai simbol keberpihakan kita tidak hanya kepada yang besar, tetapi kepada yang kecil juga,” tegas Menhut.

Menuju Pusat Perdagangan Karbon Global

Pemerintah berkomitmen menjaga integritas perdagangan karbon dengan membangun sistem pengawasan yang ketat serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Saat ini, pemerintah juga telah menjalin komunikasi intensif dengan puluhan perusahaan besar dunia yang menaruh harapan agar Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan karbon global.

“Perdagangan karbon yang berintegritas hanya bisa dilakukan kalau kita melibatkan berbagai stakeholder,” pungkasnya.

Acara peluncuran strategis tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya:

– Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.
– Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
– Budi Djiwandono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
– Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI.
– Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.
– Para duta besar negara sahabat serta sejumlah gubernur.

Wartawan MSM: Saud Maruntung Marbun

Media SUARA Mabes
Selalu Memberikan Informasi Akurat, Lugas, dan Terpercaya.