BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Garut Perkuat Sinergi Perlindungan Buruh Tani Tembakau dan Buruh Tani Cengkeh melalui Sosialisasi Program DBHCHT Tahun 2026

MediaSuaraMabes | Garut – BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Tani Cengkeh melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 16 Juli 2026, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Garut.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dan diikuti oleh para Camat, perwakilan Pemerintah Desa dari seluruh Kabupaten Garut, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Organisasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-SPSI (RTMM-SPSI), tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya yang berperan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program DBHCHT Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan berbagai informasi mengenai manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ruang lingkup perlindungan, tata cara kepesertaan, prosedur pengajuan klaim, serta pentingnya perlindungan bagi pekerja rentan, khususnya Buruh Tani Tembakau dan Buruh Tani Cengkeh yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya.

Selain sebagai media edukasi, sosialisasi ini juga menjadi forum koordinasi dan penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Garut, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, asosiasi petani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan pelaksanaan Program DBHCHT Tahun 2026 berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dalam sambutannya mengajak seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung keberhasilan program perlindungan pekerja rentan. Peran aktif pemerintah kecamatan, pemerintah desa, asosiasi petani, serta tokoh masyarakat dinilai menjadi kunci dalam memastikan setiap Buruh Tani Tembakau dan Buruh Tani Cengkeh yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bukan hanya memberikan santunan ketika terjadi risiko kerja atau meninggal dunia, tetapi juga memberikan rasa aman kepada pekerja dan keluarganya sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian tembakau dan cengkeh sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.

Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Garut, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, APTI, RTMM, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Tani Cengkeh di Kabupaten Garut terus meningkat, sehingga semakin banyak pekerja yang terlindungi dari risiko sosial ekonomi dan mampu mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Garut Kerkof, Sandi Gandara, menyampaikan bahwa Program DBHCHT merupakan wujud nyata dari Pemerintah Kabupaten Garut dalam menghadirkan perlindungan jaminan sosial bagi para buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh yang selama ini termasuk kelompok pekerja rentan dengan risiko kerja yang tinggi.

“Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), kami ingin memastikan para buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh di Kabupaten Garut memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. Perlindungan ini bukan sekadar memberikan santunan ketika terjadi risiko, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif,” ujar Sandi.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, asosiasi petani, hingga tokoh masyarakat dalam memastikan data calon peserta valid dan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

“Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Garut beserta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program DBHCHT Tahun 2026. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis semakin banyak buruh tani yang terlindungi, sehingga mampu mengurangi risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi akibat kecelakaan kerja maupun meninggal dunia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” tutup Sandi.

Jaenaludin
Wakabiro Garut