Kemerdekaan Harus Bermuara pada Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

MediaSuaraMabes | Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Brigjen TNI (Purn.) MJP Hutagaol mengajak masyarakat merefleksikan kembali makna kemerdekaan, khususnya hubungan antara kemerdekaan politik, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Dalam renungannya yang ditulis di Jakarta, 15 Agustus 2026, MJP Hutagaol mengangkat pertanyaan mendasar: setelah bangsa Indonesia merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri, sejauh mana kemerdekaan tersebut telah melahirkan kemandirian ekonomi dan kehidupan yang sejahtera bagi rakyat?

Menurutnya, kemerdekaan politik memberikan bangsa Indonesia hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun, kemerdekaan akan semakin bermakna apabila diikuti kemampuan ekonomi untuk menentukan pilihan tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain.

“Kemandirian bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Kemandirian adalah kemampuan mengurangi ketergantungan sampai kita mempunyai ruang untuk menentukan pilihan sendiri,” demikian salah satu gagasan utama dalam tulisannya.

MJP Hutagaol menggambarkan kemandirian melalui kehidupan sederhana sebuah keluarga di desa. Meski penghasilan uang tidak besar, keluarga yang memiliki sawah, kebun, ternak atau sumber pangan sendiri memiliki kemampuan memenuhi sebagian kebutuhan dasarnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kemandirian tidak selalu identik dengan besarnya pendapatan. Ada perbedaan antara pendapatan, kekayaan, dan kemampuan mengurangi ketergantungan.

Dalam kehidupan modern, sebagian besar kebutuhan masyarakat harus diperoleh dengan uang, mulai dari pangan, tempat tinggal, energi, transportasi, pendidikan, kesehatan hingga komunikasi.

Karena itu, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari pangan, laut, hutan, minyak dan gas bumi, batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, panas bumi hingga sumber daya manusia dan pasar domestik yang besar.

Namun, menurut MJP Hutagaol, persoalan pentingnya bukan hanya seberapa besar sumber daya yang dimiliki Indonesia, melainkan sejauh mana sumber daya tersebut mampu diubah menjadi kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Memiliki sumber daya, menurutnya, belum tentu berarti menguasainya. Menguasai sumber daya juga belum tentu berarti mampu mengolahnya dengan teknologi dan kapasitas industri nasional sendiri.

Bahkan ketika proses pengolahan telah berlangsung di dalam negeri, tetap diperlukan perhatian terhadap siapa yang menguasai teknologi, modal, rantai industri dan nilai tambah yang dihasilkan.

Karena itu, ia menggambarkan proses menuju kesejahteraan sebagai sebuah mata rantai:

Sumber daya → pengelolaan → nilai tambah → pendapatan → distribusi → kemandirian → kesejahteraan.

Apabila salah satu mata rantai tersebut tidak berjalan dengan baik, kekayaan suatu negara belum tentu sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Pasal 33 UUD 1945 dinilai memiliki pesan penting. Pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam harus diarahkan pada tujuan yang lebih besar, yakni sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya tidak semata-mata dilihat dari jumlah investasi, produksi atau ekspor, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, menurut MJP Hutagaol, perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, ketersediaan pangan, akses pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan keluarga mempersiapkan masa depan.

Dalam tulisannya, MJP Hutagaol juga menyoroti hubungan antara pajak dan kesejahteraan.

Menurutnya, pembahasan mengenai pajak tidak cukup hanya melihat apakah tarifnya tinggi atau rendah. Hal yang lebih penting adalah kemampuan masyarakat menanggung beban tersebut dan sejauh mana penerimaan negara kembali kepada masyarakat melalui pelayanan publik.

Ia menyinggung pengalaman negara-negara Nordik yang mengombinasikan penerimaan pajak dengan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pelayanan publik yang kuat.

Di sisi lain, Bhutan disebut sebagai contoh bahwa ukuran keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas melalui gagasan Gross National Happiness.

Indonesia, menurutnya, tidak harus meniru negara lain. Setiap bangsa mempunyai sejarah, karakter, sumber daya dan tantangan masing-masing. Namun, berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bahwa kekuatan negara dan kekayaan negara tidak otomatis sama dengan kesejahteraan rakyat.

MJP Hutagaol mengajak agar pembangunan tidak hanya diukur melalui gedung tinggi, jalan tol, kawasan industri, smelter, angka investasi, ekspor atau pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, ukuran yang paling nyata dapat dilihat dari kondisi rumah tangga masyarakat.

Apakah keluarga mampu memperoleh makanan bergizi? Apakah memiliki pekerjaan dan pendapatan yang layak? Apakah mempunyai tempat tinggal? Apakah anak-anak dapat bersekolah? Apakah masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa jatuh miskin? Dan apakah setelah memenuhi kebutuhan dasar masih tersedia ruang untuk menabung serta membangun masa depan?

Semakin banyak keluarga yang mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan “ya”, semakin besar pula kemungkinan bahwa kekayaan nasional telah berubah menjadi kesejahteraan yang nyata.

MJP Hutagaol menegaskan bahwa kemandirian ekonomi bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari dunia internasional.

Indonesia tetap membutuhkan perdagangan, investasi, teknologi, ilmu pengetahuan, pasar dan kerja sama dengan negara lain.

Yang perlu dikurangi adalah ketergantungan yang menyebabkan Indonesia kehilangan ruang untuk menentukan pilihan sendiri.

Indonesia tetap dapat melakukan impor, tetapi kebutuhan strategis tidak seharusnya membuat bangsa mudah lumpuh apabila terjadi gangguan pasokan global.

Demikian pula investasi asing tetap dapat berperan dalam pembangunan, sepanjang memberikan manfaat berupa lapangan kerja, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, transfer pengetahuan dan teknologi, serta pertumbuhan nilai tambah di dalam negeri.

Menjelang 17 Agustus, refleksi tersebut menjadi penting karena kemerdekaan tidak berhenti pada peristiwa Proklamasi.

Kemerdekaan politik memberikan bangsa Indonesia hak menentukan nasib sendiri. Konstitusi memberikan arah bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, sementara pembangunan menjadi proses panjang untuk menghadirkan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai Indonesia tidak hanya menyangkut seberapa kaya atau seberapa kuat negara ini.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana kemerdekaan dan kekayaan Indonesia telah membuat rakyatnya semakin mandiri dan sejahtera.

“Apakah kekayaan yang kita miliki telah benar-benar menjadi kesejahteraan yang kita rasakan bersama?” menjadi pertanyaan reflektif yang disampaikan MJP Hutagaol menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Menurutnya, jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan bersama seluruh elemen bangsa dalam mengisi kemerdekaan.