SIW Kritisi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Minta Pemerintah Perketat Verifikasi dan Pengawasan

MediaSuaraMabes, Lombok Timur – Dewan Pimpinan Nasional Sasak Integrity Watch (SIW) menyampaikan apresiasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan pelajar di Indonesia.

Namun demikian, berdasarkan berbagai informasi, laporan masyarakat, serta hasil pemantauan di lapangan, DPN SIW menilai bahwa pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah masih jauh dari harapan dan tujuan awal yang telah dicanangkan pemerintah.

SIW menemukan adanya indikasi berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, Badan Gizi Nasional, serta instansi terkait, di antaranya dugaan praktik jual beli titik dapur, kurangnya transparansi dalam proses penunjukan pengelola dapur, serta minimnya pengawasan terhadap operasional dapur yang telah berjalan maupun usulan dapur baru.

Ketua Umum DPN SIW, Syamsuddin, menyampaikan bahwa pemerintah harus memperketat tahapan verifikasi, evaluasi, dan pengawasan agar Program MBG tidak menjadi ajang kepentingan kelompok tertentu.

“Program MBG adalah program yang sangat baik dan berpihak kepada masyarakat. Namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat dugaan praktik monopoli, nepotisme, atau bahkan jual beli titik dapur, maka hal tersebut berpotensi mencederai tujuan mulia program ini.”

DPN SIW juga menyoroti keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM yang dinilai masih sangat terbatas. Padahal, salah satu dampak positif yang diharapkan dari Program MBG adalah tumbuhnya ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, dan pelaku UMKM di daerah.

SIW berharap agar rantai pasok kebutuhan dapur MBG dapat lebih mengutamakan produk dan pelaku usaha lokal secara transparan dan berkeadilan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Selain itu, SIW meminta pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional, kualitas layanan, transparansi pengelolaan, serta mencegah potensi penyimpangan.

DPN SIW menegaskan bahwa negara harus hadir dalam memastikan Program MBG berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial.

“Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru mematikan usaha masyarakat kecil karena adanya praktik monopoli oleh kelompok tertentu. Jika terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, nepotisme, atau praktik yang merugikan masyarakat, maka harus ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebagai lembaga sosial kontrol masyarakat, DPN SIW berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan, menerima pengaduan masyarakat, serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah demi terwujudnya Program MBG yang bersih, transparan, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.