Kaperwil MSM Aceh Sorot Belanja Peralatan Listrik Rp. 8,592 Miliar Di Dinas Pangan Aceh Besar
- account_circle Hanafiah
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 27
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Aceh Besar – Kaperwil Media Suara Mabes (MSM) Aceh, Hanafiah, mempertanyakan pengelolaan anggaran belanja peralatan listrik senilai Rp8,592 miliar yang disebut dikelola Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar melalui mekanisme swakelola.
Sorotan tersebut muncul karena terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian antara nama paket kegiatan, jenis belanja, dan tugas serta fungsi utama Dinas Pangan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pangan.
Menurut Hanafiah, tugas utama Dinas Pangan berkaitan dengan pengelolaan ketahanan pangan, pemantauan ketersediaan dan distribusi bahan pangan, keamanan pangan, serta sosialisasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan Dinas Pangan ditunjuk sebagai pengelola anggaran peralatan listrik tersebut.
“Ini yang kami soroti. Jangan sampai perangkat daerah mengelola kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan jelas dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum, perencanaan, serta pertanggungjawabannya kepada publik,” tegas Hanafiah.
Empat Hal yang Dipertanyakan MSM Aceh
Hanafiah menyampaikan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab oleh pemerintah daerah.
Pertama, apa alasan Dinas Pangan ditetapkan sebagai pengelola belanja peralatan listrik senilai Rp8,592 miliar? Apakah kegiatan tersebut memang termasuk dalam kewenangan dan tugas perangkat daerah yang bersangkutan?
Kedua, apa dasar hukum penunjukan Dinas Pangan sebagai pengelola kegiatan? Hanafiah meminta pemerintah membuka dokumen perencanaan, keputusan penugasan apabila ada, serta Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Ketiga, untuk apa peralatan listrik tersebut digunakan? Publik perlu mengetahui lokasi pekerjaan, spesifikasi barang, jumlah titik pemasangan, volume pengadaan, serta pihak atau instansi penerima manfaat.
Keempat, siapa pelaksana kegiatan swakelola dan bagaimana mekanisme penggunaan serta pertanggungjawaban anggarannya? Menurut Hanafiah, seluruh tahapan harus transparan dan memiliki keluaran pekerjaan yang dapat diperiksa.
Jurnalis : Hanafiah
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 5 Agustus 2023 sebagai Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Prov. Aceh. Email : hanafiah@mediasuaramabes.co.id

Saat ini belum ada komentar