Syamsul Bahri Resmi Pimpin DPP GWI Periode 2026–2031, Munas II Tangerang Tekankan Marwah dan Etika Pers

MediaSuaraMabes | Tangerang – Musyawarah Nasional (Munas) II Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) yang diselenggarakan di Hotel Narita, Jalan KH Hasyim Asy’ari, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa (10/11/2026), resmi menetapkan Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GWI masa bakti 2026–2031.

Syamsul Bahri menerima amanah kepemimpinan melanjutkan estafet dari Ketua Umum periode sebelumnya, M. TA Osisi Giawa. Penetapan ini menjadi keputusan strategis dalam forum tertinggi GWI yang tidak hanya menandai pergantian kepengurusan, melainkan juga konsolidasi arah, karakter, dan penguatan organisasi di tengah tantangan dunia pers.

Munas II GWI yang dipercayakan kepada jajaran kepengurusan GWI Kota Tangerang sebagai tuan rumah ini dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota dari tingkat DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Agenda nasional tersebut turut dihadiri perwakilan kepolisian, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pergantian kepemimpinan ini diarahkan untuk memperkuat konsolidasi internal agar organisasi tumbuh lebih solid, profesional, independen, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kehidupan pers nasional.

Kepemimpinan baru GWI dihadapkan pada agenda pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, serta penanaman tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut menjaga keseimbangan antara kecepatan penyampaian berita dan akurasi fakta. Kebebasan berekspresi harus berjalan selaras dengan keharusan verifikasi, independensi, keberimbangan, serta ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ukuran keberhasilan organisasi kewartawanan tidak sekadar terletak pada kuantitas anggota, melainkan pada kualitas SDM dan kredibilitas karya pers yang dihasilkan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menggariskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan kewajiban jurnalis untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Kredibilitas jurnalis dibangun melalui ketajaman analisis, akurasi data, serta keberanian menyampaikan fakta secara bertanggung jawab demi kepentingan publik. Dalam konteks ini, GWI menempatkan diri sebagai wadah pembinaan, penguatan kapasitas, dan pengawal kehormatan profesi wartawan.

Dalam masa bakti 2026–2031, kepemimpinan Syamsul Bahri memfokuskan program kerja pada sejumlah pilar utama:

1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik: Pelatihan berkelanjutan terkait pemahaman regulasi, jurnalistik beretika, dan akselerasi digital.
2. Penegakan Etika dan Disiplin: Pengawasan internal agar anggota konsisten mematuhi Kode Etik Jurnalistik di lapangan.
3. Kemitraan Kelembagaan yang Konstruktif: Membangun sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tanpa mengorbankan independensi serta fungsi kritis pers.

Munas II GWI di Kota Tangerang ini ditargetkan menjadi pijakan awal untuk menerjemahkan hasil musyawarah ke dalam program kerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penulis Berita: Saud Maruntung Marbun