Wabup Ketapang Turun Tangan! Kadis PUTR Dennery Yang Bungkam Akhirnya Buka Suara Usai Ditegur

MediaSuaraMabes | Ketapang, Kalbar – Sikap bungkam dan anti kritik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang, Dennery, akhirnya jebol. Selama ini dinilai alergi terhadap konfirmasi wartawan, Dennery baru mau merespon setelah diperintahkan langsung oleh Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri, S.H.

Fakta memalukan ini terungkap setelah rekan-rekan media mempertanyakan sikap tertutup Kadis PUTR tersebut langsung kepada Wabup Jamhuri via WhatsApp.

Dengan sigap, Wabup Jamhuri merespon, “Saya coba tanyakan terlebih dahulu apa masalahnya beliau (Dennery) tak merespon.”

Tak lama berselang, Wabup kembali mengirim pesan singkat namun tegas: “Sudah saya telpon agar direspon sama Kadis PU.”

Baru setelah mendapat teguran dari atasan, Dennery yang sebelumnya hilang ditelan bumi akhirnya membalas konfirmasi wartawan dengan jawaban normatif.

“Baik saya udah perintahkan bidang Bina Marga (BM) ke lapangan semoga minggu ini laporannya bisa disampaikan tentang kondisi jembatan tersebut,” kilah Dennery.

Ketua IWO Indonesia Murka: Banyak Kadis di Ketapang Berlagak Seperti Raja!

Menyikapi fenomena pejabat yang anti kritik ini, Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Ketapang, Mustakim, angkat bicara dengan nada keras.

Menurut Mustakim, banyak Kepala Dinas di Ketapang saat ini sudah berlagak seperti raja kecil. Tidak mau dikritik, tidak mau ditegur, maunya hanya disanjung dan dilayani.

“Ini penyakit mental pejabat. Mereka lupa, mereka digaji oleh rakyat untuk mengurus rakyat, bukan untuk minta dilayani rakyat. Kalau anti kritik, jangan jadi pejabat publik!” tegas Mustakim dengan geram.

Terkait jembatan berlubang di Kecamatan Simpang Dua yang menjadi pemicu persoalan ini, Mustakim menilai kondisinya sudah sangat membahayakan dan tidak bisa ditolerir.

“Jembatan itu bukan rusak, tapi membahayakan! Kalau sampai ada korban jiwa atau kerugian materiil, siapa yang tanggung jawab? Kadis PUTR mau tanggung jawab?” cecarnya.

Mustakim mendesak Dinas PUTR untuk transparan membuka ke publik siapa CV kontraktor pelaksana jembatan tersebut. Ia juga meminta CV tersebut di-blacklist se-Indonesia jika terbukti kerja asal-asalan.

“Jangan ditutup-tutupi! Buka siapa pelaksananya. Kalau mutu beton tidak sesuai spek tapi dibayar 100%, itu jelas ada indikasi kerugian keuangan negara. Patut diduga ada main mata antara kontraktor dengan oknum di dalam dinas,” ungkapnya.

Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti di klarifikasi saja, melainkan harus dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Ini uang rakyat. Kalau ada persekongkolan pencairan proyek gagal, APH wajib turun. Jangan sampai jembatan abal-abal ini jadi monumen korupsi di Ketapang,” tutup Mustakim.

(A’ang Sanjaya/Red)