Perang Kognitif Jadi Medan Baru Geopolitik Dunia, Indonesia Dituntut Mandiri Strategis
- account_circle Suwoto
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- visibility 63
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Jakarta – Persaingan geopolitik dunia kini tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi, tetapi juga melalui perebutan persepsi, opini publik, legitimasi, serta pengaruh terhadap cara masyarakat memahami berbagai peristiwa global.
Hal tersebut menjadi perhatian Brigjen (Purn) MJP. Hutagaol dalam tulisan Seri 8 berjudul “Perang Kognitif dalam Persaingan Dunia: Ketika Negara Bersaing Membentuk Persepsi, Legitimasi, dan Arah Geopolitik”, tertanggal 17 November 2026.
Dalam kajiannya, MJP. Hutagaol menjelaskan bahwa perang kognitif (cognitive warfare) merupakan konsep persaingan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi pola pikir, persepsi, keyakinan, dan pengambilan keputusan individu maupun kelompok.
Menurutnya, konflik modern tidak selalu dimulai dengan konfrontasi bersenjata. Persaingan membangun narasi dan memperoleh dukungan internasional dapat berlangsung melalui diplomasi, media, teknologi informasi, hingga berbagai saluran komunikasi strategis.
Ia menegaskan bahwa diplomasi publik dan penyampaian kepentingan nasional merupakan bagian sah dari hubungan internasional. Namun, persoalan muncul ketika komunikasi dilakukan melalui manipulasi tersembunyi, pemalsuan informasi, atau penyebaran disinformasi yang bertujuan menyesatkan masyarakat.
Rusia-Ukraina dan Persaingan di Laut Cina Selatan
Konflik Rusia-Ukraina menjadi salah satu contoh bagaimana perang fisik berjalan bersamaan dengan persaingan narasi untuk memperoleh dukungan domestik dan internasional.
Dalam konteks hukum internasional, Majelis Umum PBB melalui Resolusi ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022 mengecam agresi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya legitimasi internasional dan kredibilitas dalam dinamika geopolitik.
Sementara itu, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik juga berlangsung melalui pembentukan narasi mengenai keamanan kawasan, kedaulatan, perdagangan, dan kebebasan pelayaran.
MJP. Hutagaol menilai Indonesia perlu mencermati perkembangan tersebut, khususnya terkait kepentingan nasional di Laut Natuna Utara. Indonesia harus mampu membedakan kepentingan negara-negara besar dengan kepentingan nasionalnya sendiri.
Ia juga menyoroti fenomena manipulasi informasi asing atau Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), termasuk penggunaan akun palsu, jaringan komunikasi tersembunyi, dan sumber informasi yang tidak transparan.
Menurutnya, identifikasi terhadap operasi pengaruh harus dilakukan berdasarkan bukti dan pola yang dapat diverifikasi. Akun anonim, kritik terhadap pemerintah, maupun perbedaan pendapat tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai operasi asing.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id

Saat ini belum ada komentar