Pemimpin dan Kebenaran: Laporan Pemerintah Harus Mencerminkan Realitas, Bukan Sekadar Formalitas
- account_circle Suwoto
- calendar_month 12 jam yang lalu
- visibility 65
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pemimpin Harus Memberikan Ruang bagi Kritik
Persoalan lain yang disoroti adalah fenomena organizational silence atau kebungkaman organisasi, yakni kondisi ketika anggota organisasi enggan menyampaikan persoalan atau perbedaan pendapat.
Dalam kajian administrasi publik, penelitian Shahidul Hassan, Leisha DeHart-Davis, dan Zhongnan Jiang yang diterbitkan dalam jurnal Public Administration pada 2019 membahas bagaimana kepemimpinan yang memberdayakan dapat mengurangi kecenderungan pegawai untuk diam.
Hal ini memperlihatkan pentingnya membangun budaya organisasi yang memberikan ruang bagi aparatur untuk menyampaikan fakta dan kritik secara profesional.
Hutagaol menekankan bahwa loyalitas kepada pemimpin tidak seharusnya mengalahkan loyalitas terhadap kebenaran, konstitusi, dan kepentingan negara. Kritik yang disampaikan berdasarkan data bukan bentuk pembangkangan, melainkan dapat menjadi peringatan dini untuk mencegah persoalan berkembang lebih besar.
Kejujuran Informasi Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperkuat. Pertama, pemimpin harus memastikan sistem informasi mampu menyajikan data yang akurat dan terverifikasi.
Kedua, aparatur negara wajib menjaga integritas dengan menyampaikan kondisi sebenarnya tanpa menyembunyikan persoalan demi kepentingan jabatan maupun institusi.
Ketiga, lembaga pengawas, pers, akademisi, dan masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan serta menyampaikan kritik berdasarkan bukti.
Keberhasilan pemerintah juga perlu dinilai dari dampak kebijakan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, ketepatan bantuan sosial, akses pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
Pada akhirnya, pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang hanya mampu menyajikan laporan keberhasilan, melainkan yang berani mengakui kekurangan dan melakukan perbaikan.
Pesan utama kajian Hutagaol menegaskan bahwa kekuasaan membutuhkan informasi yang jujur, bukan sekadar laporan yang menyenangkan. Sebab, keputusan negara harus berpijak pada kenyataan dan diarahkan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id

Saat ini belum ada komentar