Papan Informasi Proyek Rehabilitasi Pagar Kantor BPKS Sabang Dipertanyakan, MSM Soroti Transparansi Anggaran

MediaSuaraMabes | Sabang – Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi pagar Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan hasil pemantauan Kepala Biro Media Suara Mabes (MSM) Kota Sabang, Soeharto, papan informasi proyek belum terlihat terpasang di lokasi pekerjaan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi proyek yang disebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejumlah informasi penting, seperti nama perusahaan pelaksana, nilai kontrak, jangka waktu pekerjaan, serta konsultan pengawas, belum dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Soeharto setelah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat pekerjaan rehabilitasi pagar kantor BPKS, Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 15.45 WIB.

Menurut Soeharto, pemasangan papan informasi proyek merupakan salah satu bentuk keterbukaan kepada masyarakat agar publik dapat mengetahui informasi dasar mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.

“Jangan sampai masyarakat kesulitan memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang menggunakan uang negara. Informasi mengenai pelaksana, nilai anggaran, dan waktu pengerjaan seharusnya dapat diakses secara jelas,” ujar Soeharto.

Ia menilai BPKS sebagai lembaga yang telah mengelola Kawasan Sabang selama kurang lebih 26 tahun seharusnya dapat memberikan contoh dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Soeharto juga mengingatkan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pengawasan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara.

Staf BPKS Akui Papan Informasi Seharusnya Dipasang

Dalam upaya memperoleh klarifikasi, Soeharto menghubungi seorang staf BPKS berinisial DM melalui telepon seluler pada Senin (9/11/2026).

Dalam komunikasi tersebut, DM menyampaikan bahwa papan informasi proyek memang semestinya dipasang agar masyarakat dapat mengetahui informasi pekerjaan secara terbuka, mengingat kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara.

DM juga menyampaikan sejumlah informasi mengenai kegiatan pemeliharaan dan pembersihan lingkungan di beberapa area kantor BPKS, termasuk halaman kantor, rumah pejabat, serta kawasan Jembatan CT III Perikanan.

Ia mempertanyakan keterbukaan informasi terkait penganggaran kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain itu, DM menyampaikan dugaan mengenai pola pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi pagar BPKS yang menurut informasi yang diterimanya melibatkan pihak yang memiliki hubungan internal dengan lingkungan BPKS.

Namun, informasi mengenai dugaan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh Media Suara Mabes. Oleh karena itu, MSM belum dapat menyimpulkan adanya keterlibatan pihak internal maupun penyimpangan dalam proses pengadaan pekerjaan tersebut.

PPK Belum Memberikan Keterangan

Untuk memperoleh informasi yang berimbang, Kepala Biro MSM Kota Sabang telah berupaya menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek berinisial MB pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.23 WIB.

Berdasarkan keterangan Soeharto, panggilan telepon telah dilakukan sebanyak tiga kali, tetapi belum mendapatkan jawaban hingga berita ini disusun.

Dengan demikian, Media Suara Mabes belum memperoleh penjelasan resmi dari PPK maupun pihak BPKS mengenai nilai anggaran, identitas kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, jangka waktu pekerjaan, serta alasan belum terlihatnya papan informasi proyek di lokasi.

MSM menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan upaya mendorong keterbukaan informasi publik, bukan bentuk penilaian bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan anggaran.

Media Suara Mabes membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak BPKS, PPK, maupun kontraktor pelaksana untuk memberikan penjelasan secara resmi. Setiap informasi tambahan yang disertai data dan dokumen pendukung akan menjadi bahan verifikasi serta tindak lanjut redaksi.

Transparansi anggaran negara merupakan kepentingan publik. Setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara patut mendapatkan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Soeharto/Redaksi Media Suara Mabes)