Kaperwil MSM Aceh Pertanyakan Transparansi Program Replanting Buket Makmu, Empat Hal Ini Diminta Dijelaskan Ketua Koperasi
- account_circle Redaksi MSM
- calendar_month 45 menit yang lalu
- visibility 19
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Minta Dinas Perkebunan Buka Data
Hanafiah juga meminta Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Timur memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program replanting di Desa Buket Makmu.
Informasi yang diminta meliputi luas lahan yang masuk dalam program, jumlah anggota atau pekebun penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menurutnya, keterbukaan data dari instansi terkait penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum, baik Polres Aceh Timur maupun Kejaksaan Negeri Aceh Timur, untuk melakukan penelaahan atau klarifikasi apabila terdapat laporan dan bukti awal yang mengindikasikan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Namun, jika terdapat indikasi penyimpangan yang didukung bukti, persoalan ini perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
MSM Minta Klarifikasi dan Kawal Persoalan
Media Suara Mabes Wilayah Aceh menegaskan akan terus melakukan penelusuran jurnalistik terhadap persoalan tersebut dengan mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya kepada Asnawi alias Toke Wi selaku Ketua Koperasi untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas pertanyaan maupun informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Demikian pula kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Timur dan pihak-pihak terkait lainnya, agar dapat memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen resmi.
Media Suara Mabes menegaskan bahwa dugaan penyimpangan yang disampaikan dalam pemberitaan ini belum merupakan kesimpulan hukum dan tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.
Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar program replanting benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan anggota koperasi yang berhak menerimanya.
MediaSuaraMabes – Lugas, Tegas & Terpercaya.
- Jurnalis :: Redaksi MSM
Saat ini belum ada komentar