Hakim Sejati Tidak Tunduk pada Kekuasaan, Integritas dan Konstitusi Harus di Atas Segalanya
- account_circle Suwoto
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 29
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DUA BELAS PRINSIP MORAL HAKIM SEJATI
Henry Sitanggang menguraikan 12 prinsip moral yang harus menjadi karakter seorang hakim sejati, yakni:
- Tidak menilai kualitas manusia dari penampilan fisik.
- Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Tuli terhadap bisikan kepentingan dan intervensi.
- Menghayati serta mempraktikkan kebajikan.
- Tidak memperjualbelikan pengetahuan dan kewenangan hukum.
- Memiliki wawasan seluas samudera.
- Tangguh menghadapi tekanan dan ancaman.
- Menjaga kapal keadilan agar tidak karam.
- Kebal terhadap godaan uang, jabatan, dan fasilitas.
- Menghormati hak asasi manusia.
- Memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan.
- Berani mempertahankan kehormatan hukum sampai akhir.
Kedua belas prinsip tersebut menggambarkan bahwa hakim membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan akademis. Integritas, kebijaksanaan, keteguhan hati, dan keberanian moral merupakan fondasi penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
PERKARA GIBRAN MENJADI PENGINGAT PENTINGNYA KETELITIAN HUKUM
Kedua penulis juga menyoroti perkembangan perkara hukum yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pengingat pentingnya memahami perbedaan kewenangan dan substansi putusan lembaga peradilan.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima setelah mengabulkan eksepsi terkait kedudukan hukum pemohon. MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan, tetapi tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dalam perkara tersebut.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait sengketa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran. Putusan tersebut berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan putusan pemberhentian Wakil Presiden.
Kedua perkara tersebut memiliki objek dan ruang lingkup kewenangan berbeda. Karena itu, masyarakat perlu memahami amar putusan secara utuh agar tidak menarik kesimpulan hukum yang melampaui substansinya.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar