Gibran Rakabuming Raka Resmi Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden RI, Prabowo Hormati Keputusan
- account_circle Redaksi MSM
- calendar_month 8 jam yang lalu
- visibility 91
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Kamis (12/11/2026).
Langkah tersebut menjadi perkembangan politik dan ketatanegaraan penting di tengah dinamika pemerintahan nasional, menyusul polemik terkait persyaratan dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung kunjungan Gibran pada pukul 10.15 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI.
Setelah bertemu Presiden, Gibran kemudian mendatangi pimpinan MPR RI untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung.
Presiden Prabowo menyatakan menerima dan menghormati keputusan yang diambil Gibran. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan pengabdian Gibran selama mendampingi dirinya dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Presiden, Gibran telah menjalankan sejumlah tugas pemerintahan, termasuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memantau pelaksanaan program pemerintah.
Prabowo menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta meninjau 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun pemerintahan.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa surat yang disampaikan Gibran berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Dalam surat tersebut, Gibran menyampaikan bahwa keputusan diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani menyatakan MPR RI akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan dan konstitusional yang berlaku.
Polemik Dokumen Pendidikan Menjadi Sorotan
Perkembangan ini tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan Wakil Presiden tidak sah.
Perkembangan hukum tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang munculnya dinamika politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Meski demikian, setiap proses pemberhentian pejabat negara tetap harus mengacu pada ketentuan konstitusi dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
- Jurnalis :: Redaksi MSM
Saat ini belum ada komentar