Brigjen (Purn) M.J.P. Hutagaol: Kedaulatan Indonesia Harus Dijaga melalui Hukum, Energi, Data, dan Persepsi
- account_circle Suwoto
- calendar_month Minggu, 8 Nov 2026
- visibility 91
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Jakarta – Dinamika politik, hukum, keamanan, dan ekonomi nasional menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas serta kedaulatan negara. Berbagai persoalan, mulai dari dugaan penyadapan ilegal, pendalaman indikasi tindak pidana makar, dinamika hubungan antarlembaga, hingga penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel, perlu dicermati secara objektif dan berdasarkan fakta hukum.
Hal tersebut menjadi perhatian Brigjen (Purn) M.J.P. Hutagaol dalam analisis kebangsaannya bertajuk “Indonesia di Persimpangan Kekuasaan: Membaca Pertarungan Kepentingan, Menjaga Kedaulatan, dan Merawat Masa Depan Bangsa.”
Menurut Hutagaol, berbagai perkembangan nasional tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan politik dan hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat integritas institusi negara, supremasi hukum, serta kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai dugaan dianggap sebagai kepastian, tetapi jangan pula persoalan serius diabaikan hanya karena belum seluruhnya terungkap,” demikian salah satu penekanan dalam analisisnya.
Penegakan Hukum dan Soliditas Institusi
Hutagaol menyoroti perkara dugaan penyadapan ilegal yang berdasarkan pemberitaan telah ditangani Bareskrim Polri, termasuk penetapan sejumlah tersangka. Ia juga mencermati pernyataan pemerintah mengenai pendalaman indikasi yang berpotensi mengarah pada tindak pidana makar.
Menurutnya, setiap perkara harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Ia juga menilai soliditas TNI dan Polri serta koordinasi antarlembaga negara merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional. Perbedaan tugas dan kewenangan harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi, bukan sumber pertentangan.
Sementara itu, dinamika proses hukum yang melibatkan sejumlah tokoh nasional perlu ditempatkan sesuai objek perkara dan kewenangan lembaga peradilan. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh menggantikan proses pembuktian hukum.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar