Breaking News
light_mode
Trending HasTags
Beranda » Organisasi » HKTI Sabang Dorong Pengembangan Cokelat dan Nilam, Soroti Transparansi Bantuan Kelompok Tani

HKTI Sabang Dorong Pengembangan Cokelat dan Nilam, Soroti Transparansi Bantuan Kelompok Tani

  • account_circle Hanafiah
  • calendar_month 7 jam yang lalu
  • visibility 36
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MediaSuaraMabes | Sabang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Sabang mendorong pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas cokelat (kakao) dan nilam, agar Sabang mampu menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Aceh dalam mengoptimalkan potensi pertanian daerah.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI Kota Sabang, Syukri yang akrab disapa T. Bayu, mengatakan bahwa meskipun hamparan lahan pertanian di Sabang relatif terbatas, potensi yang ada masih dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan yang tepat, pendampingan petani, serta dukungan program pertanian yang berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan komoditas cokelat dan nilam memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung perekonomian masyarakat petani. Khusus nilam, komoditas tersebut memiliki potensi sebagai bahan baku industri wewangian yang dapat dikembangkan dari wilayah kepulauan seperti Sabang.

“Lahan pertanian kita memang tidak terlalu luas, tetapi bagaimana potensi yang ada bisa dimaksimalkan. Sabang harus mampu menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan penghalang untuk menghasilkan produk pertanian unggulan,” ujar T. Bayu.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penyaluran bantuan pertanian, termasuk bantuan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif kepada kelompok tani.

T. Bayu berharap bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.

Ia mengungkapkan adanya informasi dan dugaan praktik yang perlu mendapat perhatian, yakni bantuan kelompok tani yang diduga hanya menggunakan identitas atau KTP anggota sebagai persyaratan administrasi, sementara pemanfaatan bantuan, termasuk bibit tanaman, disebut tidak sepenuhnya berada di tangan kelompok tani penerima.

“Jangan sampai nama dan KTP petani hanya digunakan untuk memenuhi administrasi, tetapi bantuan yang seharusnya dimanfaatkan kelompok tani justru dialihkan kepada pihak lain. Kalau seperti ini, petani yang sebenarnya membutuhkan tidak mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

T. Bayu menegaskan, pernyataan tersebut merupakan perhatian terhadap tata kelola bantuan pertanian dan perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan serta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Ia berharap aparat penegak hukum maupun instansi berwenang dapat melakukan penelusuran apabila terdapat indikasi penyimpangan, sehingga penyaluran bantuan berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Menurutnya, pengawasan yang baik akan membantu melindungi kelompok tani sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat.

HKTI, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk ikut mendukung kemajuan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong kesejahteraan rakyat.

Ia juga mengajak kelompok tani, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta seluruh pihak terkait untuk memperkuat sinergi, membangun tata kelola bantuan yang akuntabel, dan mengembangkan potensi pertanian Sabang demi kesejahteraan petani.

(Redaksi Hanafiah)

Hanafiah

Jurnalis :

Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 5 Agustus 2023 sebagai Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Prov. Aceh. Email : hanafiah@mediasuaramabes.co.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Eks Mendag M. Lutfi Tuding Singapura Tekan MSCI untuk Jatuhkan Pasar Modal RI

    Eks Mendag M. Lutfi Tuding Singapura Tekan MSCI untuk Jatuhkan Pasar Modal RI

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Saud Maruntung
    • visibility 207
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi, melontarkan tudingan terhadap sejumlah pihak dari Singapura. Ia menduga adanya upaya untuk menekan pasar saham Indonesia melalui lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Lutfi, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (14 Februari–20 Oktober 2014) dan […]

  • Investigasi Dugaan Pertalite Tak Sesuai Peruntukan di SPBN Cikahuripan Berujung Intimidasi

    Investigasi Dugaan Pertalite Tak Sesuai Peruntukan di SPBN Cikahuripan Berujung Intimidasi

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Yusup Sugara
    • visibility 190
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Sukabumi — Aktivitas distribusi Pertalite di SPBN 38.43301, Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah sejumlah awak media melakukan investigasi terkait informasi dugaan penyaluran BBM yang tidak sesuai peruntukan, Kamis (1/10). Informasi tersebut diperoleh dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sumber menyebut adanya dugaan Pertalite yang seharusnya diperuntukkan bagi […]

  • Sentinel Seri 7: Sebelum Bom Jatuh, Data Sudah Bergerak, Israel–Iran dan Perang yang Dimulai Sebelum Medan Tempur

    Sentinel Seri 7: Sebelum Bom Jatuh, Data Sudah Bergerak, Israel–Iran dan Perang yang Dimulai Sebelum Medan Tempur

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • account_circle Suwoto
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Jakarta – Perang modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah senjata dan kekuatan pasukan di medan tempur. Jauh sebelum rudal diluncurkan atau pesawat memasuki wilayah operasi, data, informasi, sensor, jaringan komunikasi, dan sistem intelijen telah bergerak membentuk gambaran situasi. Gagasan tersebut menjadi pokok bahasan Sentinel Seri 7 yang ditulis Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol […]

  • Polres Kampar Raih ‘Presisi award’ dari lemkapi – Dinilai Inovatif Dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum photo_camera 2

    Polres Kampar Raih ‘Presisi award’ dari lemkapi – Dinilai Inovatif Dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Anggiat Sianturi
    • visibility 171
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Kampar – Suasana penuh kebanggaan menghiasi Aula Sanika Satyawada Mapolres Kampar pada hari Kamis (30/7/2026) pukul 08.15 WIB, ketika Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) memberikan penghargaan bergengsi “Presisi Award” kepada Polres Kampar. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan inovasi yang dilakukan oleh Polres Kampar dalam melayani masyarakat serta menegakkan […]

  • SMSI Desak BPK Bongkar Aliran Pokir Publikasi Media 2025 – 2026

    SMSI Desak BPK Bongkar Aliran Pokir Publikasi Media 2025 – 2026

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Supriyono
    • visibility 230
    • 0Komentar

    MediaSuaraMabes | Semarang – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati mendesak BPK RI dan BPK Jawa Tengah melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran publikasi pemerintah tahun 2025–2026 di wilayah Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan Blora. Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir menilai pemeriksaan tersebut penting, untuk memastikan penggunaan anggaran publik. Termasuk anggaran […]

  • Timsus L,KPK,N Aceh Minta Evaluasi ASN yang Lama Diperbantukan di BPKS, Dorong Penyegaran Personel

    Timsus L,KPK,N Aceh Minta Evaluasi ASN yang Lama Diperbantukan di BPKS, Dorong Penyegaran Personel

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Soeharto
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Media Suara Mabes | Sabang – Tim Khusus Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (L,KPK,N) Perwakilan Provinsi Aceh meminta Wali Kota Sabang selaku anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS) untuk melakukan evaluasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lama diperbantukan di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Permintaan tersebut disampaikan oleh seorang anggota Timsus L,KPK,N Aceh berinisial […]

expand_less