Dugaan Penyadapan Presiden, Brigjen (Purn) MJP Hutagaol Soroti Ancaman Penyalahgunaan Data Strategis
- account_circle Suwoto
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 233
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MediaSuaraMabes | Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan negara, perlindungan data strategis, integritas institusi, serta potensi penyalahgunaan informasi untuk memengaruhi pengambilan keputusan.
Persoalan tersebut turut dibahas Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pembahasan mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik (illegal access), serta dugaan penghilangan data elektronik yang berkaitan dengan Presiden dan sejumlah pejabat negara.
Dalam kajian bertajuk “Membaca Indonesia Melalui Gerilya Kognitif”, Brigjen (Purn) MJP. Hutagaol menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih luas, tidak sebatas mencari pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, menyediakan teknologi, membiayai, maupun menerima hasil informasi.
Menurutnya, penyalahgunaan data strategis berpotensi mengancam keamanan negara dan integritas kekuasaan apabila digunakan untuk kepentingan tertentu di luar ketentuan hukum.
DATA DAN PERSEPSI MENJADI ASET STRATEGIS
Hutagaol menjelaskan bahwa dalam perspektif Gerilya Kognitif, data bukan sekadar kumpulan informasi, melainkan dapat menjadi instrumen yang memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan.
Ia menguraikan empat tahapan yang perlu dicermati, yakni pengumpulan data, pengolahan informasi, pembentukan narasi, dan kemungkinan pengaruhnya terhadap keputusan individu maupun institusi.
Namun, ia menegaskan bahwa kerangka tersebut merupakan pendekatan analisis, bukan kesimpulan bahwa seluruh tahapan telah terjadi dalam perkara dugaan penyadapan Presiden.
Kritik terhadap pemerintah, pemberitaan negatif, dan perbedaan pendapat juga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai manipulasi informasi. Penilaian harus didasarkan pada bukti mengenai pelaku, tujuan, pola, dan koordinasi.
Jurnalis : Suwoto
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 26 April 2021 sebagai Redaktur. Email : suwoto@mediasuaramabes.co.id
Saat ini belum ada komentar